Sulaeman Hamzah : Lambatnya Dwelling Time, Pengaruhi Pasokan Pangan

H. Sulaeman Hamzah, Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai NasDem

Jakarta. Seputar Nusantara. Proses dwelling time terbagi dalam tiga tahapan yang meliputi : aktivitas bongkar, penyimpanan dan penyiapan dokumen peti kemas di pelabuhan (pre customs clearance), aktivitas kepabeanan (customs clearance), dan pengangkutan serta pembayaran yang melibatkan perbankan (post customs clearance).

Sebenarnya proses pre customs clearance hingga importir menyerahkan pemberitahuan impor barang (PIB) kepada Ditjen Bea Cukai, ditargetkan hanya 2,7 hari. Namun, karena pengusaha lamban mengurus PIB tersebut, sehingga saat ini proses pre customs clearance mencapai 3,6 hari.

Inilah yang membuat dwelling time di Pelabuhan Tanjung Priok memakan waktu hingga 5,5 hari. Padahal pemerintah menargetkan dwelling time bisa ditekan hingga 4,7 hari.

Ditjen Bea Cukai mencatat sebanyak 43 persen importir sengaja memperlama waktu keluar barang, lantaran tidak memiliki gudang di luar pelabuhan. 43 persen importir itu baru menyampaikan PIB setelah tiga hari sejak pembongkaran barang impor, baik yang membutuhkan izin maupun tidak. Karena kebanyakan tidak memiliki gudang di luar dan pelabuhan dinilai lebih aman.

Menurut H. Sulaeman Hamzah, Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, lamanya proses dwelling time/ bongkar muat barang di Pelabuhan sangat berdampak kepada terlambatnya pasokan pangan secara nasional. Sebab, dengan waktu yang lama bongkar muat di Pelabuhan, secara otomatis mempengaruhi pasokan kebutuhan pangan.

” Kalau pasokan pangan terlambat akibat lamanya bongkar muat di Pelabuhan, maka akan berdampak juga pada mahalnya harga pangan tersebut. Memang kuncinya ada di Pelabuhan, karena disinyalir terjadi banyak masalah di Pelabuhan yang melibatkan berbagai pihak,” ungkap Sulaeman Hamzah kepada seputarnusantara.com di Gedung Nusantara 1 DPR- Senayan, pada Jumat 21 Agustus 2015.

Menurut Sulaeman, perlu adanya pengkajian dan pendalaman lagi agar proses bongkar muat di Pelabuhan bisa lebih cepat. Kalau proses bongkar muatnya lebih cepat, maka pasokan pangan akan lancar yang dampaknya harga akan lebih murah.

” Koordinasi lintas sektoral di Pelabuhan harus ditingkatkan lagi. Karena selama ini koordinasinya sangat lemah, yang berakibat pada lambatnya proses dwelling time. Koordinasi 18 Kementerian/ Lembaga yang berkaitan dengan proses bongkar muat harus diperbaiki lagi, sehingga pasokan pangan khususnya bisa lebih cepat,” tegas Politisi Partai NasDem ini.

Lebih lanjut Sulaeman memaparkan, akar masalah utama lamanya proses bongkar muat barang (dwelling time) di Pelabuhan adalah buruknya penerapan sistem administrasi satu atap yang digunakan dalam proses ekspor- impor, seperti kasus di Pelabuhan Tanjung Priok- Jakarta.

Dari tiga tahapan proses bongkar muat Pelabuhan, ada keterlambatan yang membuat proses bongkar muat barang menjadi lama. Sistem yang diterapkan di Pelabuhan Tanjung Priok memang bermasalah. Sistem satu atap itu melibatkan 18 Kementerian/ Lembaga.

” Oleh karena itu, tingkatkan koordinasi 18 Kementerian/ Lembaga tersebut. Kemudian, kendala yang selama ini ada di Pelabuhan yaitu soal administrasi, harus segera dibenahi. Kalau administrasi sesuai aturan, maka tidak akan terjadi masalah,” terang Politisi asal Papua ini.

” Yang sangat penting menurut saya, manajemen di Pelabuhan harus segera diperbaiki, sehingga pemakai jasa di Pelabuhan dapat terlayani dengan baik dan cepat prosesnya,” pungkas Sulaeman Hamzah di penghujung wawancara. (Aziz)

BERANDA | RSS 2.0 | KATEGORI: Headline | Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.