M. Sarmuji : Maksimalkan Penyerapan Anggaran Agar Ekonomi Menggeliat

M. Sarmuji, SE., M.Si., Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Golkar

Jakarta. Seputar Nusantara. Para buruh menuntut kenaikan upah minimum sebesar 22% pada tahun 2016. Buruh beranggapan bahwa upah saat ini sudah tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari- hari.

Untuk itu, para buruh menginginkan adanya kenaikan upah sebesar 22% pada tahun 2016.

Sedangkan menurut M. Sarmuji, SE., M.Si., Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, bahwa tuntutan buruh mengenai kenaikan upah sebesar 22% itu hal yang wajar. Karena para buruh juga mempunyai status sosial yang memerlukan peningkatan kesejahteraan, melalui peningkatan upah buruh.

” Namun demikian, dengan kondisi perekonomian seperti sekarang ini, angka 22% kenaikan upah buruh itu sesuatu yang sangat signifikan bagi pengusaha. Oleh karena itu, diperlukan negosiasi agar ada keseimbangan dan titik temu antar tuntutan buruh dengan kemampuan pengusaha,” ungkap Sarmuji kepada seputarnusantara.com di Gedung Nusantara 1 DPR- Senayan, pada Rabu 9 September 2015.

Menurut Sarmuji, keputusan apakah upah buruh naik 22%, atau dibawah angka itu, atau bahkan tidak naik sama sekali, itu semua tergantung pada negosiasi antara serikat buruh, pemerintah dan pengusaha.

” Para buruh juga harus memahami bahwa kondisi perekonomian kita sedang dalam situasi agak krisis, sehingga orientasi pengusaha untuk mempertahankan perusahaannya supaya tetap beroperasi, itu sudah cukup bagus. Jadi pengusaha dapat tetap bertahan beroperasi di saat kondisi ekonomi hampir krisis ini, itu sudah cukup bagus,” terang Politisi Partai Golkar ini.

Sarmuji lebih jauh berpesan kepada para buruh bahwa memperjuangkan kenaikan upah yang terlalu banyak, itu juga beresiko tinggi bagi buruh itu sendiri. Sebab, kalau penciptaan lapangan kerja berkurang, juga akan sangat merugikan buruh.

” Jadi intinya, nanti akan dinegosiasikan supaya ada titik temu antara buruh, pemerintah dan pengusaha. Yang pasti kita ingin semuanya berjalan dengan baik dan ada win- win solution,” tegasnya.

Lebih lanjut Sarmuji menjelaskan bahwa peran pemerintah bukan hanya melindungi kaum buruh, tetapi pemerintah juga berperan melindungi dunia usaha. Kalau dunia usaha tidak bisa dilindungi dan akhirnya gulung tikar, maka buruh nantinya akan bekerja pada siapa?

Jadi, pemerintah yang akan memediasi kemampuan pengusaha dengan tuntutan buruh. Pemerintah juga harus melihat, harga- harga kebutuhan pokok sudah naik, maka buruh harus diperhatikan.

” Tetapi dunia usaha sedang lesu, maka dunia usaha juga harus diperhatikan. Pemerintah harus melakukan langkah- langkah berupa menstimulus supaya ekonomi tetap bergerak. Meskipun pemerintah secara verbal sudah sering menyampaikan, tetapi kenyataannya pemerintah belum maksimal dalam menjalankan fiskalnya. Misalnya, penyerapan anggaran pemerintah, sampai sekarang masih dibawah 25%,” tandasnya.

” Belanja barang dan modal Kementerian dan Lembaga Pemerintah masih dibawah 25%. Padahal kalau itu dijalankan, dapat menyebabkan perekonomian bergerak. Tapi kalau pemerintah tidak dapat memanfaatkan uang yang sudah ada, ya ekonomi akan tetap lesu. Pengusaha juga akan tetap menjerit. Saya yakin, kalau pemerintah memaksimalkan anggaran yang ada, maka ekonomi akan menggeliat,” pungkas Sarmuji di penghujung wawancara. (Aziz)

BERANDA | RSS 2.0 | KATEGORI: Headline | Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.