Ir. Nurdin Tampubolon : Realisasikanlah Paket Kebijakan Presiden Jokowi

Ir. Nurdin Tampubolon, Ketua Fraksi Partai Hanura DPR RI/ Anggota Komisi XI DPR

Jakarta. Seputar Nusantara. Komisi XI DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia, Selasa 15 September 2015 di Gedung Komisi XI DPR- Senayan.

Menurut IR. Nurdin Tampubolon, Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Hanura, bahwa rapat tersebut membahas asumsi Makro RAPBN 2016.

Jadi, menurutnya, asumsi Makro itu lebih bagus dibahas setelah tanggal 17 September 2015, menunggu Amerika Serikat jadi atau tidaknya menaikkan suku bunganya.

” Jadi sesuai dengan info yang kita dengar dari Media, bahwa Amerika Serikat akan menaikkan suku bunganya. Nah, kalau kita bahas secara detail asumsi Makronya sebelum tanggal 17 September, mungkin bisa berubah kalau Amerika Serikat jadi menaikkan suku bunganya. Jadi, saya sarankan kepada Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia, agar merealisasikan daripada Paket Kebijakan yang telah disampaikan oleh Presiden Jokowi,” ungkap Nurdin Tampubolon kepada seputarnusantara.com di Gedung Komisi XI DPR- Senayan, pada Selasa 15 September 2015.

Tiga paket kebijakan Presiden Jokowi tersebut, menurut Nurdin Tampubolon adalah pertama, mendorong daya saing industri nasional melalui deregulasi, debirokratisasi, penegakan hukum dan peningkatan kepastian usaha. Ada 79 aturan yang dirombak dari 154 yang masuk, sehingga itu bisa menghilangkan duplikasi dan memangkas aturan yang menghambat daya saing.

Selain itu, pemerintah juga menyiapkan sejumlah peraturan Presiden, Keputusan Menteri untuk mempercepat birokrasi. Penyederhanaan izin, penguatan sinergi dan peningkatan kualitas pelayanan masyarakat juga menjadi fokus dalam poin pertama paket kebijakan.

Poin kedua, lanjut Nurdin, dalam paket kebijakan Presiden Jokowi yaitu mempercepat implementasi proyek strategis nasional dengan menghilangkan hambatan yang ada, menyederhanakan izin, mempercepat pengadaan barang serta memperkuat peran Kepala Daerah untuk mendukung program strategis itu.

” Dan ketiga, pemerintah akan meningkatkan investasi di sektor properti. Pemerintah, akan mengeluarkan kebijakan untuk pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan membuka peluang investasi di sektor ini sebesar-besarnya. Presiden Jokowi menargetkan masalah regulasi sudah beres pada September dan Oktober 2015,” tegas Nurdin Tampubolon, Ketua Fraksi Partai Hanura DPR RI ini.

Kalau kita bicara mendorong daya saing industri nasional, lanjutnya, kita pertanyakan bagaimana daya saing industri nasional kita sekarang? Jelas- jelas industri nasional kita sangat lemah dan tidak mempunyai daya saing. Apa yang membuat tidak berdaya saing, itu yang harus segera diperbaiki oleh pemerintah. Misalnya masalah infrastruktur, kemudian masalah skill yang kurang profesional, suku bunga yang sangat tinggi yang tidak berdaya saing dengan negara lain, dan keempat adalah masalah kondisi birokrasi yang ada di Indonesia.

” Dengan kondisi birokrasi yang berbelit- belit di Indonesia, ditambah dengan premanisme, maka investasi menjadi lemah. Maka untuk mengatasi masalah tersebut, hukum harus ditegakkan, hukum harus menjadi Panglima. Saya sarankan kepada Menteri Keuangan dan Gubernur BI, untuk melaksanakan paket kebijakan Presiden Jokowi dulu, kemudian baru bisa menggerakkan asumsi makro yang akan dibuat dalam RAPBN 2016,” terang Nurdin.

” Gerakkan dulu sektor riil dan percepat sektor strategis, genjot infrastrutur, kedaulatan pangan dan energi dll…Kemudian proyek- proyek property harus digenjot, yang akan menarik investor menanamkan modalnya kedalam negeri,” pungkas Nurdin Tampubolon di penghujung wawancara. (Aziz)

BERANDA | RSS 2.0 | KATEGORI: Headline | Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.