Sambut Hari Tani Nasional, NasDem : Fokus Buka Akses Lahan Pertanian

H. Syarief Abdullah Alkadrie, SH.,MH., Sekretaris Fraksi Partai NasDem DPR RI

Jakarta. Seputar Nusantara. 24 September bertepatan dengan lahirya Undang-undang Pokok Agraria No.5 Tahun 1960 diperingati sebagai Hari Tani Nasional.

Merujuk pada angka tahun, artinya sudah 55 tahun UU agraria ini diberlakukan. Idealnya, diusia yang sudah 55 tahun, setidaknya sudah ada hasil yang bisa dipetik dari UU yang bermaksud mensejahterakan rakyat lewat pengelolaan potensi agraria Indonesia.

Mengevaluasi perjalanan blueprint pengelolaan agraria nasional, Fraksi NasDem DPR RI menemukan banyak hal yang perlu direstorasi dalam rangka peningkatan kesejahteraan bangsa lewat tata kelola agraria.

Hal inilah yang melandasi Fraksi Partai NasDem DPR RI menyelenggarakan seminar nasional bertema Kedaulatan Pangan.

Fraksi NasDem berupaya untuk terus menggalang masukan secara komprehensif baik dari para pakar pertanian, akademisi maupun dari institusi pemerintah penentu kebijakan.

“ Hal ini dilakukan sebagai bagian usaha Fraksi NasDem dalam mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan petani di tanah air,” ucap Syarief Abdullah Alkadrie, saat menyampaikan sambutan pada pembukaan seminar Kedaulatan Pangan di ruang KK V gedung kura-kura, Senayan, Jumat (18/9/2015).

Dia meyakini bahwa swasembada dan kedaulatan pangan mesti melibatkan banyak stakeholder dan harus dilakukan secara sinergis bersama-sama. Utamanya adalah untuk kemandirian dan kesejahteraan petani di Indonesia.

“ Inisiasi-inisiasi terus dilakukan oleh Fraksi NasDem, semangat dalam mencapai cita-cita itu,” sambung sekretaris Fraksi Partai NasDem, politisi asal Kalimantan Barat ini.

Dalam sesi pemaparan makalahnya, Dr. (Hc). Ir. Siswono Yudo Husodo, yang pernah menjadi Menteri Pertanian menyampaikan pentingnya ketersediaan lahan produksi pangan nasional.

Dia menyampaikan hal ini diawal karena dalam pandangannya ketersediaan lahan merupakan pondasi awal yang harus diselesaikan sebelum jauh berbicara hal lainnya.

“ Segeralah NasDem mengajak pemerintah untuk membuka areal pertanian baru dalam skala besar. Kalau itu dilakukan, tidak hanya swasembada yang kita bisa capai, tapi juga kedaulatan pangan,” begitu dia memprovokasi peserta seminar yang diikuti tepuk tangan peserta.

Menurutnya saat ini kondisi ketersediaan lahan merupakan sesuatu yang sangat gawat. Sebab Indonesia memiliki lahan sawah yang tidak sebanding dengan populasi penduduknya. Bila dibandingkan dengan Thailand yang rasio luas lahan untuk pangannya 31 juta hektar untuk populasi penduduk yang hanya 60-an juta jiwa.

“ Jadi setiap orang Thailand, dibelakangnya ada 5 ribu meter/segi ketersediaan lahan pertanian,” paparnya.

Sebab demikian, dia mengusulkan langkah pertama yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah membuka sawah baru yang seluas-luasnya.

Dia menjelaskan berdasarkan sensus pertanian terakhir tahun 2013, bahwa jumlah rumah tangga petani di Indonesia terus mengalami penurunan. Walaupun bukan melulu menjadi hal negatif yang perlu sangat dikhawatirkan.

Namun mantan Ketua HKTI ini mengatakatan bahwa tren ini tidak menggembirakan jika diakibatkan oleh lahan persawahan yang semakin sempit.

“ Semua di dunia negara-negara maju jumlah masyarakat petaninya menurun, namun sebaliknya areal pertaniannya justru meluas sehingga petani makin sejahtera,” terangnya.

Lebih jauh Siswono juga menjelaskan bahwa karakter petani Indonesia adalah petani miskin dan petani gurem. Hal ini menurutnya karena skala areal lahan yang terus menyusut. Hal ini perlu di carikan solusi terbaiknya, termasuk oleh Partai NasDem yang sekarang masuk di parlemen.

“ Jadi catatan kedua untuk Fraksi NasDem agar mendorong pemerintah meningkatkan luas lahan petani, minimal 200 ribu hektar/tahun dicetak,” kembali Siswono memanasi suasana seminar yang dihadiri juga oleh pengurus dan simpatisan Partai NasDem.

Dia mengatakan usulan tersebut tentu saja berdasar karena Indonesia memiliki potensi yang dimaksud. Lebih jauh dia membandingkan luas daratan Indonesia yang berjumlah sedikitnya 192 juta hektar.

Diantara luas daratan tersebut terdapat kawasan budidaya seluas 137 hektar dimana 101 diantaranya memiliki potensi pertanian besar. Tanpa perlu mengganggu kawasan hutan yang tidak diperuntukan untuk produksi.

Siswono meyakini bahwa dengan pengelolaan agraria dimana akses terhadap lahan pertanian juga semakin diperluas bagi petani maka cita-cita menuju swasembada dan kedaulatan pangan dapat dicapai Indonesia. Terlebih lagi Indonesia sudah diketahui oleh dunia bahwa memiliki hasil pertanian yang begitu baik.

Dengan sangat meyakinkan, Siswono memaparkan bahwa pada tahun 2003, majalah the economies mempublikasikan, peringkat dunia produk petani Indonesia. Untuk biji-bijian (padi, jagung, kaca ijo, kendali dan lain-lain), Indonesia peringkat besar ke 6 dunia. Beras, Indonesia nomor 3 dunia, setelah Cina dan India. Teh, Indonesia peringkat ke 6 dunia, kopi nomor 4, cokelat nomor 3, pala/lada/cengkeh nomor 1, dan minyak sawit kita terbesar di dunia.

“ Tidak ada negara di dunia yang produksi pertaniannya seperti Indonesia,” paparnya.

Dia menyakini Indonesia memiliki keunggulan komparatif yang tinggi terhadap negara-negara pertanian lainnya. Keunggulan inilah yang menurutnya perlu di dorong menjadi kekuatan pembangunan pertanian menuju kedaulatan pangan.

Siswono mengatakan, Thailand karetnya nomor 1 (Indonesia nomor 2) tapi produk pertanian yang lain-lain, Thailand tidak masuk nomor. Minyak sawit Malaysia nomor 2, tapi yang lainnya tidak masuk nomor juga. Artinya, kedepan Indonesia sebetulnya memiliki bakat eksportir pangan dunia.

Menghentikan Pewarisan Lahan Pertanian

Lebih jauh Siswono mengajak Fraksi NasDem di DPR untuk menyusun suatu undang-undanga yang membawa dampak perubahan. Undang-undang yang mengatur masyarakat untuk tidak berbagi lahan pertanian (menyetop pewarisan).

Dia menunjuk Belanda, Taiwan dan Jepang adalah negara yang tepat buat studi banding dalam hal ini. Di tiga negara ini, lahan pertanian tidak boleh dibagi dan itu diatur dalam undang-undangnya.

Paparan Siswono terkait perlunya pengaturan waris terhadal lahan pertanian oleh negara disambut baik oleh Prof. Bustanul Arifin, Guru Besar Universitas Lampung. Yang juga menilai penting ketersediaan lahan pertanian yang memadai demi mencapai Kedaulatan Pangan.

” Saya setuju stop membagi waris, bisa di fatwakan haram kalau dianggap membawa kemudoratan pada kesejahteraan. Tinggal mekanisme politiknya yang kita cari dimensinya untuk memperkuat. Yaitu UU yang mengatur hak waris,” ujarnya.

Bahkan Profesor dibidang pertanian ini mengusulkan agar Partai NasDem di usulkan menjadi pelopor mengakselerasi penggunaan tanah-tanah negara untuk pinjam pakai. Menurutnya hal ini menjadi poin yang sangat dahsyat.

” Sekiranya NasDem bisa langsung kontak dengan Bu Siti Nurabaya. Untuk minta agar diijinkan masyarakat menggarap lahan dengan (menyewa) pinjam pake. Lah sekarang NasDem sudah pegang kekuasaan kok nunggu siapa lagi yang harus ngomong,” ujarnya retoris.

Dia menjelaskan bahwa saat ini terjadi ketimpangan akses terhadap lahan pertanian yang semakin membesar. Ketimpangan ini secara umum makin meningkat sejak keran otonomi daerah dibuka. Karena itu dia sependapat dengan Siswono yang mengusulkan adanya UU yang mengatur pewarisan.

Sebagai salah seorang pakar pertanian, Bustanul menambahkan perlunya manajemen usaha tani serta peningkatan teknologi insentif produksi pangan semakin di intensifkan pemerintah. Untuk itu dia juga menekankan pentingnya pelibatan organisasi profesi guna mendukung kemajuan sistem pertanian Indonesia.

Pemaparan dan usulan yang disampaikan Siswono dan Bustanul Arifien memperoleh tanggapan yang tidak jauh berbeda dari pejabat Dirjen prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian, Dr. Ir. Sumardjo Gatot Iryanto.

Dirjen menjelaskan bahwa langkah yang sudah diambil dan akan dilaksanakan kementeriannya adalah transformasi pertanian mulai dilakukan.

Menurutnya Kementan menargetkan tahun 2015, 23 ribu hektar lahan pertanian akan tersedia. Selanjutnya tahun 2016 pemerintah akan membuka 206 ribu hektar lahan baru.

Gatot menyampaikan bahwa harapannya, dengan luas area pertanian tergarap yang semakin besar, maka akan otomatis meningkatkan produktifitas pertanian. Tidak lupa, ia juga menekankan persiapan pemerintah dengan bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan). Hal ini agar tercapai efisien waktu, penggunaan tenaga kerja serta biaya produksi.

Dr. Ir. Sumardjo Gatot Iryanto mengajak masyarakat agar mengapresiasi nawaitu pemerintah sekarang dalam mencapai swasembada dan ketahanan pangan nasional, itu yang paling penting.

Maksud Gatot, tak sedikit para ekonom liberal yang berspekulasi mengumbar data-data yang tidak valid terkait produksi dan harga pangan. Hal ini berefek pada loyonya tekad bersama. Karena itu menurut Gatot, diperlukan kehati-hatian menyampaikan data produksi dan harga.

” Ketika harga produksi naik, harga anjlok orang diam saja tidak berbuat apa-apa. Dan ketika harga beras naik, para ekonom sepertinya satu suara mengatakan bahwa ini inflasi harus segera import. Sedikit-sedikit obatnya impor, dan distorsi pasar tak terelakkan. Bayangkan, kita di sandera dengan hal-hal semacam itu,” gugatnya.

Anggota Komisi Pertanian DPR dari Fraksi NasDem, Fadholi, mengapresiasi tinggi ide dan langkah yang dipaparkan pakar seperti Siswono, Bustanul Arifin termasuk dari pemerintah yang diwakili Sumardjo Gatot Irjanto.

Fadholi menegaskan bahwa segala upaya untuk mensejahterakan rakyat perlu didudung oleh Partai NasDem. Baik itu upaya yang dilakukan pemerintah maupun upaya yang diinisasi oleh individu maupun organisasi.

“ Tidak ada alasan partai NasDem tidak mendukungnya. Kita masih panjang prosesnya untuk bisa mencapai target kemandirian, mari kita bersatu saling bahu membahu kerja, kerja, bekerja” tegas politisi dari Jawa Tengah ini mengakhiri. (Aziz)

BERANDA | RSS 2.0 | KATEGORI: Headline | Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.