KH. Choirul Muna : Saat Tamu- Tamu Allah Tidak Terlayani Dengan Baik
KH. Choirul Muna, Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai NasDem
Jakarta. Seputar Nusantara. KH. Choirul Muna, Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai NasDem tidak bisa menyembunyikan rasa kecewanya setelah melaksanakan pengawasan langsung terhadap penyelenggaraan haji tahun ini.
Posisi pemerintah Indonesia saat ini, dipandangnya masih sangat lemah di mata pemerintah Arab Saudi.
Cara pandang inilah yang mempengaruhi perlakuan pemerintah Arab Saudi terhadap Jamaah Haji Indonesia. Betapa tidak, dari tiga klaster fasilitas pelayanan terhadap para Jemaah yang ada, yaitu klaster tamu, klaster buruh dan klaster budak, Jamaaah Indonesia ditempatkan pada klaster terakhir.
” Terus terang saya masih kecewa dengan penyelenggaraan Haji tahun ini. Peran Kementerian Agama, saya nilai masih lemah, dan ironisnya Indonesia di tempatkan di klaster terendah,” sesalnya.
Khusus pada 8 sampai 13 September kemarin, saat para Jamaah Haji menjalani puncak penyelenggaraan Ibadah Haji, Kementerian Agama seperti tak bisa berbuat apa-apa. Segala sesuatunya dipegang oleh Muassasah, atau panitia penyelenggara Ibadah Haji.
” Meskipun jelas-jelas ada kekurangan, Kementerian Agama tidak bisa berbuat apa-apa, lemah sekali bargaining kita,” tutur Anggota DPR dari Dapil Jawa Tengah VI ini.
Dia mencontohkan, saat puncak penyelenggaraan Ibadah Haji kemarin, saat beberapa jamaah Indonesia mengalami tenda rusak, listrik mati, dan beberapa masalah lainnya, Menteri Agama tak bisa mengambil langkah protes atau perbaikan. Choirul berharap betul, ke depan, pemerintah Indonesia bisa memiliki bargaining position yang lebih baik dibanding tahun ini.
” Saya menginginkan mindset pemerintah Arab Saudi yang menganggap dan memperlakukan jamaah kita seperti budak harus dirubah,” lanjutnya.
Terkait insiden kecelakaan crane di Masjidil Haram, anggota Fraksi NasDem ini berbeda pendapat dengan banyak kalangan yang menganggapnya human eror. Baginya, itu kejadian luar biasa akibat keteledoran pemerintah Arab Saudi.
Dia pun merasa pesimistis dengan ganti rugi yang dijanjikan pemerintah Arab Saudi, mengingat kejadian serupa pernah terjadi. Dalam tragedi Almuais, yang terjadi para periode sebelumnya, para korban sama sekali tak mendapat asuransi dari pemerintah setempat.
” Pemerintah Arab Saudi baru wacana memberikan asuransi pada korban. Oleh karenanya, saya akan mendesak pemerintah Arab Saudi dengan mengganti asuransi Rp 3,8 miliar itu, jangan memberikan harapan palsu,” tuntutnya.
Terkait tragedi mina, Choirul Muna juga berang dengan alibi pemerintah Arab Saudi yang menyalahkan jamaah Jaji atas kejadian itu. Faktanya, tragedi itu terjadi karena kesalahan assah yang membelokkan jalur jalan jamaah.
” Ini harus kita tuntut pemerintah Arab Saudi, untuk bertanggungjawab. Dari DPR RI juga harus melayangkan nota protes pada pemerintah Arab Saudi, karena tidak bisa melayani tamu Allah dengan benar,” cetusnya.
Choirul kemudian menuturkan pengalamannya diundang Amirulhaj dari Iran, untuk bersama mengupayakan agar para tamu Allah ini diterima sebagai tamu terhormat, bukan sebagai komoditas ekonomi. Terlepas persoalan stigma Syiah yang melekat pada Iran, Choirul sangat mengapresiasi langkah Iran dalam melakukan koreksi terhadap penyelenggaraan Haji.
“ Kita memang menbutuhkan dukungan bersama. Kita akan melakukan pendekatan kepada negara seperti Turki, Mesir, Iran yang telah menyatakan kesiapan, dan Pakistan yang menjadi negara kedua setelah Indonesia yang banyak mengirim jamaah Haji dan Malaysia. Kita akan membuat deklarasi bersama agar ada bargaining kepada Arab Saudi terkait pelaksanaan haji ke depannya,” tutur Muna bersemangat.
Selama ini, pemerintah Arab Saudi sangat terkesan mengeksploitasi para jamaah untuk meningkatkan pasokan devisa mereka. Ironisnya, eksploitasi itu tidak disertai dengan keamanan dan perlindungan sepadan bagi jamaah Haji. Sebaliknya, para jamaah Haji mendapat bus-bus transportasi yang tak layak, meski sudah menyerahkan General Service Fee (GSF). Ternyata, pembayarannya tak cukup sampai tahapan pertama, tapi harus melakukan pembayaran untuk up grade.
Ada beberapa detil pelayanan dibenahi di lapangan saat itu, mengingat banyaknya jamaah yang kelelahan dan kepanasan. Oleh karena itu, Choirul meminta naqobah (jasa penyedia transportasi) untuk mengganti bus yang lebih layak dan nyaman bagi jamaah Haji. Akhirnya Kementerian Agama melakukan pembayaran fee up grading naqobah.
” Syukurnya, kita masih memiliki safe grading sebesar Rp 25 milliar untuk menggantikan bus-bus yang jelek, sehingga saat kepulangan ke Madinah, Arbain dan Jeddah, jamaah Indonesia sudah menaiki bus yang nyaman dan ber-ac,” kenangnya.
Dia juga menuturkan, Komisi VIII DPR yang datang ke Mekkah sebagai pengawas resmi penyelenggaraan Haji, namun tak diperlakukan layaknya perwakilan Parlemen. Muna berharap, ke depan Indonesia harus memiliki bargaining dengan pihak arab saudi supaya jamaah kita itu dapat terlindungi dan mendapatkan pelayanan yang baik dan nyaman.
Choirul muna optimistis dengan hadirnya BPKH (Badan Pengelolaan Keuangan Haji) yang ditargetkan terimplementasi pada pelaksanaan haji 2016. Dia yakin kehadiran lembaga itu akan memperbaiki pelaksanaan haji ke depan, dan bisa meniminalisir persoalan penyelenggaraan haji. Dalam BPKH ini, pihak Kementerian Agama tidak mutlak menjadi esekutor atau pengambil keputusan dalam penentuan prasarana haji, baik menyangkut pemondokan, catering hingga bus transportasi.
” Karena ada biro atau agen travel kita semisal Maktour atau yang lainnya, malah lebih memiliki bargaining yang tinggi dengan pihak Arab Saudi dibandingkan Kementerian Agama,” lanjut Muna.
Dalam hematnya, kehadiran badan ini dapat memacu persaingan yang sehat dalam proses pengadaan atau tender.
” Ke depan, bagaimana esekutor itu mendapat bargaining yang baik dari pihak Arab Saudi untuk kenyamanan pelayanan Ibadah Haji bagi jamaah Indonesia, walau pun dari pihak swasta, kenapa tidak?” tegasnya.
Muna mengibaratkan perputaran keuangan yang akan dikelola BPKH menyerupai tabungan haji yang dikelola negara Malaysia. Mengakhiri wawancara, Muna mengucapkan apresiasi sebesar-besarnya kepada Kementerian Agama yang mewakili negara dalam pelaksanaan haji 2015, meski masih adanya persoalan dalam pelaksanaannya.
“ Kedepannya, kita (Komisi VIII DPR) akan lebih mendorong kepada pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Kementerian Agama untuk membuat forum dari perwakilan negara lain untuk melakukan bargaining yang kuat kepada pihak arab saudi dalam pelaksanaan Ibadah Haji,” pungkasnya. (Aziz)
BERANDA | RSS 2.0 | KATEGORI: Headline | Both comments and pings are currently closed.
Tulisan dengan Kategori Headline
- Menghadiri Acara Halal Bi Halal dan Tasyakuran Milad PKS ke- 22, Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti : Silaturahmi Sesama Anak Bangsa
- Dorong Penurunan Biaya Produksi Padi, Wakil Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin Minta Pemerintahan Prabowo Tata Ulang Lembaga Pertanian Dan Pangan
- Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti Bangga Timnas Indonesia Lolos Semifinal Piala Asia U-b23, Doakan Juara dan Berlaga di Olimpiade Paris 2024
- Ketua DPD RI Puji Isi Pidato Prabowo Subianto di KPU : Beliau Patriotik Sejati
- Nilai Putusan Mahkamah Konstitusi Sudah Tepat dan Proporsional, Wakil Ketua DPD RI Sultan Najamudin Ucapkan Selamat Kepada Prabowo- Gibran
- Tanggapi Putusan MK (Mahkamah Konstitusi), Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti : Harus Ditaati Para Pihak dan Mari Ambil Hikmahnya
- Nilai Rupiah Terus Terdepresiasi Akibat Ancaman Perang, Wakil Ketua DPD RI Sultan Najamudin : Momentum Wujudkan Kemandirian Pangan dan Energi
- Hadiri Halal Bihalal Pemuda Pancasila, Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti Ingatkan 62 Kader PP di DPR dan DPD RI Untuk Kembalikan Pancasila
- Sebut Judi Online Sebagai Penyakit Sosial, Wakil Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin Apresiasi OJK (Otoritas Jasa Keuangan) Blokir Rekening Pelaku
- Laporan Keuangan PT. Telkom Kuartal I/ 2024, Kuartal Pertama Tahun 2024 Telkom Catat Laba Bersih Operasi Rp 6,3 Triliun atau Tumbuh 3,1% YoY
- Cermati Polemik Realisasi Proyek di Daerah, Filep Wamafma Dorong Stakeholder Papua Barat Tegas Awasi
- Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti Mendukung Penuh Obligasi Daerah, Tetapi Harus Ketat dan Terukur
- Telin Milik Telkom dan Dialog Axiata Tandatangani Kemitraan Strategis Untuk Kelola Layanan Terminasi Suara dan SMS Internasional. Kolaborasi Diharapkan Dapat Mempelopori Pendekatan Transformatif Untuk Melindungi Jaringan Komunikasi dan Membangun Kepercayaan di Era Digital
- Tiga Tahun Berturut- Turut, Telkom Indonesia Kembali Meraih Penghargaan Linkedin Top Companies 2024
- Sebagian Wilayah Purworejo- Jateng Diserang Hama Wereng, Petugas POPT pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Lakukan Gerdal OPT
- Apa Kabar JLS Jatim, 23 Tahun Tak Selesai. Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti : Harus Dipercepat
- Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo- Jawa Tengah : Jaga Mental, Kesehatan dan Patuhi Rambu- Rambu Lalu Lintas Supaya Selamat di Perjalanan
- Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo- Provinsi Jawa Tengah : Momentum Hari Raya Idul Fitri, Stok Pangan di Purworejo Mencukupi dan Harga Pangan Stabil
- Harga Minyak Diatas Asumsi Makro APBN, Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti Minta Pemerintah Tidak Tempuh Kenaikan BBM Subsidi
- Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia AA LaNyalla Mahmud Mattalitti Hadir di Acara Open House Prabowo Subianto, Sebagai Ajang Silaturahmi dan Nostalgia Saat di Partai Gerindra