Syarief Alkadrie : Presensi Hanya Satu Dari Banyak Ukuran Prestasi Dewan

H. Syarief Abdullah Alkadrie, SH., MH., Sekretaris Fraksi Partai NasDem DPR RI

Jakarta. Seputar Nusantara. Produktifitas DPR kembali menjadi sorotan publik setelah keluarnya rilis Indonesia Corruption Watch (ICW) yang menyebutkan bahwa hampir seluruh partai politik mempunyai tingkat kehadiran yang rendah.

Dalam pantauanya, ICW yang mengkompilasikan data dari wikiDPR atas kehadiran para anggota dari 10 Fraksi hanya 3 partai yang memiliki presensi yang baik dalam setiap rapat paripurna.

Posisi pertama ditempati oleh Partai NasDem dan kedua adalah Partai Gerindra dengan mencatat tingkat kehadiran para anggotanya sebanyak 62%. Dan diposisi ketiga adalah Partai PKS dengan persentase presensi sebesar 61%.

Sekretaris Fraksi Partai NasDem DPR RI H. Syarief Abdullah Alkadrie, SH., MH., melihat bahwa angka presensi yang dirilis oleh ICW mempunyai tendensi yang baik bagi seluruh partai untuk memperbaiki kinerja masing-masing anggotanya. Baginya, presensi yang baik merupakan salah satu indikator yang mencerminkan sebuah partai dan anggotanya aktif didalam setiap kegiatan di DPR.

Lebih lanjut, Syarief juga mengingatkan bahwa kesadaran terhadap arti penting sebuah kedisiplinan setiap anggota Dewan perlu ditumbuhkan karena rakyat di luar gedung Parlemen setiap saat memantau kegiatan para wakilnya.

“ Presensi para anggota juga mencerminkan keaktifan para anggota, itu juga yang kemudian akan menjadikannya disiplin,” tuturnya saat ditemui di gedung Nusantara I, Jumat (09/10)

Ketika ditanya tanggapannya mengenai kehadiran para anggota NasDem yang termasuk tertinggi dari 9 fraksi lainnya, Syarief mengatakan hal itu sebagai sebuah signal yang bagus. Syarief juga mempunyai komitmen untuk mempertahankan bahkan meningkatkan tingkat presensi para anggotanya dalam setiap rapat paripurna.

“ 62% itu sudah bagus, karena disamping kesibukan di Dapil dan tugas DPR lainnya yang menyita waktu, ternyata NasDem telah menunjukan prestasi sebagai Fraksi teraktif. NasDem sendiri mempunyai komitmen untuk mempertahankan dan meningkatkannya,” ungkapnya.

Namun demikian, politisi dari Kalimantan Barat ini menggarisbawahi bahwa terdapat hal lain yang harus diketahui publik untuk mengukur kinerja para anggota dewan.

Diantaranya adalah menyangkut dengan tugas para anggota Dewan lainnya seperti fungsi pengawasan yang menuntut anggota Dewan untuk aktif juga dalam setiap kunjungan kerja yang telah dijadwalkan oleh kesekretariatan masing-masing Fraksi. Selanjutnya penyerapan aspirasi dari masyarakat di dapilnya, dengan elemen masyarakat, konsinyering, termasuk juga aktif dalam mengusulkan Daftar Isian Masalah (DIM) di setiap RUU.

“ Nah, publik juga harus tahu bahwa presensi bukan satu-satunya patokan untuk menilai kinerja DPR. Ada variable lain yang itu juga menjadi kegiatan keseharian dari anggota DPR dan itu tidak boleh dikesampingkan,” terangnya.

Ia menambahkan dalam fungsi Legislasi misalnya, publik tidak bisa memasukan indikator kurangnya UU yang disahkan dalam tahun pertama ini. Sebab menurutnya, proses formulasi Undang- Undang tidak bisa sembarangan dan harus ditinjau lebih dalam untuk harmonisasi. Selain kajian akademis dan uji publik juga tidak dapat dianggap mudah.

“ Kita (DPR, red.) bisa saja membuat UU yang banyak, tapi kalau ternyata UU nya bermasalah dikemudian hari dan banyak yang dimentahkan di MK bagaimana? Makanya memformulasi UU itu harus hati-hati gak bisa simsalabim,” tutupnya. (Aziz)

BERANDA | RSS 2.0 | KATEGORI: Headline | Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.