Fadholi : Asuransi Pertanian 150 Miliar Hanya Cukup Untuk 25 Ribu Hektar

Fadholi, Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai NasDem (Nasional Demokrat)

Jakarta. Seputar Nusantara. Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Fadholi menyatakan bahwa besaran angka yang digelontorkan oleh pemerintah sebesar Rp 150 Miliar untuk asuransi pertanian di Indonesia di tahun 2015 tidaklah akan cukup.

Dalam hitungannya untuk menanggung beban kerugian dari gagalnya panen petani di daerah pertanian di Indonesia jumlahnya triliunan rupiah. Hal ini yang menurutnya tidak sepadan dengan realita yang ada.

“ Angka tersebut jauh dari hitung-hitungan fakta di lapangan. Kalau saja 150 Miliar ini dibagi 6 juta (asumsi ongkos produksi-red) per hektar untuk gagal panen, maka hanya 25.000 hektar saja yang tertanggung,” tuturnya saat ditemui di Gedung Nusantara I Senin (12/10).

Namun demikian, Fadholi tetap mengapresiasi langkah pemerintah untuk merealisasikan asuransi pertanian sesuai amanah UU No. 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Dia percaya bahwa dengan dukungan APBN yang memadai dan manajemen pengelolaan yang mumpuni asuransi pertanian dapat menopang petani dalam situasi yang menyulitkan.

Dikabarkan bahwa pemerintah telah menunjuk PT. Jasindo sebagai penyedia jasa pelaksana asuransi pertanian. Fadholi mengatakan walau sudah ditunjuk pemerintah ada banyak hal yang harus dibenahi dari hulu hingga hilir terhadap perusahaan asuransi plat merah ini. Dia mengambil contoh misalnya soal pemahaman petani terhadap sistem asuransi pertanian dimaksud. Belum lagi soal perwakilan-perwakilan perusahaan yang dapat memudahkan petani mengajukan klaim.

“ Memang saya sangat senang akhirnya asuransi pertanian terealisasi meski penyelenggara asuransi akan tergopoh-gopoh di awal ini. maklum ya kebijakan baru” imbuhnya.

Dengan dukungan premi senilai Rp 144 Ribu rupiah dari pemerintah, petani hanya dibebani Rp 36 Ribu rupiah per hektar. Nilai ini jika dihitung hanya Rp 1200 rupiah per hari. Hal ini dinilai oleh Fadholi sebagai hal yang sangat positif dan cukup meringankan petani.

Informasi yang berkembang, untuk memaksimalkan anggaran yang digelontorkan pemerintah sebesar Rp 150 Miliar kepada Jasindo, pemerintah menguji coba kebijakan asuransi pertanian ini di tiga wilayah yakni Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sumatera Selatan. Masing-masing wilayah tersebut mendapatkan jatah 1.000 hektar area pertanian yang dimasukan asuransi pertanian.

Pembatasan area percobaan yang demikian ternyata justru menimbulkan pro kontra ditingkat petani di berbagai daerah. Politisi dari dapil Jateng I ini pun telah menghimpun banyaknya pengaduan dari masyarakat yang tidak terwadahi karena skema asuransi yang belum mengakomodasi seluruh petani

“ Banyak juga yang protes ke saya karena Jasindo sendiri gak bisa mewadahi para petani,” ungkap politisi dari dapil Jateng I ini.

Ia berharap kedepannya asuransi pertanian bisa dirasakan oleh seluruh petani di seluruh Indonesia. Bukan hanya itu, pemetaan yang benar mengenai potensi kerugian akibat gagal panen karena faktor geografis harus juga dibenahi.

Sebab, menurut dia, setiap daerah memiliki resiko yang berbeda. “ Ada daerah yang rawan kekeringan, banjir, hama dan lain sebagainya. Perluasan jenis pertanian juga perlu, jangan hanya petani padi, tapi juga yang lainnya seperti jagung bahkan singkong kalau perlu,” pungkasnya. (Aziz)

BERANDA | RSS 2.0 | KATEGORI: Headline | Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.