Donny Imam Priambodo : Postur APBN Ditetapkan Dengan Perhitungan Cermat

Donny Imam Priambodo, Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem

Jakarta. Seputar Nusantara. Postur Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2016 sudah selesai digodok oleh Panja A yang terdiri dari Komisi VII dan Komisi XI DPR.

Naskah anggaran yang berisi postur penerimaan, pengeluaran, asumsi makro, dan defisit keuangan negara itu diserahkan kepada Badan Anggaran (Banggar) DPR pada rapat yang digelar Jumat (15/10/15).

Hadir dalam rapat itu Menteri Keuangan, Menteri Hukum dan HAM, Kepala Bapenas dan Wakil dari Gubernur Bank Indonesia (BI).

Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Donny Imam Priambodo saat ditemui di ruang kerjanya mengatakan, postur perubahan yang diajukan pemerintah sudah sesuai kebutuhan. Menurut dia, perubahan itu selaras dengan masukan yang pernah disampaikan oleh DPR.

“ Sebelumnya, Komisi XI DPR sudah mengingatkan pemerintah untuk lebih hati-hati dan realistis menetapkan asumsi makro,” ungkap legislator dari Dapil Jateng III ini.

Diketahui, postur APBN mengalami perubahan pada berbagai pos anggaran. Proyeksi pertumbuahan ekonomi 5.5 % diturunkan menjadi 5.3%, sementara angka inflasi tetap dipatok pada besaran 4.7%.

Suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 bulan tetap dipatok sebesar 5.5% sesuai nota keuangan sebelumnya. Adapun, nilai tukar rupiah dipatok Rp. 13,900 per US Dolar, lebih tinggi dibanding patokan nota keuangan yang menetapkan Rp. 13.400 Per US Dolar.

Selain itu, harga minyak ditetapkan sebesar 50 US Dolar per- barel, lebih rendah dari nota keuangan yang menetapkan 60 US Dolar per- barel. Lifting minyak diproyeksikan sebesar 830.000 barel per hari, gas 1,155 juta barel per hari tidak mengalami perubahan dari nota keuangan.

Donny menjelaskan bahwa semua angka itu ditetapkan untuk menjadi rujukan perhitungan ekonomi negara. Setiap angka yang ditetapkan, akan mempengaruhi kondisi perekonomian negara ke depannya.

“ Bisa saja pertumbuhan ekonomi dibuat 5,5 %, kalau perlu dibuat 10%. Tapi ini kan bukan cita-cita, semuanya ada hitungannya,” tegas anggota Fraksi NasDem ini.

Donny mencontohkan postur APBN 2015 yang ditetapkan sebelumnya, di mana perhitungan penerimaan pajak dipatok pada posisi maksimum, tapi hasilnya tak sesuai harapan. Dalam hematnya, penetapan itu harus dilakukan berdasar teori empiris yang terbukti.

“ Sebelumnya, saya sudah mengusulkan penerimaan pajak 2015 maksimumnya 20%, Dirjen Pajak malah membikin 39%. Kenyataannya memang tidak tercapai hanya 19%,“ tegas Donny.

Akhirnya, tutur Donny, Dirjen pajak terang-terangan angkat handuk putih, menyerah untuk tahun 2015 karena tak ada lagi yang dapat di effort untuk mengerek pendapatan pajak sesuai target APBNP 2015. Donny mengacungkan jempol pada Dirjen Pajak yang mau mengakui kesalahan asumsi penerimaan pajak yang dilakukan sebelumnya, sehingga tak terulang lagi pada periode berikutnya.

“ Logikanya, di tengah perekonomian yang melambat, PHK di mana-mana, berarti ada komoditas produksi tidak berjalan dan dengan sendirinya tidak dapat melakukan pembayaran pajak. Kok pajaknya bisa naik, bagaimana menghitungnya,” ungkap Donny.

Lebih lanjut, Donny melihat bahwa penetapan kurs sudah sesuai dengan market yang diperhitungkan pemerintah. Yang perlu diperhatikan adalah kondisi pasar yang pragmatis, yang akan naik jika ada sentimen positif. Dalam hemat Donny, pemerataan ekonomi tak kalah penting dibanding besaran-besaran angka yang kadang hanya menggambarkan kondisi segelintir orang.

“ Yang kita harapkan untuk naik itu kan merata. Kalau hanya beberapa konglomerasi saja, akan terjadi buble (gelembung kosong – red) ekonomi. Misalnya, kenaikan 4% sementara pertumbuhan 2,3%. Begitu diangkat ya langsung jomplang,” urai Donny.

Oleh karena itu, Donny menegaskan agar skema perekonomian kita lebih memperhatikan Usaha Kecil Menengah (UKM), agar pertumbuhan ekonomi tidak buble. Ketika pertumbuhan ekonomi merata, tidak hanya hanya dikuasai konglomerasi besar, maka akan lebih tahan terhadap krisis.

Sehubungan dengan adanya penundaan belanja di Kementrian/ Lembaga Negara, menurut Donny hal itu harus disesuaikan dengan penerimaan negara. Kalau belanja negara melebihi penerimaan berarti kita memaksakan diri hutang.

“ Ini ibarat orang berumah tangga, mana yang prioritas mana yang tidak. Kalau penerimaannya hanya cukup untuk kebutuhan hidup, kenapa harus beli baju baru,” pungkasnya. (Aziz)

BERANDA | RSS 2.0 | KATEGORI: Headline | Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.