Hasan Aminuddin : Ada Yang Jadikan Kebakaran Hutan Komoditas Politik

Drs. H. Hasan Aminuddin, M. Si., Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai NasDem

Jakarta. Seputar Nusantara. Bencana kebakaran hutan dan lahan yang telah berlangsung lebih dari 4 bulan, menimbulkan kerugian yang tak terkira.

Bukan sekedar materi, tapi kerugian juga menyangkut kesehatan, kehidupan sosial, hingga korban jiwa pun sudah jatuh.

Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Drs. H. Hasan Aminuddin, M. Si., mengungkapkan rasa simpatinya yang mendalam terhadap musibah itu. Sebagai warga negara yang beriman, tak urung dia memanjatkan doa untuk warga yang terkena dampak bencana dan berharap semua segera tertangani dengan baik.

Terlepas dari keprihatinannya terhadap para korban, sebagai politisi Hasan menangkap sinyalemen adanya pihak-pihak yang memanfaatkan isu bencana asap dan kebakaran hutan menjadi komoditas isu politik.

Pemberitaan tentang bencana ini diskenariokan terus- menerus sehingga memunculkan kesan seolah- olah pemerintah Jokowi tidak mengambil langkah nyata untuk mengatasinya.

Padahal, menurut Hasan, Jokowi telah mengambil tindakan cepat untuk merespon bencana kebakaran hutan dan lahan tersebut.

” Saya menyaksikan Pak Jokowi bersama Kapolri dan Panglima TNI turun langsung di area yang terbakar. Sebelumnya, saya nggak pernah lihat ada Presiden datang langsung ke TKP pada saat kejadian,” ungkap Legislator dari Dapil Jatim II ini.

Dalam hemat Hasan, respon cepat Presiden ini menjadi kode bagi para bawahannya untuk turut merespon secara cepat. Oleh karena itu, dia berharap agar bencana kebakaran hutan dan lahan ini segera ditetapkan statusnya sebagai bencana nasional. Dengan status bencana nasional itu, maka penanganan kebakaran hutan bisa dilakukan secara lebih massif dan komprehensif.

“ Dampak kebakaran ini tidak hanya berefek pada provinsi lokasi kebakaran, tapi sudah menyebar hingga lintas provinsi, bahkan hingga negara-negara lain di perbatasan. Dampak dari asap ini sudah sangat merugikan sendi-sendi kehidupan masyarakat di provinsi-provinsi seperti Riau, Jambi serta provinsi lainnya,” tegas anggota Fraksi NasDem DPR RI ini.

Dengan cakupan bencana yang sedemikian luas, Hasan menyimpulkan bahwa penanganannya tak cukup diserahkan pada pemerintah provinsi, tapi harus melibatkan intervensi pemerintah pusat secara intensif. Dalam hemat Hasan, penetapan status bencana nasional untuk insiden kebakaran hutan dan lahan juga akan menjadi katalisator kehadiran negara di tengah kesulitan warganya.

“ Kehidupan berbangsa itu tergambar dari kehadiran negara saat rakyatnya susah,” cetus Hasan.

Oleh karena itu, Hasan menyebut bahwa Fraksi NasDem mendesak pemerintah untuk menetapkan status bencana nasional dalam penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan.

Lebih lanjut, Hasan menghimbau agar lembaga pemerintah tak saling lempar tanggung jawab dalam menangani kebakaran hutan dan lahan.

“ BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana, red.) jangan saling lempar tanggungjawab. Di sini sinergitas antar Kementerian atau Lembaga Negara bekerja, bukan ego. Jangankan Lembaga Negara, kita semua di mana ada bencana harus proaktif,” pungkasnya. (Aziz)

BERANDA | RSS 2.0 | KATEGORI: Headline | Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.