Donny Imam Priambodo: Paket Perbaikan Ekonomi Memang Harus Dinamis

Donny Imam Priambodo, Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem

Jakarta. Seputar Nusantara. Mengatasi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sedang mengalami perlambatan, pemerintah mengeluarkan paket kebijakan ekonomi yang saat ini sudah kelima kalinya.

Dalam paket pertama, Presiden Jokowi, menggerakan sektor riil kita yang diyakini akan memperkuat industri nasional.

Di paket kedua pemerintah berupaya memudahkan investasi. Pada paket ketiga, Presiden Jokowi kembali mengeluarkan paket untuk memudahkan investasi serta pengucuran kredit usaha.

Sedangkan pada paket kelima, pemerintah menaruh perhatiannya kepada pekerja dan UMKM. Kini di paket kelima, Presiden berupaya meminimalisir beban usaha melalui insentif pajak untuk revaluasi aset.

Dalam pandangan Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Donny Imam Priambodo, paket-paket kebijakan ekonomi Jokowi merupakan paket kebijakan yang sesuai dengan kondisi perekonomian yang dinamis. Hal ini menurutnya akan membuat pemerintah lebih mampu mengatasi kondisi perubahan situasi makro dan mikro ekonomi yang fleksibel.

“ Kalo saya menyambut baik jika Presiden akan mengeluarkan kebijakan serial sampai ratusan, artinya Presiden paham bahwa kebijakan harus bersifat dinamis dengan tujuan perbaikan ekonomi,” ujarnya saat dihubungi, Jumat (23/10).

Dalam paket ekomoni yang digelontorkan, terlihat upaya pemerintah untuk memperbaiki perekonomian melalui sejumlah sektor. Mulai dari yang paling cepat bisa dilakukan berupa peningkatan government spending (belanja pemerintah), mengundang minat investasi, memudahkan kinerja investor hingga meningkatkan konsumsi dalam negeri dan penguatan sektor keuangan dan perbankan. Pemerintah juga berupaya untuk menstimulasi para pemilik aset yang bernilai tinggi agar dapat aktif dalam perpajakan.

Donny menilai dalam paket ekonomi tahap kelima ini sektor real estat akan memperoleh benefit terbesar dalam giliran paket yang baru dikeluarkan ini. Hal ini merujuk pada kebijakan insentif pajak bagi usaha atau pribadi yang melakukan revaluasi aset.

Sebagaimana penjelasan Menteri Keuangan, Bambang Brojonegoro, pemerintah akan mengurangi tarif pajak PPH, apabila perusahaan melakukan revaluasi aset hingga tahun 2016.

Menteri merincikan bahwa insentif jika proposal revaluasi diserahkan sebelum akhir tahun, maka besaran tarif khusus revaluasi akan menjadi 3 persen dari sebelumnya 10 persen. Apabila diserahkan pada semester pertama 2016, menjadi 4 persen dan bila semester dua 2016, menjadi 6 persen.

“ Jika kita punya tanah misalnya pada saat beli 20 tahun lalu harganya 1 Miliar, lalu nilai sekarang 50 Miliar, lalu dalam laporan pajak ingin supaya ada revaluasi harga, maka pajak memberikan insentif yang biasanya 10% jadi 3%, kalo setorannya awal tahun depan 4%,” jelas legislator dari Jawa Tengah III ini.

Donny memandang positif langkah pemerintah yang berupaya memperbaiki perekonomian melalui beragam paket kebijakan ekonomi dari mikro hingga makro. Strategi mengeluarkan paket kebijakan ekonomi yang bertahap juga dipandang sebagai strategi jitu untuk tanggap terhadap perubahan.

“ Bisa saja setelah membuat kebijakan pertama lalu ternyata dikemudian hari ada masukan, sehingga keluar jilid 2 dan seterusnya,” pungkasnya. (Aziz)

BERANDA | RSS 2.0 | KATEGORI: Headline | Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.