Ali Umri: DPR Harus Utamakan Kepentingan Rakyat, Sahkan RAPBN 2016

H. Ali Umri, SH., M.Kn., Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai NasDem (Nasional Demokrat)

Jakarta. Seputar Nusantara. Pembahasan Rancangan Undang- Undang (RUU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016 antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) masih belum selesai.

RAPBN (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) 2016 akan dibahas terakhir kali dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPR siang ini, Kamis 29 Oktober 2015 dan akan di Paripurnakan Jumat (30/10) besok.

Postur sementara APBN 2016 yang disepakati adalah Rp 2.095,7 Triliun.

Menurut H. Ali Umri, SH., M.Kn., Anggota Fraksi Partai NasDem DPR RI, bahwa seharusnya kepentingan rakyat yang diutamakan. DPR sebagai wakil rakyat, sudah semestinya mengutamakan kepentingan rakyat diatas kepentingan pribadi maupun golongan.

” Kalau RAPBN yang diajukan oleh Pemerintah disetujui DPR, maka sudah barang tentu program- program Presiden Jokowi akan berjalan. Program pemerintah sudah pasti demi kepentingan rakyat. Oleh karena itu, RAPBN 2016 seharusnya segera disahkan oleh DPR,” ungkap Ali Umri kepada seputarnusantara.com di Gedung Nusantara 1 DPR- Senayan, pada Kamis 29 Oktober 2015.

Lebih lanjut Ali Umri memaparkan, kalau RAPBN 2016 tidak disetujui oleh DPR, maka program- program pemerintah untuk pembangunan nasional tidak akan berjalan dengan baik. Demikian juga DPR, juga akan mengalami hambatan anggaran kalau tidak menyetujui RAPBN 2016 tersebut.

” Menurut saya, jangan ada lagi KMP dan KIH. Sebaiknya kita berpikir demi kepentingan rakyat, segera sahkan RAPBN 2016. Ini semua demi kepentingan rakyat dan demi berkesinambungannya pembangunan nasional kedepan. Kalau sekiranya ada hal- hal dalam RAPBN 2016 yang kurang bagus, kan bisa dirubah melalui mekanisme RAPBN-P 2016, bukan dengan cara tidak mengesahkan RAPBN 2016, itu jalan yang tidak pas,” tegas Ali Umri, Politisi Partai NasDem ini.

Ali Umri menyebutkan bahwa perjalanan bangsa Indonesia sangat ditentukan melalui pembangunan nasional. Dan untuk melakukan pembangunan nasional, tentu dengan anggaran yang dirancang dalam APBN. Kalau APBN tidak diketok (diputuskan, red.) oleh DPR, maka yang salah juga DPR. Maka sebaiknya, semua anggota DPR legowo untuk menerima RAPBN 2016 dan segera mengesahkan. Kalau DPR tidak mengesahkan RAPBN 2016, maka rakyat akan semakin benci dengan DPR.

” Partai NasDem tidak mau seperti itu. Maka, sebaiknya DPR segera mengesahkan RAPBN 2016, sehingga rakyat akan semakin mencintai DPR. Semua Komisi di DPR yang berjumlah 11, sudah clear dan selesai membahas anggaran dengan Kementerian/ Lembaga sesuai dengan mitra Komisinya. Artinya, tidak ada alasan bagi DPR untuk tidak mengesahkan RAPBN 2016, alasan apalagi yang mau dicari- cari oleh DPR? Padahal semua Komisi di DPR sudah clear dan selesai membahas, tinggal Paripurna saja,” terangnya.

Kalau memang ada yang kurang cocok, lanjut Ali Umri, itu bisa dibahas dan dirubah melalui mekanisme APBN-P 2016. Seperti pada waktu awal kita menjadi Anggota DPR, waktu itu juga ada APBN-P 2015, karena memang dirasa ada yang kurang cocok. Jangan sampai, hanya demi kepentingan pribadi dan kelompok, sampai tidak mengesahkan RAPBN 2016. Padahal RAPBN 2016 merupakan kepentingan rakyat, bangsa dan negara, ini yang harus diutamakan.

Terkait Masalah Dana Desa

” Terkait dengan alasan pihak yang menolak RAPBN 2016 karena masalah tax amnesty, PMN (Penyertaan Modal Negara) dan Dana Desa, semua itu kan sudah dibahas dan berproses. Masalah tax amnesty dan Dana Desa kan perlu waktu dan ada prosesnya. Dana Desa yang dijanjikan Presiden Jokowi 1 Miliar/ tahun/ desa, itu kan bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan negara. Untuk saat ini masih berkisar 200- 500 Juta/ Desa/ Tahun. Nah nanti bertahap sampai terpenuhi 1 Miliar/ tahun/ Desa,” ucap Ali Umri.

Misalkan ada anggaran- anggaran yang memang perlu dikurangi, kemudian bisa dimasukkan dalam Dana Desa, tentu akan dibahas di APBN- Perubahan 2016. Jangan sampai hanya karena alasan Dana Desa belum mencapai 1 Miliar/ tahun/ Desa, dijadikan alasan tidak mengesahkan RAPBN 2016, tidak bisa alasan seperti itu. Karena masih ada peluang untuk merubah postur anggaran melalui APBN- P 2016.

” Saya sarankan agar DPR lebih mengutamakan kepentingan rakyat, dengan cara segera sahkan RAPBN 2016. Saya juga berharap kepada Pemerintah beserta Menteri Kabinet Kerja, untuk bekerja maksimal dalam melaksanakan APBN 2016, sehingga DPR dan rakyat tidak kecewa. Kita berharap, kalau RAPBN 2016 disahkan oleh DPR, Pemerintah beserta jajarannya bisa menyerap anggaran dengan maksimal. Penyerapan anggaran yang maksimal, tentu akan berdampak pada pembangunan nasional dan kesejahteraan rakyat,” tegas Ali Umri.

” Seperti apa yang telah disampaikan oleh Presiden Jokowi dan juga Pak Surya Paloh, bahwa penyerapan anggaran yang maksimal itu semata- mata demi kemakmuran rakyat. Masalah penyerapan anggaran melalui dana desa, memang tidak sama perolehan dana desa, karena anggaran belum mencukupi, ada yang dapat 200 juta, ada juga yang 500 juta. Tentu itu semua melihat kemampuan keuangan negara dan kondisi desa tersebut. Sedangkan mengenai pembangunan pemerintah daerah, ujung- ujungnya pasti ke desa/ kelurahan. Ada program pembangunan desa/ kelurahan melalui kabupaten/ kota, provinsi dan pusat,” pungkas Ali Umri di penghujung wawancara. (Aziz)

BERANDA | RSS 2.0 | KATEGORI: Headline | Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.