Nurdin Tampubolon : Demi Rakyat, Saya Yakin RAPBN 2016 Disahkan & Berjalan

Ir. Nurdin Tampubolon, Ketua Fraksi Partai Hanura DPR RI/ Anggota Komisi XI DPR

Jakarta. Seputar Nusantara. Semalam rapat di Badan Anggaran (Banggar) DPR hingga subuh, disetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016 yang nilainya Rp 2.095,7 Triliun.

RAPBN 2016 ini disebut lebih ekspansif untuk pembangunan infrastruktur, dan ada anggaran khusus asap.

Menurut Ir. Nurdin Tampubolon, Ketua Fraksi Partai Hanura (Hati Nurani Rakyat) DPR RI, bahwa catatan- catatan yang diberikan oleh 9 Fraksi di DPR, itu masih dalam katagori masuk akal. Misalnya terkait catatan PMN (Penyertaan Modal Negara) kepada BUMN.

” Catatan untuk PMN kepada BUMN itu realistis. Sebab, BUMN kita belum menjalankan tugas, fungsi dan kinerjanya secara profesional. Masih banyak inefisiensi di BUMN kita, oleh karena itu tata kelola BUMN di Indonesia harus segera diperbaiki,” ungkap Nurdin Tampubolon kepada seputarnusantara.com di Gedung Nusantara 1 DPR- Senayan, pada Jumat 30 Oktober 2015.

Menurut Nurdin, kalau negara memberikan PMN yang sangat besar, sedangkan BUMN tersebut belum siap melakukan ekspansi bisnisnya dan belum mampu memperbaiki kinerjanya, itu percuma saja. Memang, BUMN secara korporasi itu bermitra dengan Komisi VI DPR, tetapi secara kinerja Keuangannya bermitra dengan Komisi XI, dimana dirinya juga merupakan Anggota Komisi XI DPR.

” Kami dari Hanura dan beberapa teman- teman juga sudah menyampaikan agar PMN bisa tetap berjalan, tetapi nantinya dibahas lagi dengan Komisi VI dan XI. Dana PMN harus betul- betul diawasi secara ketat, supaya betul- betul dimanfaatkan untuk meningkatkan kinerja mereka,” tegas Nurdin Tampubolon, Ketua Fraksi Partai Hanura DPR RI ini.

Lebih lanjut dirinya menjelaskan, agar BUMN kedepannya bisa memperbaiki tata kelolanya, meningkatkan kualitas bisnis plannya, kemudian juga mampu menjadi good corporate. Kalau itu sudah berjalan dengan baik, tidak masalah PMN digelontorkan demi kemajuan BUMN.

” Tetapi, dana PMN yang sangat besar itu jangan sampai hanya untuk memperkaya diri sendiri dan dikorupsi, itu tidak ada gunanya bagi rakyat. Selama PMN itu untuk meningkatkan kinerja BUMN, kemudian meningkatkan kesejahteraan rakyat dan untuk memberikan deviden kepada negara, saya rasa bagus dan rasional,” ucap Wakil Ketua Umum DPP Partai Hanura ini.

Selanjutnya Nurdin menandaskan mengenai penerimaan negara dari pajak yang ditarget oleh pemerintah tahun 2016 sebesar Rp 1.350 Triliun, itu tergantung pada pertumbuhan ekonomi. Kalau pertumbuhan ekonomi naik, maka itu realistis. Tetapi, kalau pertumbuhan ekonomi turun, justru tidak realistis.

” Jadi, supaya kebijakan pemerintah dan asumsi makro ekonomi menjadi realistis, maka pemerintah harus meningkatkan kinerja secara profesional, baik itu perencanaannya, pelaksanaannya, pengawasan serta pengendaliannya. Jadi tata kelola pemerintah itu harus terus diperbaiki,” tegas Nurdin Tampubolon.

” Harapan kita, saya yakin RAPBN 2016 akan disahkan oleh DPR dan akan berjalan dengan baik. Kalau RAPBN 2016 sudah disetujui DPR, maka pemerintah harus meningkatkan daya saing berupa percepatan pembangunan infrastruktur dan percepatan pembangunan industri- industri strategis, serta proyek- proyek strategis, seperti ketahanan pangan dsb, sehingga bisa menampung tenaga kerja yang besar, bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat,” pungkas Nurdin Tampubolon di penghujung wawancara. (Aziz)

Berikut rincian RUU APBN 2016 :

I. Asumsi Makro

?Pertumbuhan ekonomi 5,3%
Inflasi 4,7%
Kurs Rp13.900/US$
SPN 3 bulan 5,5%
ICP (Indonesia Crude Price) US$ 50?/barel
Lifting Minyak 830.000 barel per hari
Gas 1,15 juta barel setara minyak

II. Target Pembangunan

Kemiskinan 9-10%
Gini rasio 0,39
Indeks pembangunan manusia 70,1
TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) diharapkan turun 5,2-5,5?%.

III. Postur Anggaran

1. Pendapatan negara Rp 1.822,5 triliun
a. Penerimaan perpajakan? Rp 1.546,7 triliun, terdiri dari:

Pendapatan pajak dalam negeri Rp 1.?506,5 triliun
Pendapatan pajak perdagangan internasional Rp 40,1 triliun

b. Penerimaan negara bukan pajak Rp 273,8 triliun, terdiri dari:

Penerimaan SDA Rp 124,8 triliun
Pendapatan Laba BUMN Rp 34,1 triliun
PNBP lainnya Rp 79,4 triliun
Pendapatan BLU Rp 35,3 triliun

c. Penerimaan hibah Rp 2 triliun

2. Belanja Negara Rp 2.095,7 triliun
a. Belanja pemerintah pusat Rp 1.325,6 triliun, terdiri dari:

Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) Rp 784,1 triliun
Belanja Non K/L 541,4 triliun (subsidi energi Rp 102,1 triliun?)

b. Transfer ke Daerah dan Dana Desa Rp 770,2 triliun

3. Pembiayaan anggaran Rp 273,2 triliun (2,15%). (Aziz)

BERANDA | RSS 2.0 | KATEGORI: Headline | Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.