IDM Beberkan Modus Permainan Mafia Anggaran di Badan Anggaran DPR RI

Jakarta. Seputar Nusantara. Indonesia Development Monitoring (IDM) mensinyalir adanya permainan di Badan Anggaran (Banggar) DPR RI terkait dengan penerapan APBN-P 2016 yang terlambat.

Menurut IDM, dalam penyusunan RAPBN 2016 yang syarat dengan kepentingan- kepentingan percaloan proyek- proyek oleh sejumlah Kepala Daerah, Kontraktor dan Anggota Legislatif banyak terjadi di Badan Anggaran DPR RI.

“ Modusnya dengan cara, permainan mafia anggaran biasanya terjadi di pembahasan dana optimalisasi yang alokasinya ditentukan oleh Badan Anggaran. Besaran dana optimalisasi bergantung kepada Panitia Kerja Pendapatan dalam menekan pengeluaran pemerintah,” ungkap Direktur Executive Indonesia Development Monitoring Fahmi Hafel dalam siaran pers yang diterima, Jumat (23/10/2015).

Anggota Badan Anggaran lalu dibagi menjadi dua. Panitia Kerja Transfer Pusat mengurusi anggaran Kementerian, sementara Panitia Kerja Transfer Daerah mengurusi dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK) yang akan dibagikan ke daerah- daerah. Pada tahap ini, perwakilan Kementerian telah melobby para politikus melalui Komisi- Komisi di Dewan.

“ Imbalannya beragam, bisa dalam bentuk proyek atau tunai,” lanjutnya.

Selain modus tersebut diatas, modus lain yang biasa digunakan oleh mafia anggaran adalah dengan menggandeng pengusaha daerah dengan imbalan mendapat proyek di daerahnya. Caranya, persyaratan tender diatur agar hanya bisa dimenangi perusahaan milik pengusaha tersebut.

Permainan diatur melibatkan banyak pihak. Pengusaha memasukkan kepentingannya melalui tahap perencanaan di Kementerian atau Lembaga. Di sinilah perlu “sinergi” dengan orang dalam di Lembaga Pemerintahan agar proyek itu masuk rencana prioritas.

“ Jika sudah masuk, tinggal menunggu persetujuan DPR.”

Tak hanya di Pemerintahan, pengusaha daerah juga menjalin “sinergi” dengan anggota Dewan agar proyek cepat gol. Di sini, anggaran juga dibengkakkan. Ini perlu dilakukan untuk mengganti pengeluaran yang telah digelontorkan oleh pengusaha guna memperoleh proyek melalui pintu belakang. Di sini pentingnya peran anggota Badan Anggaran DPR RI.

Makelar juga bermunculan dalam pembahasan anggaran. Sumber lain mengatakan beberapa anggota Badan Anggaran DPR RI mendirikan perusahaan abal- abal dengan kedok jasa konsultan. Mereka membantu membuatkan proposal proyek hingga menghitung “fee” anggaran. Mereka memiliki hubungan langsung dengan anggota DPR. Tugasnya memfasilitasi kepentingan klien dengan anggota Dewan.

Seperti contoh banyak anggota Legislatif dari tingkat pusat hingga tingkat daerah tertangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK dan Polri saat melakukan transaksi suap dan gratifikasi dalam pengaturan anggaran atau lebih jelasnya praktek mafia pengaturan proyek- proyek pengadaan dan infrastruktur yang pagunya dan pencairannya ditentukan oleh Badan Anggaran DPR RI

Seperti baru beberapa hari yang lalu, Anggota DPR RI Dewi Yasin Limpo terkena OTT oleh KPK akibat proyek PLT Hidro Mikro yang dibanggakan melalui Badan Anggaran DPR RI.

BANGGAR WATCH juga mendesak agar KPK mengawasi Ketua BANGGAR DPR RI, Panitia Kerja Transfer Pusat yang mengurusi anggaran Kementerian, sementara Panitia Kerja Transfer Daerah yang mengurusi dana alokasi umum dan dana alokasi khusus dalam penyusunan RAPBN 2016 yang diduga syarat akan banyaknya praktek mafia anggaran yang sedang diatur- atur oleh BANGGAR DPR RI. (aktualita.co/ Aziz)

BERANDA | RSS 2.0 | KATEGORI: Headline | Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.