Slamet Junaidi : Sebaiknya KPK Usut Kasus Setya Novanto Catut Presiden

H. Slamet Junaidi, Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem

Jakarta. Seputar Nusantara. Kementerian ESDM hari ini menyerahkan rekaman pertemuan Ketua DPR RI Setya Novanto dengan bos PT. Freeport Indonesia ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

Rekaman itu untuk melengkapi laporan Menteri ESDM Sudirman Said sebelumnya. Rekaman percakapan antara Setya Novanto, Presdir PT. Freeport dan Pengusaha R, dikemas dalam bentuk Flashdisk.

Menurut H. Slamet Junaidi, Anggota Fraksi Partai NasDem DPR RI periode 2014- 2019, bahwa kasus yang sedang menjerat Setya Novanto yang mancatut nama Presiden dan Wapres itu sangat merendahkan martabat anggota DPR.

” Saya sangat kecewa dengan Ketua DPR yang telah melakukan perbuatan itu. Peristiwa ini sangat merendahkan martabat kita sebagai anggota Dewan,” ungkap Slamet Junaidi kepada seputarnusantara.com di Gedung Nusantara 1 DPR- Senayan, pada Rabu 18 November 2015.

Menurut Slamet Junaidi, seharusnya anggota DPR sebagai Legislatif mempunyai tugas dan fungsi pengawasan kepada Eksekutif, bukan justru mengambil alih peran Eksekutif seperti yang dilakukan oleh Setya Novanto dengan melakukan pertemuan dengan petinggi PT. Freeport Indonesia.

” Langkah yang dilakukan oleh Menteri ESDM Sudirman Said dengan melaporkan Ketua DPR ke MKD, itu merupakan langkah yang bagus untuk pembelajaran bagi politikus- politikus yang ada di Senayan. Tentunya kita apresiasi langkah yang dilakukan oleh Menteri ESDM tersebut,” terang Slamet Junaidi, politisi Partai NasDem asal Madura ini.

Lebih lanjut dirinya memaparkan, bahwa kasus tersebut merupakan perbuatan oknum anggota DPR, yang mengatasnamakan DPR bahkan Ketua DPR. Perbuatan Setya Novanto itu sangat mencoreng nama baik lembaga DPR ini.

” Saya tekankan bahwa KPK, Kejaksaan Agung dan Kepolisian harus terlibat mengusut kasus Setya Novanto ini, jangan hanya MKD. Karena kasus yang melibatkan Setya Novanto pada waktu lalu, seperti kasus Donald Trump, termasuk yang berhembus kemarin masalah pembelian pesawat dari Jepang dll…itu sudah sangat jauh dan serius. Padahal itu bukan tugas dan kewenangan DPR RI,” tegasnya.

Jadi, lanjutnya, aparat penegak hukum harus segera masuk mengusut kasus Setya Novanto. Sehingga akan ketahuan siapa sebenarnya yang telah merusak dan mencoreng lembaga DPR RI.

” Kita sebagai anggota DPR jelas, mempunyai tugas dan fungsi pengawasan, anggaran dan legislasi. Tetapi kasus ini justru ada konflik kepentingan, bahkan kepentingan pribadi yang dikedepankan, itu sangat tidak boleh,” ungkap Anggota Komisi VI DPR RI ini.

Slamet Junaidi menegaskan, sebaiknya Setya Novanto legowo untuk mundur dari jabatan Ketua DPR RI. Artinya, supaya MKD bisa leluasa mengusut kasus Setya Novanto dan tidak ada intervensi. Jangan sampai seperti kasus Donald Trump, MKD ternyata ‘masuk angin.’

” Jadi, untuk menghindari suara dan tekanan publik yang luar biasa, saya sarankan agar Setya Novanto kalau bisa dan harus bisa, untuk legowo menanggalkan jabatannya sebagai Ketua DPR RI. Sebenarnya MKD itu profesional, tetapi secara kinerja mereka kan mengusut kasus teman- temannya sendiri di DPR, maka saya sarankan agar KPK, Kejaksaan Agung dan Kepolisian masuk mengusut kasus Setya Novanto,” tegas Slamet Junaidi.

” Biar semua terbuka, jelas dan tegas. MKD harus berani tegas mengambil keputusan terhadap kasus Setya Novanto. Kalau MKD tidak berani tegas, maka akan menjadi boomerang bagi MKD itu sendiri. Saya minta MKD independent dan berani memutuskan dengan tegas,” imbuhnya.

” Hikmah dari peristiwa ini adalah agar para anggota DPR sadar akan tugas dan tanggungjawabnya. Mereka harus bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Jangan sampai hal- hal seperti kasus Setya Novanto terulang lagi di DPR. Kedepan, bagaimana kita meningkatkan citra DPR dan bekerja untuk rakyat,” pungkas Slamet Junaidi di penghujung wawancara. (Aziz)

BERANDA | RSS 2.0 | KATEGORI: Headline | Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.