Johnny G. Plate : Ternyata BUMN Masih Menetek Pada Negara Lewat PMN

Johnny G. Plate, Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem

Jakarta. Seputar Nusantara. Johnny G. Plate, menguraikan pandangan kritisnya dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi XI DPR RI, Kamis (26/11).

Raker mengagendakan evaluasi kinerja BUMN tahun 2015, serta Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2016. Empat direktur utama hadir mewakili BUMN yang dipimpinnya, yaitu PT Permodalan Nasional Madani (PNM), PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo), Perum Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) dan PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo). Usai pemaparan keempat Dirut BUMN itu, Johnny langsung mengutarakan pandangannya.

Pertama-tama, Johnny menyoroti kelengkapan dokumen laporan, di mana arsip laporan tak menyertakan pengurus persero berikut pengurus distribusinya. Hal itu, menurut Johnny penting disertakan guna melengkapi materi evaluasi. Wakil Ketua Fraksi NasDem ini juga mengingatkan masing-masing BUMN agar menyelaraskan visi-misinya dengan nawacita pemerintahan Jokowi-JK, selaku platform induk bagi masing-masing perusahaan.

“ Setiap visi-misi dalam semua operasi 5 tahun BUMN harus di sinkronisasi, dan semua kebijakan atau program harus sejalan dengan visi-misi negara. Sehingga program negara jelas serta terukur,” urai anggota dewan dari Nusa Tenggara Timur ini.

Lebih lanjut, Johnny melihat adanya ironi antara paparan visi-misi perusahaan dengan tingkat kinerja korporat. Visi-misi yang terkesan ideal itu, dalam praktiknya tak sebanding dengan kontribusi BUMN terhadap perwujudan visi-misi pemerintahan. Johnny mencontohkan, besaran deviden yang disetorkan BUMN kepada negara selama 2015 secara keseluruhan lebih kecil dibanding Penyertaan Modal Negara (PMN) yang diajukan. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan bahwa BUMN perlu mencantumkan dalam visi-misi mereka, target penyeimbangan antara PMN dengan setoran deviden.

” Berarti BUMN masih menetek pada negara lewat PMN. Makanya saya minta program PMN agar di susun dengan benar. Ini harus menjadi catatan,” tegas Johnny.

Johnny melanjutkan kritiknya terkait program nawacita yang tak lagi menjalankan pembangunan yang menetes dari atas ke bawah, melainkan pembangunan dari desa menuju nasional. Semua itu tertulis jelas dalam skema APBN, di mana salah satu target pembangunan yaitu memperkecil disparitas (kesenjangan, red.) antar wilayah.

Terkait kebutuhan itu, Johnny kaget melihat dokumen-dokumen korporat yang masih memperlihatkan nuansa kesenjangan. Dia mencontohkan dokumen yang disampaikan PT PNM, dimana masih banyak wilayah Indonesia belum tercakup. Padahal menurut Johnny, penting sekali memetakan wilayah-wilayah yang mendapat prioritas program negara.

” Coba di setiap Dirut BUMN mengerti peta perekonomian. Dan peta itu diseleraskan dengan visi-misi negara dan perseroan masing-masing,” tegas Johnny.

Khusus terkait usaha mikro menengah, Johnny mengingatkan sektor perikanan, kelautan, dan perhutani hanya kurang dari 20 persen. Padahal menurut Johnny, di Republik ini lebih dari 75 persen rakyat ada di sektor tersebut. Semua itu menunjukkan bahwa potret piramida keadaan negara berbeda dengan acuan yang digunakan BUMN.

” Jadi semua kebijakan korporat yang terkait dengan usaha rakyat kecil, harus menjadi perhatian besar BUMN,” jelasnya.

Johnny menekankan, bahwa Raker itu adalah pertemuan pertama dengan para Dirut BUMN untuk menyusun perencanaan satu tahun ke depan. Dia merasa perlu menyampaikan semua agar semua kebijakan negara terarah. Bagi Johnny, percuma membaca detil angka-angka di dalam dokumen, jika gambaran umumnya tidak tuntas. Sebagai penutup, Johnny menyinggung persoalan PMN yang pernah dipersoalkan oleh DPR.

“ Tidak ada soal menyetujui peningkatan PMN dan sebagainya, sejauh arah gerakan perusahaan milik negara ini sejalan dengan visi-misi negara,” pungkas Johnny. (Aziz)

BERANDA | RSS 2.0 | KATEGORI: Headline | Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.