Slamet Junaidi : Pasca Petral Bubar, ‘Penyamun’ Sasar Renegosiasi Tambang

H. Slamet Junaidi, Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem

Jakarta. Seputar Nusantara. Mei 2015 lalu, pemerintahan Jokowi memutuskan pembubaran Pertamina Energy Trading Ltd (Petral). Langkah pembubaran ini ditempuh lantaran kiprah Petral yang identik dengan persepsi negatif, sehingga Pertamina diharap bisa menjalankan reformasi tata kelola migas yang baik.

Pembubaran itu, tak urung membuat para pemburu rente dalam bisnis minyak kelimpungan. Betapa tidak, para mafia minyak yang bercokol di tubuh Petral disinyalir meraup potensi keuntungan mencapai Rp 250 miliar perhari, dari transaksi harian yang mencapai Rp 1,7 triliun.

Pasca pembubaran petral, para pemburu rente itu memutar otak untuk menemukan lahan keuntungan lain. Salah satu manuver yang mereka lancarkan adalah berusaha mempengaruhi kebijakan pemerintah di bidang migas dan pertambangan dengan berbagai cara.

Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, H. Slamet Junaidi membenarkan konstelasi kepentingan para pebisnis minyak tersebut. Sebagai pelaku bisnis, dia cukup paham bahwa renegosiasi kontrak pertambangan dan migas adalah magnet kuat bagi para pemburu rente.

” PT Freeport itu investor terbesar di Indonesia. Renegosiasi kontrak pertambangan itu menjadi incaran para penyamun yang sebelumnya bercokol di Petral. Ketika Petral dibubarkan, mereka mencari lahan baru yang bisa dimainkan, yaitu dengan mendekati orang-orang yang punya akses ke istana,” jelasnya saat ditemui di meja kerjanya Gedung Nusantara I, (02/12)

Politisi dari Partai NasDem ini melanjutkan, para penyamun itu bermanuver dengan memanfaatkan supremasi hukum yang cenderung masih lemah. Selain itu, para pejabat publik yang kurang merawat etika jabatannya juga memberi celah bagi para pemburu rente untuk menyusup ke lingkaran istana negara.

Sepertinya, Setya Novanto yang memiliki jabatan strategis selaku Ketua DPR RI, dan berhubungan baik dengan salah seorang menteri, menjadi pintu masuk bagi permainan kotor itu.

Menanggapi beredarnya transkrip rekaman skandal “Papa Minta Pulsa” yang ramai di media massa belakangan ini, Slamet Junaidi menyatakan keprihatinannya.

” Ngeri sekali, jabatan dipakai untuk menekan Presiden. Ancamannya juga sangat serius, menjatuhkan presiden dari jabatannya. Ini harus diselesaikan ke ranah hukum,” tegas Legislator dari asal Madura ini.

Dalam hemat Slamet, persekongkolan para pejabat dengan pemburu rente itu sangat serius, dan cara penanganannya sangat berpengaruh terhadap masa depan bangsa. Oleh karena itu, dia mengimbau segenap publik mendukung Presiden Jokowi, agar tak terseret irama permainan kotor para pemburu rente.

“ Untung Presiden Jokowi cerdik dan tidak tertarik menanggapi permainan kotor itu. Masyarakat harus ikut menghambat permainan para penyamun migas itu,” pungkasnya. (Aziz)

BERANDA | RSS 2.0 | KATEGORI: Headline | Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.