Sulaeman Hamzah : 80% Belanja Konkrit, KKP Bisa Jadi Contoh Instansi Lain

H.Sulaeman L. Hamzah, Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai NasDem

Jakarta. Seputar Nusantara. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mendapat apresiasi karena menyusun anggaran APBN 2016 dengan porsi 80% belanja konkret.

Menteri Susi menghapus kata-kata multitafsir seperti alokasi dana pengembangan, pemberdayaan, penguatan, pengelolaan dan kata-kata yang dianggap tidak konkrit lainnya.

Proses penyusunan anggaran 2016 untuk Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dimulai sejak Februari 2015.

Menteri Susi menjelaskan bahwa menyusun anggaran harus pendekatan konkret. Rapat anggaran dipimpin langsung oleh Menteri Susi. Sampai disepakati 80% untuk belanja konkrit dan 20% untuk belanja aparatur/ rutin.

Menurut H. Sulaeman L. Hamzah, Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, bahwa di Pemerintahan itu hampir setiap saat mereka bicara tentang kinerja masing- masing. Dan kalau kita hitung dan cermati, bahwa semua Kementerian, termasuk Pemerintahan Provinsi, Kabupaten dan Kota, belanja rutin itu lebih besar dari belanja konkritnya.

” Sedangkan yang ditunjukkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP, red.) ini sebuah contoh yang sangat bagus, yang semestinya bisa jadi pedoman bagi Kementerian lainnya. Karena saya lihat, di mayoritas Kementerian itu tidak ada efisiensi. Organisasinya terlalu gemuk/ besar, sehingga belanja rutinnya sangat besar. Sementara untuk belanja konkrit pembangunan sangat kecil, ini justru terbalik,” ungkap Sulaeman Hamzah kepada seputarnusantara.com di Gedung Nusantara 1 DPR- Senayan, pada Kamis 11 Desember 2015.

Sulaeman Hamzah berharap, dengan prestasi yang ditunjukkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan ini, setidak- tidaknya Kementerian yang lain bisa mengikuti dan juga pemerintahan Provinsi, Kabupaten dan Kota. Kalau belanja rutin lebih besar daripada belanja pembangunan yang konkrit, itu artinya ‘ lebih besar pasak daripada tiang.’

” Kalau belanja rutin itu lebih besar, maka organisasinya harus dirampingkan. Buat apa pegawainya banyak, tetapi hanya duduk- duduk saja, dan hanya untuk memenuhi struktur organisasi, padahal kinerjanya tidak ada. Mereka hanya datang, duduk- duduk absen setelah itu pulang, apa yang harus mereka kerjakan-pun, mereka tidak tahu,” ucap Sulaeman Hamzah, Politisi Partai NasDem ini.

Kejadian seperti itu, lanjutnya, sangat banyak terjadi baik di Kementerian, Pemerintahan Provinsi, Kabupaten maupun Kota. Alasannya struktur yang sudah baku, sehingga harus diisi orang, walaupun tidak ada kerjaannya, padahal itu merupakan prinsip yang salah.

” Sekali lagi kita berharap, terobosan Kementerian Kelautan dan Perikanan ini bisa menjadi pembelajaran bagi Kementerian yang lain. Sebab, dengan mengalokasikan 80% untuk belanja konkrit dan hanya 20% belanja aparatur/ rutin, itu sangat bagus. Artinya, dengan 80% itu, maka rakyat khususnya nelayan dan yang bergantung kehidupannya dari laut, bisa merasakan manfaat langsungnya,” terang Sulaeman Hamzah, Anggota DPR dari Dapil Papua ini.

Perhatian Bagi Nelayan Papua

Dalam alokasi APBN 2016, Menteri Kelautan dan Perikanan menargetkan bisa membeli 3.820 unit kapal nelayan dan 13.872 unit alat tangkap ikan.

Papua dengan garis pantai terpanjang di Indonesia dan terpanjang kedua di Dunia, namun karena penduduk di pesisir pantai Papua tidak sepadat di Jawa, sehingga pembagiannya- pun tidak berimbang. Padahal, seharusnya Papua mendapat porsi yang besar dalam hal jumlah kapal dan alat tangkap ikan.

” Namun, apapun alasannya, terobosan Menteri Susi tersebut sangat bagus dan patut diapresiasi. Menteri Susi sangat perhatian dengan masyarakat pesisir dan nelayan, khususnya di Papua. Tidak hanya kapal dan alat tangkap, Menteri Susi juga membangun fasilitas- fasilitas lain yang dibutuhkan oleh masyarakat. Misalnya air bersih dan stasiun pengisian BBM untuk para nelayan, itu memang sangat dibutuhkan masyarakat,” tegas Politisi Partai NasDem ini.

Sulaeman menjelaskan, dulu perhatian pemerintah terhadap nelayan dan masyarakat pesisir sangat minim. Tetapi semenjak Menteri Susi menjabat Menteri Kelautan dan Perikanan, perhatian pemerintah sangat besar terhadap nelayan dan masyarakat pesisir.

” Pemerintah betul- betul hadir untuk masyarakat pesisir dan nelayan. Nelayan Papua mendapatkan alokasi lebih dari 200 unit kapal dengan berbagai ukuran. Itu tersebar di beberapa Kabupaten di Papua, yang masyarakat pesisirnya tergolong banyak. Kemudian alat tangkap ikan juga diberikan oleh pemerintah kepada nelayan di Papua. Kemudian ada juga alat untuk pembekuan ikan,” tegasnya.

Di Kabupaten Merauke, lanjutnya, akan dibangun alat untuk pembekuan ikan dengan unit yang sangat besar, untuk bisa menampung ikan hasil tangkapan dari daerah- daerah Kecamatan yang sangat jauh, kemudian disediakan kapal yang bisa mengangkut hasil tangkapan ikan dari distrik yang jauh untuk dibawa ke Merauke. Di Merauke, sambil menunggu ikan tersebut diangkut keluar, disimpan di alat pembekuan ikan, hal tersebut sangat menolong.

” Kalau dulu dengan kapal asing dengan praktek ship to ship, setelah hasil tangkapan dikumpulkan di mothership-nya, kemudian baru dibawa keluar, itu sekarang dilarang. Dengan pola sekarang yang baru ini, pemerintah bisa menolong para nelayan yang jauh dari kota. Tentu tidak semua bisa dilayani oleh pemerintah secara sekaligus, tetapi melalui tahapan- tahapan ini, saya yakin nelayan dan masyarakat pesisir akan semakin sejahtera,” ungkap Sulaeman Hamzah.

” Kapal nelayan dan peralatan tangkap ikan memang perlu penambahan dalam jumlah besar. Tetapi dengan perhatian Menteri Susi, masyarakat merasakan bahwa pemerintah hadir disana. Memang ini butuh waktu, karena dari tahun ke tahun akan ditambah terus jumlah kapal dan alat tangkap ikannya. Peralatan yang diberikan pemerintah sangat ramah lingkungan, sehingga tidak merusak laut dan lingkungan. Saya sebagai Anggota Komisi IV DPR RI patut mengapreasiasi Menteri Kelautan dan Perikanan dan cara kerja Menteri Susi tergolong bagus,” pungkas Sulaeman Hamzah di penghujung wawancara. (Aziz)

BERANDA | RSS 2.0 | KATEGORI: Headline | Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.