Anggota DPR Taufiqulhadi Dukung Pemerintah Berikan Amnesty Din Minimi

Jakarta. Seputar Nusantara. Pemerintah berencana memberi amnesty kepada kelompok bersenjata Aceh di bawah pimpinan Nurdin Ismail atau Din Minimi.

Rencana itu bergulir seiring penyerahan diri kelompok bersenjata tersebut, yang difasilitasi oleh Ketua Badan Intelijen Negara (BIN), Sutiyoso.

Rencana itu dipastikan oleh Presiden Jokowi, saat memimpin rapat kabinet tentang Hak Asasi Manusia (HAM) di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (05/01/2016). Menanggapi wacana itu, Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Drs. T. Taufiqulhadi, M. Si., memberikan respon positif.

“ Saya setuju diberikannya amnesti kepada kelompok perlawanan bersenjata di Aceh (Din Minimi, red.) ”, ungkapnya saat dihubungi, Kamis (07/01/2016).

Menurutnya, kelompok bersenjata di Aceh yang sebelumnya dikenal dengan nama Gerakan Aceh Merdeka (GAM), keberadaannya telah diulas dalam perjanjian Helsinky. Perjanjian itu membahas kesepakatan damai antara pemerintah Indonesia dengan kelompok pemberontak bersenjata di Aceh. Dalam kerangka ini, keberadaan kelompok bersenjata di Aceh perlu diperhatikan secara khusus, sesuai kesepakatan Helsinky.

“ Dengan adanya perjanjian tersebut, maka kelompok perlawanan di Aceh tidak bisa disamakan dengan daerah lainnya,” ujar Legislator Fraksi Partai NasDem berdarah Aceh ini.

Dalam hemat Taufiq, pemberian amnesty kepada kelompok Din Minimi dapat memperkokoh perdamaian dan stabilitas keamanan di Aceh sendiri. Secara simultan, langkah-langkah seperti itu akan menepis keberadaan kelompok-kelompok bersenjata yang selama ini mengganggu jalannya pemerintahan Aceh. Dengan begitu, proses pembangunan akan berjalan lebih lancar dan dinamis.

Lebih lanjut, Taufiq tidak menyangsikan bahwa kelompok bersenjata Din Minimi memang telah melakukan berbagai tindak kriminal dalam pergerakannya. Meski pun begitu, dia menawarkan agar pemerintah menempuh beberapa opsi hukum sekaligus politik guna menyelesaikan persoalan itu.

“ Pertama, pemerintah harus bertujuan agar tak ada lagi gangguan kelompok bersenjata. Kedua, Din Minimi masih bisa diproses secara hukum, dan hal ini bisa dilakukan secara terpisah. Jadi bisa saja Din Minimi tetap dihukum, tapi akhirnya diberi amnesti.,” tutur legislator dari Dapil Jawa Timur IV ini.

Akan tetapi, Taufiqulhadi mengingatkan kepada pemerintah agar pemberian amnesti bukanlah janji belaka. Menurut Taufiq, upaya perdamaian dengan kelompok Din Minimi ini akan menjadi preseden bagi kelompok-kelompok bersenjata lain yang ingin berdamai dengan pemerintah Indonesia. Jika proses perdamaian berjalan baik, dan Din Minimi akhirnya mendapat amnesty, kemungkinan akan ada kelompok-kelompok lain menyerahkan diri kepada pemerintah. Sebaliknya, jika pemerintah tak menepati janji pemberian amnesti, kelompok-kelompok bersenjata yang selama ini masih sering melancarkan aksinya, akan menutup opsi untuk berdamai dengan pemerintah.

Upaya Presiden Jokowi menghadapi kelompok separatis dengan pendekatan soft approach (politik, diplomasi) ini, menurut Taufiq, akan lebih efektif dibanding pendekatan hard approach (kekuatan bersenjata). Meskipun begitu, Taufiq menegaskan bahwa pemerintah terlebih dulu harus melakukan pemetaan terhadap kelompok-kelompok bersenjata yang ada.

Dia mencontohkan eksistensi kelompok Santoso di Poso, yang notabene merupakan kelompok teroris. Kelompok teroris ini, jelas tidak bisa disamakan dengan kelompok separatis, dan tidak bisa difasilitasi dengan pendekatan amnesti.

Dalam penilaiannya, aksi kelompok Santoso merupakan tindak pidana sangat berat dan telah menganggu keamanan secara umum, sehingga harus ditindak sepenuhnya oleh pihak kepolisian. Kepada publik secara luas, Taufiq juga berharap agar tak mempersoalkan wacana pemberian amnesti pemerintah terhadap Din Minimi.

” Setelah pemberian amnesty dikaji dan diputuskan secara seksama, publik harus melihat itu dalam konteks kepentingan negara yang lebih baik. Maka bagi saya, tak masalah amnesti diberikan kepada kelompok-kelompok yang dicap sebagai separatis,” pungkasnya. (Aziz)

BERANDA | RSS 2.0 | KATEGORI: Headline | Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.