Sulaeman Hamzah : Tupoksi Bulog & Badan Ketahanan Pangan Belum Jelas

H. Sulaeman L. Hamzah, Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai NasDem

Jakarta. Seputar Nusantara. Pada tanggal 20 Januari 2016, Komisi IV DPR RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog).

Agenda yang dibahas mencakup tindak lanjut ikhtisar hasil pemeriksaan semester I BPK RI Tahun 2015, evaluasi pelaksanaan APBN 2015 dan paparan rencana kerja terkait ketahanan pangan.

Terkait pembahasan tersebut, Legislator dari Fraksi Partai NasDem Dapil Papua, H. Sulaeman L. Hamzah kembali menyesalkan belum rapinya koordinasi antara Perum Bulog dengan Kementerian Pertanian.

Lemahnya koordinasi itu, menurutnya, berimbas pada tumpang tindihnya informasi yang beredar di masyarakat, serta kerancuan target antar kedua lembaga. Persoalan itu, menurut Sulaeman terlihat mencolok dalam kasus impor beras yang terjadi pada 2015 silam.

” Disini Menteri Pertanian selalu bicara bahwa belum pernah ada rekomendasi impor beras, tapi ternyata, penjelasan Perum Bulog tadi menjelaskan bahwa itu (impor beras) sudah di putuskan dalam rapat tim ekonomi, bahwa impor diadakan,” tandasnya saat berbincang dengan seputarnusantara.com di Gedung Nusantara 1 DPR RI – Senayan, Jumat 22 Januari 2016.

Kasus itu, menurut Sulaeman, menunjukkan adanya keterputusan informasi di jajaran pengambil kebijakan, sehingga mekanisme koordinasi di antara mereka harus dibenahi.

Dia berharap kelemahan yang terjadi pada periode tahun lalu itu, hendaknya dijadikan sebagai input evaluasi, sehingga kejadian serupa tak terjadi lagi di masa mendatang.

Dia menegaskan, ketika pemerintah menetapkan prioritas stok beras pada produksi dalam negeri, dan hanya akan melakukan impor sebagai cadangan, maka perlu ada kajian dan data komprehensif mengenai stok yang tersedia di dalam negeri. Dengan data yang memadai itu, pemerintah juga akan bisa memperkirakan kuota produk yang akan didapat pada 2016.

Dengan begitu, keputusan untuk melakukan impor ataupun tidak, benar-benar diambil sesuai kebutuhan. Kajian dan pendataan itu juga akan membantu dilakukan penyediaan stok dari dalam negeri, sehingga kebutuhan pangan benar-benar tersedia oleh hasil produk petani domestik.

” Yang pasti, kita berharap semua Kementerian juga sigap untuk berjaga-jaga mengatasi potensi kekurangan stok pangan,” ungkapnya.

Selain itu, Sulaeman juga menyampaikan beberapa catatan penting, salah satunya terkait ketimpangan antara Harga Pembelian Pemerintah (HPP) dengan harga jual petani.

Menurutnya, harga jual dari petani ini harganya lebih tinggi dari HPP yang ditetapkan pemerintah, sehingga hasil produksi petani tak tertampung oleh Bulog.

Di sisi lain, kalau para petani harus menjual hasil panennya sesuai HPP, mereka akan merugi lantaran variabel harganya tak sesuai dengan biaya produksi yang telah mereka keluarkan.

Terkait adanya beberapa rekomendasi BPK yang tidak dapat ditindaklanjuti Bulog, menurut Sulaeman, hal itu terkait dengan perubahan format kelembagaan Bulog. Saat ini, Bulog adalah Perusahaan Umum yang hanya bekerja sesuai Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) yang diamanatkan.

Posisi itu berbeda dengan status kelembagaannya di masa lalu, di mana Bulog memiliki keleluasaan untuk mengambil keputusan ekonomi dan mengambil keuntungan.

” Posisi Bulog saat ini terlampau kaku ya, dia hanya bisa mengikuti Tupoksi saja,” ujarnya.

Sebelumnya, disampaikan oleh Perum Bulog dalam rapat bahwa tindak lanjut pemeriksaan semester I BPK yang menelurkan 390 poin rekomendasi, baru 320 poin yang diselesaikan. Ada pun 70 rekomendasi lain belum terselesaikan, dengan rincian 66 rekomendasi sudah dijalankan tapi belum selesai, dan 4 rekomendasi lain tidak bisa ditindaklanjuti.

Adapun mengenai paparan rencana kerja ketahanan pangan, Sulaeman menganjurkan perlunya sinkronisasi kinerja antara Badan Ketahanan Pangan dan Perum Bulog. Kedua lembaga itu, menurut Sulaeman harus berbagai tugas dan peran, sehingga tidak saling tumpang tindih dan berbenturan satu sama lain.

” Sekarang ini kita tidak bisa bicara soal perluasan wilayah kerja Bulog, sebab kalau itu dilakukan terus Badan Ketahanan Pangan apa kerjanya? Jadi perlu ada kejelasan Tupoksi masing-masing, lalu keduanya disinkronkan,” pungkas legislator Fraksi Partai NasDem ini. (Aziz)

BERANDA | RSS 2.0 | KATEGORI: Headline | Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.