Kurtubi : Industri LNG Ruwet, Revisi UU Migas Menjadi Mendesak Dilakukan
Kurtubi, Anggota Komisi VII DPR
Jakarta. Seputar Nusantara. Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai NasDem yang juga pakar perminyakan Kurtubi mengaku bahwa persoalan yang saat ini dihadapai blok Masela membingungkan dan “ruwet”.
Salah satu yang membuatnya bingung adalah, apakah blok Masela ini akan menggunakan metode onshore (darat) atau offshore (terapung di laut lepas).
Sebab, Blok Masela yang dengan cadangan gas melimpah ini, menurut Kurtubi, pembangunannya masih simpang siur.
Kesimpangsiuran ini, menurut Kurtubi, akan mempengaruhi pola pengembangan produksi gas dan pengolahan limbah gas yang bisa digunakan untuk pupuk serta konsentratnya.
Keruwetan pembangunan blok ini juga, menurut Kurtubi, dipengaruhi oleh UU Migas. Sebab nyatanya, pabrik LNG saat ini dioperasikan oleh bukan Pertamina. Persoalan ini tentu akan membayangi pengembangan industri LNG.
“ Jadi UU Migas itu merusak industri LNG nasional. Mestinya yang berhak membangun pabrik LNG plan itu Pertamina, walau pendanaannya tidak dari APBN. Demikian juga setelah pabrik LNG terbangun, Pertamina juga mengoperasikan proses LNG di bawah kekuasaan Negara,” papar politisi Partai NasDem ini, menimpali penjelasan Menteri ESDM Sudirman Said saat Rapat Kerja di ruang Komisi VII, Senin (25/01).
UU migas yang tidak pro terhadap Pertamina telah menghancurkan sistem operasional dan niaga LNG. Pertamina diberi kewenangan terbatas, sedangkan kontraktor diberi keleluasaan dengan membangun pabriknya.
“ Yang merusak LNG nasional itu UU Migas. Dari awal saya katakan, ini memang harus disempurnakan dan alhamdulillah sudah masuk prolegnas 2016,” tukasnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli secara mengejutkan memunculkan opsi baru dalam rencana pengembangan Blok Masela?. Opsi baru itu adalah penggunaan skema pipanisasi, yang artinya menggunakan metode onshore. Pandangan ini sontak memunculkan polemik. Sebab Kementerian ESDM berpandangan, pengembangan Blok Masela akan menggunakan metode offshore.
Blok Masela sendiri adalah kilang gas alam cair (LNG) di daerah Laut Arafuru, Maluku. Sejauh ini, pembahasan pengembangan kilang ini masih alot di tingkat kabinet, karena soal pilihan dua metode ini.
Selain Blok Masela, Kurtubi juga menaruh perhatian pada usulan pengeboran baru dari PT Lapindo Brantas. Ia dengan terang-terangan menolak pengeboran sumur baru karena menimbang risiko luapan lumpur serupa yang akan terjadi dikemudian hari. Resiko ini menurutnya terlalu besar serta tidak memiliki keuntungan bagi Negara.
“ Itu daerah bencana. Dihentikan saja biar masalahnya selesai dan tidak habis energi bangsa ini untuk hal-hal yang tidak perlu,” tutupnya.
PT Lapindo Brantas Inc yang terafiliasi dengan grup usaha Bakrie rencananya akan memulai pengeboran baru pada Maret 2016 setelah berhenti beroperasi 10 tahun lalu. Sebetulnya rencana pengeboran sudah diajukan sejak lima tahun yang lalu. Namun demikian rencana tersebut mendapat penolakan dari berbagai pihak terutama dari masyarakat dan pemerintah daerah sehingga Kementerian ESDM memutuskan melarang Lapindo melakukan pengeboran lagi. (Aziz)
BERANDA | RSS 2.0 | KATEGORI: Headline | Both comments and pings are currently closed.
Tulisan dengan Kategori Headline
- Kalah dari Uzbekistan, Ketua DPD RI LaNyalla Mattalitti Pacu Semangat Timnas Indonesia U-23 Tetap Menyala
- Viral Sepatu Seharga Rp 31,8 Juta, Wakil Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin Meminta Agar Bea Cukai Profesional
- Setjen (Sekretariat Jenderal) DPD RI Luncurkan Pojok Baca Digital (Pocadi)
- Sukses Bikin DPD RI Berdaya & Bertaji, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti Terima Special Award dari PWI Jawa Timur
- Menghadiri Acara Halal Bi Halal dan Tasyakuran Milad PKS ke- 22, Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti : Silaturahmi Sesama Anak Bangsa
- Dorong Penurunan Biaya Produksi Padi, Wakil Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin Minta Pemerintahan Prabowo Tata Ulang Lembaga Pertanian Dan Pangan
- Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti Bangga Timnas Indonesia Lolos Semifinal Piala Asia U-b23, Doakan Juara dan Berlaga di Olimpiade Paris 2024
- Ketua DPD RI Puji Isi Pidato Prabowo Subianto di KPU : Beliau Patriotik Sejati
- Nilai Putusan Mahkamah Konstitusi Sudah Tepat dan Proporsional, Wakil Ketua DPD RI Sultan Najamudin Ucapkan Selamat Kepada Prabowo- Gibran
- Tanggapi Putusan MK (Mahkamah Konstitusi), Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti : Harus Ditaati Para Pihak dan Mari Ambil Hikmahnya
- Nilai Rupiah Terus Terdepresiasi Akibat Ancaman Perang, Wakil Ketua DPD RI Sultan Najamudin : Momentum Wujudkan Kemandirian Pangan dan Energi
- Hadiri Halal Bihalal Pemuda Pancasila, Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti Ingatkan 62 Kader PP di DPR dan DPD RI Untuk Kembalikan Pancasila
- Sebut Judi Online Sebagai Penyakit Sosial, Wakil Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin Apresiasi OJK (Otoritas Jasa Keuangan) Blokir Rekening Pelaku
- Laporan Keuangan PT. Telkom Kuartal I/ 2024, Kuartal Pertama Tahun 2024 Telkom Catat Laba Bersih Operasi Rp 6,3 Triliun atau Tumbuh 3,1% YoY
- Cermati Polemik Realisasi Proyek di Daerah, Filep Wamafma Dorong Stakeholder Papua Barat Tegas Awasi
- Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti Mendukung Penuh Obligasi Daerah, Tetapi Harus Ketat dan Terukur
- Telin Milik Telkom dan Dialog Axiata Tandatangani Kemitraan Strategis Untuk Kelola Layanan Terminasi Suara dan SMS Internasional. Kolaborasi Diharapkan Dapat Mempelopori Pendekatan Transformatif Untuk Melindungi Jaringan Komunikasi dan Membangun Kepercayaan di Era Digital
- Tiga Tahun Berturut- Turut, Telkom Indonesia Kembali Meraih Penghargaan Linkedin Top Companies 2024
- Sebagian Wilayah Purworejo- Jateng Diserang Hama Wereng, Petugas POPT pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Lakukan Gerdal OPT
- Apa Kabar JLS Jatim, 23 Tahun Tak Selesai. Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti : Harus Dipercepat