Sulaeman Hamzah : Kantong Plastik Berbayar, Jadikan Lingkungan Terawat

H. Sulaeman L. Hamzah, Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai NasDem

Jakarta. Seputar Nusantara. Pemerintah dan Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRI) sepakat memberlakukan penggunaan kantong plastik berbayar seharga Rp 200,- per- lembar untuk mengurangi limbah plastik mulai 21 Februari 2016 bertepatan dengan Hari Peduli Sampah Nasional.

Nilai yang disepakati yakni minimal Rp 200,- per- kantong plastik, itu sudah termasuk PPN. Masih di bawah rata-rata biaya poduksi kantong plastik. Jadi, masih ada biaya yang ditanggung oleh Aprindo. Nanti akan dievaluasi kembali setelah uji coba berjalan minimal tiga bulan.

Kesepakatan tersebut diperoleh usai Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menggelar pertemuan dengan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), dan Asosisasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo), Selasa (16/2).

Hasilnya telah disosialisasikan melalui surat edaran KLHK kepada Kepala Daerah melalui surat nomor S.1230/PSLB3-PS/2016 tertanggal 17 Februari 2016, tentang Harga dan Mekanisme Penerapan Kantong Plastik Berbayar.

Menurut H. Sulaeman L. Hamzah, Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, bahwa persoalan plastik, tidak hanya kantong plastik, tetapi barang- barang lain yang berbahan plastik, memang selama ini kita anggap cukup mengganggu.

” Di perkotaan, persoalan plastik ini turut menyumbang terjadinya banjir, karena dimana- mana ada plastik yang menyumbat aliran air. Jadi, kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini cukup membantu mengurangi terjadinya pencemaran lingkungan. Dan memang agak sulit untuk menerapkan ini, tetapi semangatnya untuk kebaikan masyarakat,” ungkap Sulaeman Hamzah kepada seputarnusantara.com di Gedung Nusantara 1 DPR- Senayan, pada Senin 22 Februari 2016.

Siapapun anggota masyarakat, lanjutnya, dimanapun berada diharapkan mendukung program yang baik ini. Sehingga dengan demikian, dari waktu ke waktu kita bisa memperbaiki lingkungan yang makin hari makin tidak bersahabat. Karena pencemaran lingkungan, termasuk didalamnya adalah masalah sampah plastik sudah sangat mengkhawatirkan.

” Dengan kebijakan plastik berbayar ini, maka kemudian orang berbelanja akan membawa kantong dari rumah dan dapat digunakan secara berulang- ulang. Yang kita harapkan adalah lingkungan semakin hari semakin terawat dan terjaga dengan baik,” terang Sulaeman, Anggota Komisi IV DPR RI ini.

Pengaruh dari pencemaran barang berbahan plastik ini adalah ke tata guna tanah dan tata guna air. Karena, barang dari plastik yang tidak bisa diurai oleh tanah, bahkan kena basah justru awet di tanah, itu yang sangat mengganggu dan mencemari lingkungan. Jadi kebijakan ini sangat tepat diterapkan.

” Secara umum, kebijakan ini merupakan terobosan yang baik untuk perbaikan lingkungan. Sebab, selama ini barang berbahan plastik sangat menjamur di Indonesia, dan sangat digemari pemakaiannya oleh masyarakat kita, ini yang harus dirubah,” tegasnya.

Dengan adanya kebijakan plastik berbayar ini, secara otomatis masyarakat akan beralih ke kantong yang berbahan alam, seperti bambu, kayu, kulit pohon, daun atau rotan. Bahan baku dari serat atau kulit kayu, sangat banyak di Indonesia. Maka, dengan kebijakan plastik berbayar ini, diharapkan akan menumbuhkan ekonomi kreatif masyarakat.

” Orang berbelanja akan membawa kantong yang berbahan dari alam, artinya kebijakan ini turut mendukung ekonomi masyarakat. Hasil karya masyarakat seperti tas dari bambu, kulit kayu atau serat kayu akan laku keras dengan kebijakan ini. Maka ekonomi masyarakat akan membaik, karena barang kreatifitasnya laku di pasaran,” ucap Politisi Partai NasDem ini.

Sulaeman memaparkan bahwa adaptasi masyarakat pedesaan di lingkungan yang baru cukup sulit. Tetapi dilingkungan mereka di kampung asalnya justru terawat dengan baik, seperti di kampung- kampung terawat karena tidak ada aktifitas yang merusaknya. Tetapi di kawasan tertentu seperti perkotaan, karena pengaruh urbanisasi, sangat berpengaruh terhadap perilaku masyarakat. Yang biasanya buang sampah tertib di kampungnya, tetapi ketika hidup di kota, terpengaruh oleh lingkungan dimana mereka tinggal.

” Kita butuh kesadaran masyarakat untuk merawat lingkungan, tetapi kita juga butuh kemauan dan kemampuan para pejabat untuk mesosialisasikan kesadaran merawat lingkungan. Sehingga, masyarakat sadar akan lingkungannya, sehingga lingkungan menjadi tidak tercemar,” pungkas Sulaeman di penghujung wawancara. (Aziz)

BERANDA | RSS 2.0 | KATEGORI: Headline | Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.