Sulaeman Hamzah : Pembangunan di Papua Harus Sesuai dengan Wilayah Adat dan Karakteristik Rakyat

H. Sulaeman Hamzah, Anggota Fraksi Partai NasDem DPR RI dari Dapil Papua

Jakarta. Seputar Nusantara. Provinsi Papua dan Papua Barat memiliki karakteristik unik. Meski berada dalam satu pulau, terdapat perbedaan karakter budaya, adat, geografis hingga sosial.

Di sisi lain, pemerintah saat ini sedang gencar mengguyur anggaran untuk membangun wilayah timur Indonesia, di antaranya Papua.

Tidak ingin pembangunan infrastruktur, pertanian, pendidikan hingga kesehatan berujung sia-sia karena tidak sesuai dengan karakteristik daerah, maka pemerintah akan membuat semacam cluster atau pengkotakan pembangunan. Koordinasi perencanaan pembangunan di Papua dipimpin oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Kepala Bappenas Sofyan Djalil, di sela pertemuan menjelaskan, perencanaan dan pendekatan pembangunan di Papua harus merujuk kepada karakteristik adat hingga geografis di Papua. Langkah ini bukan tanpa alasan.

” Pendekatan ini terintegrasi berdasarkan wilayah adat, karena Belanda dulu pernah melakukan studi komprehensif tentang Papua. Wilayah Papua terdiri dari 5 wilayah adat. Mencerminkan benang merah antar satu wilayah dengan wilayah lain dan kesatuan ekonomi,” kata Sofyan di sela acara rapat koordinasi percepatan pembangunan Papua, di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (15/3/2016).

Menurut H. Sulaeman L. Hamzah, Anggota Fraksi Partai NasDem DPR RI dari Dapil Papua, bahwa memang di seluruh wilayah tanah Papua sudah dibagi menurut wilayah adat. Dua wilayah adat berada di Papua Barat dan 5 wilayah adat berada di Provinsi Papua.

” Wilayah adat di Papua ini bukan dikarang- karang, tetapi memang dari asalnya dulu sudah begitu. Jadi, seluruh program pembangunan di Papua, baik itu sebelum Otsus maupun setelah Otsus, itu ternyata tidak berdampak terhadap masyarakat asli Papua khususnya dan masyarakat secara umum, karena program pembangunannya tidak menyentuh masyarakat,” ungkap Sulaeman Hamzah kepada seputarnusantara.com di Gedung Nusantara 1 DPR- Senayan, pada Selasa 15 Maret 2016.

Menurut Sulaeman, program pembangunan di Papua selama ini, tidak merubah kondisi dan nasib masyarakat Papua. Oleh karena itu, pemerintahan sekarang di bawah kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, sudah membuat pemetaan sesuai dengan wilayah adat masing- masing.

” Ada wilayah adat SAERERI yang meliputi wilayah Urufu dan Biak, yang berkonsentrasi untuk perikanan tangkap dan wisata bahari. Kemudian untuk Kabupaten dan Kota Jayapura, Keerom, Mambramo dan Sarmi, itu wilayah adatnya namanya MAMTA, konsentrasi pada coklat dan kelapa sawit,” terang Sulaeman Hamzah.

Kemudian, lanjutnya, untuk daerah sekitar Gunung Susu dan Wamena itu nama wilayah adatnya adalah LA PAGO, disitu komoditas unggulannya adalah kopi dan buah merah.

” Selanjutnya ada wilayah adat MEE PAGO yang meliputi Timika dan Mimika, daerah disitu sangat cocok untuk tanaman pangan dan holtikultura,” tegas Politisi Partai NasDem Dapil Papua ini.

Sulaeman lebih jauh memaparkan bahwa wilayah adat kelima di Papua adalah HA’ANIM yang meliputi sekitar Merauke, Boven Digul, Yabamaru, Mapi, Tanah Miring dan Asmat. Wilayah adat HA’ANIM sangat cocok untuk minapolitan (padi, holtikultura, sapi, ikan dan biogas).

” Disamping itu, di bagian pantai dan gunung, itu berbeda porsi, selain grand design pemerintah Provinsi, juga memang melihat karakteristik masyarakat setempat. Hampir semua daerah pesisir cocok untuk ternak sapi, seperti Merauke, Nabire, Sarmi, Keerom, Kabupaten dan Kota Jayapura dan sekitarnya,” terangnya.

Sementara yang daerah gunung, karena baik itu untuk kebutuhan konsumsi sehari- hari maupun untuk keperluan adat, mereka menggunakan babi sebagai lauknya, maka daerah disitu cocok untuk ternak babi. Tetapi bukan babi putih, tetapi cocok babi yang hitam, karena sesuai dengan adat istiadat disana.

” Dari grand design yang dibuat oleh pemerintah Provinsi Papua dan dibawa ke pusat, saat ini dibahas di Bappenas. Saya sangat sepakat dengan Bappenas, supaya dana yang turun ke Papua tidak mubazir. Mudah- mudahan di pusat juga sepakat untuk melakukan percepatan pembangunan di Papua demi kesejahteraan rakyat disana,” ucap Sulaeman Hamzah.

” Saya selaku representasi masyarakat Papua, sangat bangga dengan respon pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan di Papua. Kita berharap, untuk tahun mendatang, harus ada penyesuaian untuk kekhususan pembangunan di Papua,” pungkas Sulaeman Hamzah di penghujung wawancara. (Aziz)

BERANDA | RSS 2.0 | KATEGORI: Headline | Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.