Prananda Paloh : Indonesia-Filipina Perlu Bangun Kerja Sama Penanganan Teroris

Prananda Surya Paloh, Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai NasDem

Jakarta. Seputar Nusantara. Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Prananda Surya Paloh mendukung sikap pemerintah yang enggan menyediakan tebusan untuk membebaskan 10 Warga Negara Indonesia (WNI) yang disandera Abu Sayyaf.

Dalam hematnya, negara adalah simpul kedaulatan dan kemaslahatan umat, oleh karenanya tak boleh menuruti keinginan teroris yang ingin memeras.

Menyangkut keselamatan para sandera, menurut Prananda banyak langkah diplomasi dan negosiasi bisa ditempuh tanpa harus menyerah pada tuntutan Abu Sayyaf.

“ Termasuk soal pelibatan Umar Patek dalam negosiasi pembebasan sandera, itu bisa dipertimbangkan. Soal remisi masa hukuman dari 20 tahun menjadi 10 tahun, itu tak masalah, mengingat Umar Patek sejauh ini sudah memperlihatkan sikap deradikalisasi,” urai Nanda.

Selain itu, keterlibatan Umar Patek dalam menyelamatkan 10 nyawa WNI yang disandera Abu Sayyaf juga layak diapresiasi. Itu merupakan bentuk konkrit pertaubatan dari kutub ekstrim radikal, di samping berbagai sikapnya di penjara yang sudah mengapresiasi semangat kebangsaan. Jika memang Umar Patek dilibatkan dalam negosiasi, Nanda yakin Departemen Luar Negeri dan berbagai pihak terkait sudah mempertimbangkan masak-masak.

Terkait perkembangan lapangan yang belum menentu, Nanda mengimbau semua pihak tak bermain spekulasi, dan terus menjaga suasana moril yang kondusif. Kekhawatiran berbagai pihak, utamanya keluarga, menurutnya sangatlah manusiawi dan bisa dipahami. Namun, atmosfer yang positif saat ini sangatlah penting guna mendukung ikhtiar pemerintah.

“ Hope for the best, prepare for the worst. Kita harus tetap menjaga dukungan moril kepada pemerintah, sembari mempersiapkan segala kemungkinan. Pemerintah saya yakin juga telah menyusun berbagai skenario yang bisa ditempuh,” ungkap Legislator Fraksi Partai NasDem dari Dapil Sumatera Utara I ini.

Diketahui, operasi penyergapan oleh militer Filipina sendiri, Sabtu (09/04/2016) kemarin disertai kontak senjata dengan kelompok Abu Sayyaf. Dalam adu senjata itu, aparat Filipina yang tengah melancarkan penyergapan dihadang kelompok Abu Sayyaf, yang diuntungkan posisi ketinggian. Akibatnya, 18 prajurit Filipina tewas dan 53 lainnya luka-luka, sementara di pihak Abu Sayyaf ada 5 gerilyawan tewas dan 20 lainnya luka-luka.

Sampai berita ini ditulis, nasib sandera yang terdiri dari 10 WNI dan sekitar 8 warga negara lain belum bisa dipastikan, selain satu sandera Italia yang sudah dibebaskan Jumat lalu. TNI dan Polri sendiri bersikap pro aktif, meski tak terlibat langsung dalam operasi penyergapan.

Hal itu lantaran konstitusi Filipina tak memungkinkan intervensi pasukan asing, tanpa perjanjian khusus. Padahal, TNI dan Polri sebenarnya memiliki sederet keberhasilan dalam pembebasan sandera dan penanganan teroris. Oleh karenanya, Nanda berharap ke depan Indonesia dan Filipina bisa merealisasikan kerja sama pertahanan dan keamanan, khususnya terkait penanganan terorisme.

“ Ke depan, kita harus bangun platform kerjasama keamanan. Bukan berarti membangun pakta pertahanan, tapi kerja sama berbasis keamanan bersama,” tandas Prananda.

Dalam hematnya, gagasan kerja sama itu sangat layak dipertimbangkan, mengingat Indonesia dan Filipina memiliki titik singgung kepentingan dalam menangani terorisme. Kelompok Abu Sayyaf sendiri misalnya, memiliki hubungan dengan kelompok teroris Santoso yang saat ini tengah diisolir oleh Operasi Tinombala di wilayah pegununghan Poso, Sulawesi Tengah.

Upaya-upaya penangangan terorisme itu, menurut Nanda akan lebih efektif jika melibatkan kerjasama lintas negara. Apalagi, selain berhubungan dengan kelompok radikal Filipina, beberapa anggota Santoso juga diidentifikasi sebagai orang Uighur, etnis provinsi Xinjiang yang ingin memisahkan diri dari China sambil memanfaatkan identitas Islam. (Aziz)

BERANDA | RSS 2.0 | KATEGORI: Headline | Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.