KPK Harus Usut Tuntas Dugaan Kunker Fiktif DPR, Rugikan Negara Rp 945 Miliar

Jakarta. Seputar Nusantara. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan dugaan kunjungan kerja (kunker) fiktif anggota DPR RI yang berpotensi merugikan negara hingga Rp 945 miliar lebih.

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) mendesak KPK mengusut tuntas kasus ini.

” Kalau menurut kita harus diungkap dan harus diproses hukum, KPK harus bergerak, aktor utamanya harus diungkap,” kata Koordinator bidang Advokasi dan Investigasi Forum Indonesia untuk Transparansi (Fitra), Apung Widadi, kepada wartawan, Kamis (12/5/2016).

Menurut Apung, kunker fiktif DPR RI semacam ini sudah berulangkali terjadi. Fitra juga mencatat sejumlah kejanggalan dalam laporan kunker DPR RI.

” Hasil audit itu sebenarnya sudah berulangkali terjadi kunker fiktif semacam itu dan terus terulang. Memang kunker fiktif itu diduga untuk bancakan, jadi harus diusut tuntas kalau perlu periksa semuanya. Kalau memang terbukti mending bubarkan saja DPR, ” katanya.

BPK menemukan dugaan kunker fiktif anggota DPR RI. Potensi kerugian negara dari dugaan kunker fiktif itu mencapai hampir RP 1 Triliun atau sekitar Rp 945 miliar lebih.

Soal dugaan kunker fiktif ini terungkap dari inisiatif yang dilakukan Fraksi PDI Perjuangan DPR RI. Awalnya PDI Perjuangan mendapat informasi dari Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI soal hasil audit BPK itu.

Dalam suratnya kepada Fraksi- Fraksi di DPR RI, Setjen DPR RI menginformasikan tentang diragukannya keterjadian kunjungan kerja anggota DPR dalam melaksanakan tugasnya, sehingga potensi kerugian negara mencapai Rp 945.465.000.000.

PDI Perjuangan lalu berinisiatif menagih laporan kerja anggota Fraksinya. Setiap anggota, setelah melakukan kunjungan, baik itu kunjungan reses atau pun ke luar negeri, wajib menyetorkan laporan secara mendetail disertai bukti-bukti kunjungan. (Aziz)

BERANDA | RSS 2.0 | KATEGORI: Headline | Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.