Tamanuri : Anggaran Dipangkas, Mendagri Harus Fokus Program Prioritas
Drs. H. Tamanuri, MM., Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai NasDem
Jakarta. Seputar Nusantara. Penghematan yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri diapresiasi oleh Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Drs. H. Tamanuri, MM.
Dalam Rapat Kerja dengan Mendagri Tjahjo Kumolo Rabu (22/06/2016), Tamanuri menyampaikan bahwa anggaran yang dipangkas sebesar Rp 1,385 triliun semestinya tidak mengganggu program-program prioritas terutama pengadaan (Kartu Tanda Penduduk) KTP Gratis.
Program tersebut dinilai sangat penting karena terkait dengan hajatan demokrasi prosedural di tingkat daerah pada tahun 2017, 2018, 2019 dan tahun berikutnya.
Kemendagri dalam hal ini menurutnya harus memastikan bahwa program pembuatan KTP gratis tersebut berjalan baik dari tingkatan pusat sampai ke daerah. Pasalnya pungutan-pungutan liar yang kerap ditemukan membuat dilema kebijakan yang sudah dimulai pada saat Mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi masih menjabat.
“ Ini yang menjadi dilema karena selama ini dari atas (pemerintah pusat, red.) selalu bilang kalau bikin KTP itu gratis. Tapi pada kenyataannya itu tidak gratis, ada biaya untuk pengurusan KTP tersebut. Yang dari kecamatan ke ibu kota kabupaten / kota itu memerlukan dana itu dari kecamatan untuk ke kabupaten. Jadi termasuk jauh dekatnya ada yang Rp 10.000, Rp 20.000, ada yang Rp 50.000,” jelasnya.
Oleh karena itu, menurutnya, langkah Kemendagri dalam membuat terobosan- terobosan seperti pengadaan mobil keliling atau motor yang menjangkau daerah kecamatan terpencil adalah langkah yang menarik. Aparat yang selama ini harus menempuh puluhan kilometer untuk ke ibu kota Kabupaten sudah bisa mengurus kelangkapan proses pembuatan KTP di daerahnya saja. Imbasnya bisa jadi sangat membantu keuangan desa dan diharapkan pungutan liar tidak ditemukan lagi.
Selain persoalan KTP, Tamanuri juga menyinggung maraknya pengangkatan Camat yang tidak sesuai dengan prosedural. Marak diantara Kepala Daerah mengangkat para Camat tanpa melalui mekanisme formal kenaikan jabatan PNS. Bahkan yang paling miris menurutnya banyak Camat yang tidak mempunyai latar belakang administrasi publik dan birokrasi. Sehingga sedikitnya banyaknya menurut mantan Bupati Way Kanan ini mempengaruhi profesionalitas aparat pemerintahan.
“ Kalau dia keluar IIIA kemudian kita kasih jabatan dia setahun dia naik, bisa dua tahun menjadi III B itu tidak bisa Pak. Nanti digugat orang lain. Oleh karena itu bapak harus keluarkan surat edaran kepada kepala daerah, jangan nunjuk sarjana agama atau sarjana pendidikan dokter gigi yang menjadi camat. Itu kan sulit,” ungkapnya.
Untuk mengisi kursi Camat yang kosong, idealnya menurut politisi Partai NasDem ini diisi oleh lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Selain mempunyai kapasitas keilmuan yang linier, lulusan IPDN terbukti telah menciptakan para pamong praja yang berkualitas membangun daerah. (Aziz)
BERANDA | RSS 2.0 | KATEGORI: Headline | Both comments and pings are currently closed.
Tulisan dengan Kategori Headline
- Ketua Komite III DPD RI Hasan Basri Berharap Kepada Prabowo Subianto- Gibran Rakabuming Raka Agar Libatkan Tokoh Kalimantan Dalam Kabinet
- Krusial Jelang Pilkada 2024, Senator DPD RI Filep Wamafma Uraikan Definisi Orang Asli Papua Dalam Perspektif Antropologi Hukum Hingga Politik Hukum
- Perkuat Cybersecurity Indonesia, Telkom Bersama F5, Pemain Global Multicloud Application Security and Delivery, Kokohkan Kemitraan Yang Strategis
- Kalah dari Uzbekistan, Ketua DPD RI LaNyalla Mattalitti Pacu Semangat Timnas Indonesia U-23 Tetap Menyala
- Viral Sepatu Seharga Rp 31,8 Juta, Wakil Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin Meminta Agar Bea Cukai Profesional
- Setjen (Sekretariat Jenderal) DPD RI Luncurkan Pojok Baca Digital (Pocadi)
- Sukses Bikin DPD RI Berdaya & Bertaji, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti Terima Special Award dari PWI Jawa Timur
- Menghadiri Acara Halal Bi Halal dan Tasyakuran Milad PKS ke- 22, Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti : Silaturahmi Sesama Anak Bangsa
- Dorong Penurunan Biaya Produksi Padi, Wakil Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin Minta Pemerintahan Prabowo Tata Ulang Lembaga Pertanian Dan Pangan
- Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti Bangga Timnas Indonesia Lolos Semifinal Piala Asia U-b23, Doakan Juara dan Berlaga di Olimpiade Paris 2024
- Ketua DPD RI Puji Isi Pidato Prabowo Subianto di KPU : Beliau Patriotik Sejati
- Nilai Putusan Mahkamah Konstitusi Sudah Tepat dan Proporsional, Wakil Ketua DPD RI Sultan Najamudin Ucapkan Selamat Kepada Prabowo- Gibran
- Tanggapi Putusan MK (Mahkamah Konstitusi), Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti : Harus Ditaati Para Pihak dan Mari Ambil Hikmahnya
- Nilai Rupiah Terus Terdepresiasi Akibat Ancaman Perang, Wakil Ketua DPD RI Sultan Najamudin : Momentum Wujudkan Kemandirian Pangan dan Energi
- Hadiri Halal Bihalal Pemuda Pancasila, Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti Ingatkan 62 Kader PP di DPR dan DPD RI Untuk Kembalikan Pancasila
- Sebut Judi Online Sebagai Penyakit Sosial, Wakil Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin Apresiasi OJK (Otoritas Jasa Keuangan) Blokir Rekening Pelaku
- Laporan Keuangan PT. Telkom Kuartal I/ 2024, Kuartal Pertama Tahun 2024 Telkom Catat Laba Bersih Operasi Rp 6,3 Triliun atau Tumbuh 3,1% YoY
- Cermati Polemik Realisasi Proyek di Daerah, Filep Wamafma Dorong Stakeholder Papua Barat Tegas Awasi
- Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti Mendukung Penuh Obligasi Daerah, Tetapi Harus Ketat dan Terukur
- Telin Milik Telkom dan Dialog Axiata Tandatangani Kemitraan Strategis Untuk Kelola Layanan Terminasi Suara dan SMS Internasional. Kolaborasi Diharapkan Dapat Mempelopori Pendekatan Transformatif Untuk Melindungi Jaringan Komunikasi dan Membangun Kepercayaan di Era Digital