Ini Saran Agar 12 Paket Kebijakan Ekonomi Presiden Jokowi Tak Mandek
Jakarta. Seputar Nusantara. Sudah 12 paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Namun sayangnya, belum semua paket dapat terealisasi dengan baik, beberapa bahkan tidak berjalan sama sekali di lapangan.
Direktur Institute for Development of Economic and Finance (INDEF), Enny Sri Hartati, mengatakan setidaknya ada sejumlah sektor yang jadi catatan lembaganya pada paket yang dirilis sejak 9 September 2015 tersebut.
Pertama di sektor infrastruktur terkait sumber pembiayaan dan keterlibatan asing. Menurutnya, selain dengan skema APBN, utang luar negeri dan swasta, perlu adanya regulasi yang mengatur agar lembaga keuangan non bank dapat menjadi alternatif pembiayaan infrastruktur, seperti BPJS, asuransi, dan dana pensiun.
” Sementara menyikapi keterlibatan pihak asing, pemerintah harus sangat selektif dalam mengajukan dan menerima pembiayaan lain untuk infrastruktur,” kata Enny, di Seminar Evaluasi Paket Kebijakan Ekonomi INDEF di Kampus STEKPI, Kalibata, Jakarta, Rabu (27/7/2016).
Kedua di sektor pangan, lanjutnya, juga ditemukan bagaimana perubahan aturan dalam paket kebijakan tetap tidak berpengaruh pada harga pangan. Contohnya, Perpres Nomor 4 Tahun 2016 tentang pemasukan ternak dari negara zona based juga tak efektif mengendalikan harga daging sapi.
” Pemerintah mengeluarkan paket kebijakan ekonomi IX untuk stabilisasi harga daging. Meski sebenarnya agak melenceng dan tak fokus, realitas di lapangan harga daging tetap tinggi,” ucap Enny.
Ketiga, yakni pembenahan sektor energi yang juga tidak berjalan optimal. Salah satunya, yakni proyek listrik 35.000 MW yang masih jalan di tempat. Aturan baru, masih membuat swasta kesulitan masuk berinvestasi di pembangkit listrik.
” Pelibatan swasta seharusnya disertai dengan kepastian proyek dan harga jual listrik. Kemudian kemudahan dalam akses lahan, meski sudah ada Perpres Nomor 148 Tahun 2015, tetap saja pembebasan lahan masih jadi kendala,” kata Enny.
Keempat, di sektor industri, paket kebijakan yang belum banyak membantu yakni pembenahan logistik. Di mana masih terjadi kelambanan penanganan waktu bongkar muat barang di pelabuhan atau dwelling time, baik di tingkat pusat maupun daerah.
” Sektor industri juga perlu diperhatikan di proses pembangunan kilang minyak. Pemerintah seharusnya menyadari masalah yang lebih urgent terletak pada izin lokasi di daerah yang seringkali berlarut-larut, serta menimbulkan aneka konflik dengan masyarakat sekitar,” tutupnya. (dtc/Aziz)
BERANDA | RSS 2.0 | KATEGORI: Headline | Both comments and pings are currently closed.
Tulisan dengan Kategori Headline
- Kalah dari Uzbekistan, Ketua DPD RI LaNyalla Mattalitti Pacu Semangat Timnas Indonesia U-23 Tetap Menyala
- Viral Sepatu Seharga Rp 31,8 Juta, Wakil Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin Meminta Agar Bea Cukai Profesional
- Setjen (Sekretariat Jenderal) DPD RI Luncurkan Pojok Baca Digital (Pocadi)
- Sukses Bikin DPD RI Berdaya & Bertaji, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti Terima Special Award dari PWI Jawa Timur
- Menghadiri Acara Halal Bi Halal dan Tasyakuran Milad PKS ke- 22, Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti : Silaturahmi Sesama Anak Bangsa
- Dorong Penurunan Biaya Produksi Padi, Wakil Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin Minta Pemerintahan Prabowo Tata Ulang Lembaga Pertanian Dan Pangan
- Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti Bangga Timnas Indonesia Lolos Semifinal Piala Asia U-b23, Doakan Juara dan Berlaga di Olimpiade Paris 2024
- Ketua DPD RI Puji Isi Pidato Prabowo Subianto di KPU : Beliau Patriotik Sejati
- Nilai Putusan Mahkamah Konstitusi Sudah Tepat dan Proporsional, Wakil Ketua DPD RI Sultan Najamudin Ucapkan Selamat Kepada Prabowo- Gibran
- Tanggapi Putusan MK (Mahkamah Konstitusi), Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti : Harus Ditaati Para Pihak dan Mari Ambil Hikmahnya
- Nilai Rupiah Terus Terdepresiasi Akibat Ancaman Perang, Wakil Ketua DPD RI Sultan Najamudin : Momentum Wujudkan Kemandirian Pangan dan Energi
- Hadiri Halal Bihalal Pemuda Pancasila, Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti Ingatkan 62 Kader PP di DPR dan DPD RI Untuk Kembalikan Pancasila
- Sebut Judi Online Sebagai Penyakit Sosial, Wakil Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin Apresiasi OJK (Otoritas Jasa Keuangan) Blokir Rekening Pelaku
- Laporan Keuangan PT. Telkom Kuartal I/ 2024, Kuartal Pertama Tahun 2024 Telkom Catat Laba Bersih Operasi Rp 6,3 Triliun atau Tumbuh 3,1% YoY
- Cermati Polemik Realisasi Proyek di Daerah, Filep Wamafma Dorong Stakeholder Papua Barat Tegas Awasi
- Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti Mendukung Penuh Obligasi Daerah, Tetapi Harus Ketat dan Terukur
- Telin Milik Telkom dan Dialog Axiata Tandatangani Kemitraan Strategis Untuk Kelola Layanan Terminasi Suara dan SMS Internasional. Kolaborasi Diharapkan Dapat Mempelopori Pendekatan Transformatif Untuk Melindungi Jaringan Komunikasi dan Membangun Kepercayaan di Era Digital
- Tiga Tahun Berturut- Turut, Telkom Indonesia Kembali Meraih Penghargaan Linkedin Top Companies 2024
- Sebagian Wilayah Purworejo- Jateng Diserang Hama Wereng, Petugas POPT pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Lakukan Gerdal OPT
- Apa Kabar JLS Jatim, 23 Tahun Tak Selesai. Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti : Harus Dipercepat