Ini Saran Agar 12 Paket Kebijakan Ekonomi Presiden Jokowi Tak Mandek

Jakarta. Seputar Nusantara. Sudah 12 paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Namun sayangnya, belum semua paket dapat terealisasi dengan baik, beberapa bahkan tidak berjalan sama sekali di lapangan.

Direktur Institute for Development of Economic and Finance (INDEF), Enny Sri Hartati, mengatakan setidaknya ada sejumlah sektor yang jadi catatan lembaganya pada paket yang dirilis sejak 9 September 2015 tersebut.

Pertama di sektor infrastruktur terkait sumber pembiayaan dan keterlibatan asing. Menurutnya, selain dengan skema APBN, utang luar negeri dan swasta, perlu adanya regulasi yang mengatur agar lembaga keuangan non bank dapat menjadi alternatif pembiayaan infrastruktur, seperti BPJS, asuransi, dan dana pensiun.

” Sementara menyikapi keterlibatan pihak asing, pemerintah harus sangat selektif dalam mengajukan dan menerima pembiayaan lain untuk infrastruktur,” kata Enny, di Seminar Evaluasi Paket Kebijakan Ekonomi INDEF di Kampus STEKPI, Kalibata, Jakarta, Rabu (27/7/2016).

Kedua di sektor pangan, lanjutnya, juga ditemukan bagaimana perubahan aturan dalam paket kebijakan tetap tidak berpengaruh pada harga pangan. Contohnya, Perpres Nomor 4 Tahun 2016 tentang pemasukan ternak dari negara zona based juga tak efektif mengendalikan harga daging sapi.

” Pemerintah mengeluarkan paket kebijakan ekonomi IX untuk stabilisasi harga daging. Meski sebenarnya agak melenceng dan tak fokus, realitas di lapangan harga daging tetap tinggi,” ucap Enny.

Ketiga, yakni pembenahan sektor energi yang juga tidak berjalan optimal. Salah satunya, yakni proyek listrik 35.000 MW yang masih jalan di tempat. Aturan baru, masih membuat swasta kesulitan masuk berinvestasi di pembangkit listrik.

” Pelibatan swasta seharusnya disertai dengan kepastian proyek dan harga jual listrik. Kemudian kemudahan dalam akses lahan, meski sudah ada Perpres Nomor 148 Tahun 2015, tetap saja pembebasan lahan masih jadi kendala,” kata Enny.

Keempat, di sektor industri, paket kebijakan yang belum banyak membantu yakni pembenahan logistik. Di mana masih terjadi kelambanan penanganan waktu bongkar muat barang di pelabuhan atau dwelling time, baik di tingkat pusat maupun daerah.

” Sektor industri juga perlu diperhatikan di proses pembangunan kilang minyak. Pemerintah seharusnya menyadari masalah yang lebih urgent terletak pada izin lokasi di daerah yang seringkali berlarut-larut, serta menimbulkan aneka konflik dengan masyarakat sekitar,” tutupnya. (dtc/Aziz)

BERANDA | RSS 2.0 | KATEGORI: Headline | Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.