Luthfi A Mutty : Dana Desa Dipangkas, Puluhan Kades Ngadu ke DPR

Luthfi A Mutty, Anggota Komisi II DPR

Jakarta. Seputar Nusantara. Pemerintah melalui Kementerian keuangan akhirnya memutuskan untuk melakukan efisiensi fiskal dengan melakukan pemangkasan dana desa.

Menteri Kuangan Sri Mulyani melihat ada celah potensi penghematan anggaran dari dana desa yang tidak terserap sebesar Rp 2,3 triliun.

Keputusan Menteri Keuangan tersebut tak pelak menimbulkan kekhawatiran perangkat desa di seluruh penjuru tanah air karena proyek pembangunan telah berjalan.

Seperti yang diutarakan oleh Sekretaris Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, Muhamad Jufri Lau, perangkat desa ketar-ketir karena takut proyek-proyek pembangunan desa dihentikan sebagai imbas dari pemangkasan anggaran. Beberapa pekerjaan fisik dan non fisik diakuinya sudah mulai dikerjakan dan tentu membutuhkan pembiayaan.

“ Saya harap dana desa jangan dipangkas. Para kades ini bingung kalau dana desa dipangkas. Bahkan di beberapa desa di Jeneponto menalangi dahulu dari saku kadesnya untuk pekerjaan-pekerjaan yang dikerjakan,” ungkapnya saat melakukan audiensi dengan anggota Fraksi Partai NasDem Luthfi A Mutty, Rabu (7/9/2016), di Jakarta.

Menanggapi aduan tersebut, Luthfi menjamin dana desa tidak akan terpotong jika aparat desa mampu menyajikan dokumen kontrak pengerjaan pembangunan fisik dan non fisik. Asumsi Kementerian Keuangan sudah jelas bahwa anggaran yang akan terpangkas adalah anggaran yang tidak terserap, sehingga proyek desa yang sudah masuk tender dan pengerjaan bisa diusulkan untuk tidak dipangkas.

Namun demikian, ia mengingatkan pada kades untuk tidak merekayasa proyek-proyek yang masuk dalam skema pembiayaan dari dana desa. Ancamannya sudah jelas, yakni akan langsung berurusan dengan masalah hukum.

“ Desa tinggal sajikan surat perintah, mulai kegiatannya, dan itu tidak akan dipangkas dananya. Tapi ingat jangan coba-coba merekayasa, bisa-bisa dipenjara,” papar anggota Komisi II DPR ini mengingatkan.

Selain mengoptimalkan dana untuk pembangunan sarana dan prasarana, mantan Bupati Luwu Utara ini mengingatkan agar aparat desa memprioritaskan pembentukan BUMdes. Badan Usaha Milik Desa ini tuturnya akan mendongkrak APBdes, asal dikelola dengan profesional dan serius.

“ BUMdes ini nasibnya jangan sama dengan KUD yang mati, harus berkembang supaya desa bisa mandiri,” ucapnya menutup audiensi. (Aziz)

BERANDA | RSS 2.0 | KATEGORI: Headline | Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.