Taufiqulhadi Sosialisasi 4 Pilar dengan Tema : ” Bersinergi Merawat NKRI “

Drs. T. Taufiqulhadi, M. Si. (duduk paling kiri), Anggota DPR/ MPR RI dari Fraksi Partai NasDem (Nasional Demokrat) saat menjadi Nara Sumber acara Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan di Malang- Jawa Timur

Malang. Seputar Nusantara. NKRI ini sebetulnya berdiri pada tanah yang rapuh.

Ibaratnya adalah tanah rawa. Di bawahnya terdapat aneka ragam perbedaan yang setiap saat bisa menceraiberaikan bangunan negara NKRI.

Hal tersebut dipaparkan oleh Drs. T. Taufiqulhadi, M. Si., Anggota DPR/ MPR RI dari Fraksi Partai NasDem dalam acara Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan yang berlangsung di Pendopo Kabupaten Malang- Jawa Timur.

Acara tersebut diselenggarakan pada hari Minggu, 16 Oktober 2016.

Kegiatan ini dihadiri oleh kurang lebih 150 peserta.

Dalam kegiatan Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan tersebut juga dihadiri oleh Bupati Malang, DR. H. Rendra Kresna.

Dalam paparannya lebih lanjut, Taufiqulhadi menjelaskan bahwa NKRI ini bisa berdiri karena semua pihak merasa bahwa mereka tidak bisa eksis tanpa bantuan kelompok lainnya. Orang mentawai umpamanya, tidak mungkin bisa mensejahterakan diri, tanpa ada interaksi dengan orang Minang, ataupun tanpa harus menjadi orang Minang.

” Orang Jawa yang merupakan penduduk mayoritas, juga tidak mungkin bisa eksis sendirian tanpa ada komunikasi dan interaksi dengan orang non- Jawa. Kesadaran bahwa mereka saling membutuhkan itulah yang menjad nafas utama NKRI. Semangat gotong royong untuk kemajuan bersama,” tegas Taufiqulhadi, yang juga Anggota Komisi III DPR RI ini.

Kesadaran ini kemudian, lanjutnya, diformulasikan lebih jauh dalam konsepsi kebangsaan dan kenegaraan. Disepakati pula, perlunya membangun sistem politik, sistem ekonomi dan sistem budaya yang bisa  menjembatani dan merajut  aneka perbedaan itu. Disitulah eksistensi Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI.

” Pada masa Orde Baru, Sosialisasi masalah Kebangsaan dan Kenegaraan itu sangat masif. Sayangnya, metodologinya terjatuh menjadi indoktrinasi dan menjadi alat pembenaran untuk berkuasa pada waktu yang lebih lama. Pada masa orde reformasi, Pancasila masih tetap. Tapi, UUD 1945 sudah mengalami perubahan yang sangat jauh. Sistem politik juga mengalami perubahan yang radikal,” imbuhnya.

Taufiqulhadi menerangkan bahwa perubahan- perubahan besar dalam konsensus Kenegaraan ini sayangnya, kurang  disosialisasikan secara massif. Selama ini yang getol melakukan sosialisasi dasar- dasar Kebangsaan dan Kenegaraan kita hanya MPR. Presiden sebagai Kepala Eksekutif, justru tidak mempunyai kewajiban yang eksplisit untuk mensosialisasikan Pancasila dan hasil- hasil amandemen UUD 1945, ini sebenarnya agak aneh.

” Pendekatan top- down dalam sosialisasi pilar- pilar Kebangsaan, jelas kurang efektif.  Perlu dipikirkan, menghidupkan pendekatan bottom- up, di mana setiap ormas dan kekuatan masyarakat lainnya, saling melakukan sosialisasi dan pendalaman pemahaman terhadap nilai- nilai Pancasila dan pilar- pilar Kebangsaan,” terang Anggota MPR RI Fraksi Partai NasDem ini.

NKRI ini, lanjutnya, akan tetap tegak berdiri apabila infrastruktur negara ini di topang oleh; Sistem politik semakin demokratis sehingga semua pihak MERASA TURUT MENGURUS negara ini (sirkulasi elite semakin lancar, semua pihak turut berpartisipasi membangun negara). Ketika urusan politik hanya didominasi oleh satu kelompok, niscaya sangat membahayakan sendi-sendi utama negara, yang memang didirikan dengan asas gotong royong.

” Sistem ekonomi semakin bisa mendistribusikan sumber daya semakin merata, baik secara geografis maupun sektoral. Pertukaran barang dan jasa dapat berlangsung secara cepat dan efesien, sehingga semua pihak merasa diuntungkan secara adil. Akumulasi penguasaan satu kelompok, jelas sangat membahayakan, baik secara ekonomi mapun politik. Keadilan politik dan keadilan ekonomi harus mulai dirasakan oleh rakyat banyak,” tandas Taufiqulhadi.

” Sistem budaya Indonesia semakin kuat merajut dan menyatukan elemen-elemen kultural masyarakat. Harmoni sosial terbentuk, dengan menguatnya semangat toleransi dan gotongroyong, walaupun berbeda suku, agama, dan kelas ekonomi. Negara harus mampu menangkal ancaman separatisme dan paham- paham ideologis  yang bertentangan secara frontal dengan Pancasila,” pungkas Taufiqulhadi. (Aziz)

BERANDA | RSS 2.0 | KATEGORI: Headline | Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.