Sulaeman Hamzah : Kami Apresiasi Pemerintah Bisa Jaga Stabilitas Pangan
H. Sulaeman Hamzah, Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Dapil Papua
Jakarta. Seputar Nusantara. Stabilitas produksi dan harga pangan menjadi salah satu fokus di awal pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK).
Dari 12 komoditas strategis, ada yang menunjukkan perkembangan positif, namun ada juga yang perlu dibenahi lebih lanjut.
Menteri Pertanian, Amran Sulaiman, menjelaskan untuk beras dipastikan tidak ada impor pada tahun ini.
Stok yang tersedia sekarang adalah dua juta ton. Harga yang tersedia di pasar juga cukup stabil.
Stok sampai hari ini beras 2 juta ton dan cukup sampai Mei 2017 untuk rastra (beras sejahtera), dan tidak ada masalah
Menurut H. Sulaeman L. Hamzah, Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, dirinya mengapresiasi prestasi yang telah diraih oleh Kementerian Pertanian RI.
” Kementerian Pertanian sekarang ini jauh lebih maju dari tahun- tahun sebelumnya. Memang ada kontroversi kalau kita lihat di media, antara Badan Statistik dengan Kementerian Pertanian, ada selisih data,” ungkap Sulaeman Hamzah kepada seputarnusantara.com di Gedung Nusantara 1 DPR- Senayan, pada Senin 24 Oktober 2016.
Sulaeman memaparkan bahwa setelah dilakukan penelitian ulang dan dilakukan klarifikasi, cadangan beras saat ini mencapai 2 Juta ton. Sehingga cadangan beras tersebut bisa mencukupi kebutuhan nasional sampai bulan Mei 2017.
” Kebutuhan beras nasional saat ini masih dibawah 2 juta ton. Sehingga mencukupi sampai tahun depan, ditambah dengan panen padi pada masa mendatang, sehingga untuk beras kita tidak perlu ada impor, karena sangat mencukupi,” terang Sulaeman, Anggota DPR dari Dapil Papua ini.
Kemudian, lanjutnya, soal jagung, produksi kita melimpah. Sehingga impor jagung menurun dari tahun sebelumnya, bahkan penurunannya sampai 60%. Untuk memenuhi kebutuhan memang masih impor jagung.
” Selanjutnya untuk komoditas kedelai, produksi kita memang jalan ditempat. Kedelai memang kurang diminati oleh petani kita, sehingga produksi kedelai belum bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri. Selain harga kedelai murah, komoditas kedelai juga kualitasnya menurun disebabkan oleh pergantian iklim,” ucap Sulaeman.
Kalau target 3 tahun kedepan oleh Kementerian Pertanian mengenai komoditas Padi, Jagung dan Kedelai harus swasembada, memang yang mengalami hambatan adalah kedelai. Namun, untuk padi dan jagung bisa swasembada 3 tahun kedepan.
” Persoalan berikutnya adalah masalah beras premium, karena produksi beras premium sangat sedikit. Karena kelompok menengah keatas, mengkonsumsi beras premium, sehingga tahun- tahun kedepan harus dioptimalkan kembali,” ungkapnya.
Sulaeman menjelaskan, ada kelompok menengah keatas yang memang memerlukan beras premium, ini yang perlu ditingkatkan produksi beras premium. Untuk tahun 2017 memang ada pengurangan anggaran Kementerian/ Lembaga yang cukup signifikan. Mengenai Mitra Komisi IV DPR, khsususnya Kementerian Pertanian dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dengan anggaran yang tersedia bisa mengcover seluruh kegiatan.
” Agar stabilitas pangan dan harga terjaga, maka dibuatlah program mekanisasi dan pembangunan jaringan irigasi tersier, kemudian ada juga program pencetakan sawah baru. Nah dengan tiga hal ini, maka produktifitas pertanian akan semakin meningkat dan tentunya kualitas mutunya semakin membaik,” pungkas Sulaeman Hamzah. (Aziz)
BERANDA | RSS 2.0 | KATEGORI: Headline | Both comments and pings are currently closed.
Tulisan dengan Kategori Headline
- RUPST Telkom Tahun Buku 2023, Fokus Transformasi dan Pertahankan Kinerja Operasional. Telkom Bagikan Dividen Rp 17,68 Triliun atau Tumbuh 6,5% YoY
- Dalam Rangka Memperkuat Sinergitas, DPD RI Menerima Delegasi DPRD Kabupaten Klaten- Provinsi Jawa Tengah
- Kades dan Perangkat Desa Dihadiahi Tunjangan Purna Tugas/ Uang , Wakil Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin Berharap Desa Semakin Mandiri
- PT. Telkom (Persero) Dukung Pemulihan 82,1 Ha Lahan Kritis Melalui Reboisasi 33.800 Bibit Pohon. Sepanjang Tahun 2023, Telkom Telah Melaksanakan Pemulihan Lahan Kritis di 4 Provinsi
- Ketua Komite III DPD RI Hasan Basri Berharap Kepada Prabowo Subianto- Gibran Rakabuming Raka Agar Libatkan Tokoh Kalimantan Dalam Kabinet
- Krusial Jelang Pilkada 2024, Senator DPD RI Filep Wamafma Uraikan Definisi Orang Asli Papua Dalam Perspektif Antropologi Hukum Hingga Politik Hukum
- Perkuat Cybersecurity Indonesia, Telkom Bersama F5, Pemain Global Multicloud Application Security and Delivery, Kokohkan Kemitraan Yang Strategis
- Kalah dari Uzbekistan, Ketua DPD RI LaNyalla Mattalitti Pacu Semangat Timnas Indonesia U-23 Tetap Menyala
- Viral Sepatu Seharga Rp 31,8 Juta, Wakil Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin Meminta Agar Bea Cukai Profesional
- Setjen (Sekretariat Jenderal) DPD RI Luncurkan Pojok Baca Digital (Pocadi)
- Sukses Bikin DPD RI Berdaya & Bertaji, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti Terima Special Award dari PWI Jawa Timur
- Menghadiri Acara Halal Bi Halal dan Tasyakuran Milad PKS ke- 22, Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti : Silaturahmi Sesama Anak Bangsa
- Dorong Penurunan Biaya Produksi Padi, Wakil Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin Minta Pemerintahan Prabowo Tata Ulang Lembaga Pertanian Dan Pangan
- Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti Bangga Timnas Indonesia Lolos Semifinal Piala Asia U-b23, Doakan Juara dan Berlaga di Olimpiade Paris 2024
- Ketua DPD RI Puji Isi Pidato Prabowo Subianto di KPU : Beliau Patriotik Sejati
- Nilai Putusan Mahkamah Konstitusi Sudah Tepat dan Proporsional, Wakil Ketua DPD RI Sultan Najamudin Ucapkan Selamat Kepada Prabowo- Gibran
- Tanggapi Putusan MK (Mahkamah Konstitusi), Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti : Harus Ditaati Para Pihak dan Mari Ambil Hikmahnya
- Nilai Rupiah Terus Terdepresiasi Akibat Ancaman Perang, Wakil Ketua DPD RI Sultan Najamudin : Momentum Wujudkan Kemandirian Pangan dan Energi
- Hadiri Halal Bihalal Pemuda Pancasila, Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti Ingatkan 62 Kader PP di DPR dan DPD RI Untuk Kembalikan Pancasila
- Sebut Judi Online Sebagai Penyakit Sosial, Wakil Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin Apresiasi OJK (Otoritas Jasa Keuangan) Blokir Rekening Pelaku