Sulaeman Hamzah : 1,2 Juta Ha Lahan Baru di Papua, Pemerintah Harus Serius

H. Sulaeman Hamzah, Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Daerah Pemilihan Papua

Jakarta. Seputar Nusantara. Pemerintahan Jokowi- JK sudah mentargetkan pencetakan areal persawahan baru di Papua seluas 1,2 Juta Hektar.

Tentu target itu realistis, karena Papua mempunyai luas wilayah yang sangat besar dan potensial untuk areal pertanian.

Menurut H. Sulaeman Hamzah, Anggota DPR RI dari Fraksi Partai NasDem 2014- 2019, bahwa dalam masa Reses kemarin, dirinya selaku anggota DPR RI melakukan kegiatan Reses dan kunjungan Dapil ke Papua.

” Jadi pada masa Reses kemarin, selain kunjungan untuk menyerap aspirasi rakyat, pengawasan terhadap kinerja pemerintah, juga ada kegiatan kunjungan Komisi IV DPR RI yang dipusatkan di Merauke- Papua,” ungkap Sulaeman Hamzah kepada seputarnusantara.com di Gedung Nusantara 1 DPR- Senayan, pada Rabu 16 November 2016.

Lebih lanjut Sulaeman memaparkan, bahwa pada kegiatan penyerapan aspirasi yang mengemuka dan dilontarkan oleh masyarakat adalah mengenai Otonomi Khusus Papua yang tidak terdengar lagi perkembangannya. Sampai hari ini, desakan dari masyarakat Papua masih sangat kuat dan dirinya turut mengawal Otonomi Khusus, tetapi ternyata Revisi UU Otsus Papua tidak masuk dalam Prolegnas Prioritas tahun 2017.

” Yang jelas, dari para wakil rakyat, harus melihat bahwa masalah Otsus Papua ini harus disikapi secara serius. Teman- teman di DPR, khususnya yang masuk menjadi anggota Baleg, harus memperjuangkan agar Revisi UU Otsus Papua ini bisa masuk dalam Prolegnas Prioritas 2017,” terang Sulaeman, Anggota DPR Dapil Papua ini.

Kemudian, lanjutnya, persoalan lainnya adalah tentang perhatian pemerintah untuk memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat Papua, yang terdiri dari masyarakat pegunungan dan masyarakat pesisir. Untuk masyarakat pesisir, programnya sudah jelas, di sektor pertanian dan sektor kelautan perikanan merupakan program unggulan daerah pesisir.

” Walaupun belum seluruhnya direalisasikan, namun program- program di daerah pesisir sudah berjalan cukup bagus. Karena sektor pertanian dan kelautan perikanan banyak diminati masyarakat dan memang sangat potensial di daerah pesisir,” tegas Sulaeman Hamzah.

Untuk daerah pegunungan, tandasnya, yang cocok untuk dikembangkan adalah komoditas umbi- umbian dan komoditas yang sesuai dengan karakter pegunungan. Pemerintah harus lebih memperhatikan daerah pegunungan dan mengembangkan komoditas yang cocok bagi daerah pegunungan.

” Masyarakat di daerah pegunungan makanan sehari- harinya adalah umbi- umbian, sedangkan beras hanya sewaktu- waktu. Maka harus ada perhatian khusus dari pemerintah, karena ini mengenai kebutuhan perut yang sangat mendasar,” ucapnya.

Selanjutnya, selain masalah diatas, banyak juga aspirasi masyarakat kepada dirinya, seperti masalah ketidakadilan, ketimpangan sosial dan mahalnya kebutuhan pangan. Ini bukan masalah yang baru, tetapi masalah yang selalu muncul dan disampaikan oleh masyarakat dalam berbagai forum pertemuan dengan Anggota DPR RI.

” Selanjutnya mengenai Kunjungan Komisi IV DPR RI dari tanggal 10- 13 November 2016 kemarin, yang dipusatkan di Merauke- Papua, Komisi IV sudah melakukan kunjungan ke beberapa titik antara lain ; mengunjungi PPI (Pusat Pelelangan Ikan) di Merauke yang baru saja selesai pembangunannya dan masih disempurnakan. Disana tergambar bahwa di laut Arafura itu ternyata menyimpan stok ikan terbesar di Indonesia. 20% stok ikan nasional ada dilaut Arafura,” terang Sulaeman dengan gamblang.

Sementara, lanjutnya, kapal- kapal nelayan belum maksimal beroperasi di laut Arafura. Padahal potensi ikan di laut Arafura sangat besar, ini yang perlu mendapatkan perhatian serius lagi. Sedangkan kapal- kapal asing penangkap ikan, sudah sangat berkurang bahkan nyaris tidak ada yang beroperasi di lautan Arafura.

” Pemerintah Daerah Papua harus memastikan bahwa kapal- kapal yang beroperasi di lautan wilayah Papua, harus kapal- kapal nelayan Indonesia. Ikan sangat melimpah disana, tetapi pasar tidak ada, ini yang jadi kendala. Kalau ada mothership untuk membawa hasil tangkapan ikan di Papua, kemudian dibawa ke wilayah Jawa, melalui perairan Papua, itu sangat bagus. Sehingga pemasaran ikan nelayan jadi maksimal,” ungkap Anggota Komisi IV DPR RI ini.

Pembangunan Coolstorage yang dijanjikan oleh pemerintah tahun ini, belum juga terealisasi. Tujuan pembangunan Coolstorage agar ikan awet dan bisa diangkut ke luar Papua melalui tol laut, ini juga masih Masih abu- abu. Belum juga pabrik es batunya untuk bahan pengawetan ikan.

” Ketika kami mengunjungi gudang Bulog dan daerah pertanian di Merauke, Papua, mengemuka disana mengenai permasalahan irigasi. Persoalan irigasi ini, untuk menjawab kebutuhan jangka panjang dan juga untuk menjawab target dibukanya lahan pertanian baru 1,2 Juta Hektar di Papua, maka sebaiknya dimaksimalkan potensi sungai Digul. Sungai Digul adalah sungai yang potensial dan posisinya berada diatas ketinggian arael pertanian,” tegasnya.

Air dari sungai Boven Digul yang sangat besar itu, bisa mengaliri areal persawahan yang berada di Merauke dan sekitarnya. Kalau sungai Digul dimanfaatkan secara maksimal untuk mengairi areal persawahan, maka dirinya optimis, pertanian disana akan makmur dan menghasilkan panen yang optimal.

” Perlu kiranya pemerintah bersungguh- sungguh mengenai irigasi di Papua, agar pertanian dan khususnya tanaman padi bisa menghasilkan panen yang maksimal. Saya berharap, permasalahan irigasi bisa segera bisa diselesaikan. Urusan irigasi ini memang harus dikerjakan oleh Kementerian PUPR, sehingga koordinasi dan kerjasama lintas Kementerian ini harus dilaksanakan,” ungkap Sulaeman.

Mengenai tingkat kesulitan, menurutnya, dari target 1,2 Juta Hektar lahan persawahan baru di Papua, ada 2 tingkat kesulitan yang harus diselesaikan oleh Pemerintah. Pertama, mengenai tata ruang, kawasan hutan konversi yang luasnya kurang lebih 1,3 juta hektar, sementara HPL nya hanya 400an ribu hektar. Kementerian Kehutanan harus melihat kembali secara teliti mengenai fungsi lahan konversi yang harus dialihkan menjadi lahan pertanian.

” Kemudian kedua, Pemerintah Daerah Papua harus segera memetakan wilayah adat. Sekalipun kawasan tersebut potensial untuk pembukaan lahan pertanian baru, tetapi kalau masyarakat adatnya belum menyetujui, maka tidak akan bisa jalan. Makanya Pemerintah Daerah harus segera menyelesaikan permasalahan ini. Dua soal ini yang harus segera diselesaikan sehingga tidak menghambat program lainnya,” pungkas Sulaeman Hamzah di penghujung wawancara. (Aziz)

BERANDA | RSS 2.0 | KATEGORI: Headline | Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.