Johnny G. Plate : OTT Eselon Dirjen Pajak Jangan Halangi Tax Amnesty

Johnny G. Plate, Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem (Nasional Demokrat)

Jakarta. Seputar Nusantara. Kasus Operasi Tangkap Tangan pegawai Direktorat Jendral Pajak (DJP) beberapa waktu lalu di Semarang oleh KPK disesalkan banyak pihak.

Kasus korupsi yang berhasil terkuak tersebut nyatanya melukai hati masyarakat yang notabene sebagai wajib pajak.

Bukan hanya publik, Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Johnny G. Plate pun mengungkapkan perasaan yang campur aduk selang beberapa jam setelah pengangkapan Handang Soekarno, seorang pejabat eselon III di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.

“ OTT di Pajak ini antara kaget, terkejut, dan biasa-biasa saja, campur aduk. Dua-duanya dalam reaksi yang sama,” ungkapnya dalam rapat kerja dengan Kementerian Keuangan dan DJP, Senin (29/11/2016).

Namun demikian Politisi asal Nusa Tenggara Timur ini mengingatkan, meski OTT yang menjadi aib tersebut membuat banyak orang kecewa, perjuangan Kementerian Keuangan dan DJP harus tetap berlanjut untuk mengejar target tax amnesty. Jangan sampai kasus yang sudah ditangani oleh KPK ini menjadi fokus utama dan menomor dua kan ambisi pemerintah untuk fiskal Negara ini.

Ke depannya, Johnny memandang tantangan birokrasi akan semakin sulit. Reformasi birokrasi yang telah dilakukan oleh berbagai Kementerian termasuk Kementerian Keuangan harus tetap dimaksimalkan untuk menciptakan birokrasi yang berintegritas.

“ Tantangan birokrasi adalah integritas birokrasinya, pekerjaan yang tidak boleh dilakukan setengah- setengah dan saya mengapresiasi apa yang telah dilakukan Kementerian Keuangan selama ini,” ungkapnya.

Terkait dengan OTT, Johnny berargumen bahwa Kementerian Keuangan harus segera memperbaiki system dan Sumber Daya Manusianya. Keduanya memegang peranan penting dalam melakukan pelayanan yang sempurna bagi para wajib pajak.

Persoalan system yang menyangkut hardware dan software, Johnny menyebutkan perlu adanya peningkatan jika memang diperlukan. Dukungan DPR untuk pembenahan di Kementerian Keuangan akan selalu didukung.

“ Yang paling penting adalah penggunaan teknologi yang mengurangi human interface dengan para wajib pajak. Selama masih ada human interface manusia yang masih begitu longgar maka akan berulang kembali,” papar Johnny.

Bagitupun terkait dengan SDM, remunerasi yang terbesar yang pernah Negara ini lakukan adalah untuk mensejahterakan para pegawai Dirjen Pajak dan Bea Cukai. Tujuan dari remunerasi tersebut adalah sebagai bahan bakar bagi pegawai Dirjen Pajak dan Bea Cukai dalam meningkatkan penerimaan Negara.

“ Untuk mengatasi remunerasi diberikan dananya, tujuannya untuk penignkatan penerimaan Negara yang waktu itu sudah menjadi tantangan yang luar biasa bagi Negara,” pungkasnya. (Aziz)

BERANDA | RSS 2.0 | KATEGORI: Headline | Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.