Ali Mahir : Dewas BPJS Ketenagakerjaan Harus Sinergi Dengan Direksi

Ir. H. Ali Mahir, MM., Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai NasDem (Nasional Demokrat)

Jakarta. Seputar Nusantara. Sebagai Badan Hukum Publik, Dewas (Dewan Pengawas) BPJS Ketenagakerjaan yang merupakan transformasi Dewan Komisaris, terdiri dari tujuh orang perwakilan, yaitu dari unsur Pemerintah, Pemberi Kerja, Pekerja, dan Tokoh Masyarakat.

Sejak dilantik oleh Presiden pada tanggal 23 Februari 2016, Dewas telah melakukan fact finding melalui review kebijakan internal dan eksternal, kunjungan daerah, maupun RDP dengan DPR RI.

Koordinasi dengan pengawas eksternal juga dilakukan dengan OJK, DJSN, BPK, dan BPKP guna menjaga governance organisasi dalam penyelenggaraan jaminan sosial.

Menurut Ir. H. Ali Mahir MM., Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai NasDem (Nasional Demokrat) bahwa Dewas (Dewan Pengawas) BPJS Ketenagakerjaan seharusnya bertugas mengawasi para Direksi.

” Ternyata pada kenyataannya, menurut pengakuan Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, pengawasan yang dilakukannya terhadap para Direksi belumlah efisien,” ungkap Ali Mahir kepada seputarnusantara.com di Gedung Nusantara 1 DPR- Senayan, pada Senin 23 Januari 2017.

Ali Mahir memaparkan, kalau pengawasan yang dilakukan oleh Dewas BPJS Ketenagakerjaan efektif dan efisien, sudah barang tentu itu akan lebih bagus dan dapat meningkatkan kinerja para Direksi.

” Nah ini yang kita dorong terus. Jadi, permasalahannya apa, ini yang perlu kita cari. Sehingga Dewas BPJS Ketenagakerjaan bisa bekerja lebih efisien dan optimal,” terang Ali Mahir, Politisi Partai NasDem ini.

Menurutnya, kalau kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan jumlahnya mengalami kenaikan, itu lebih bagus. Berarti BPJS Ketenagakerjaan sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

” Karena aset dana BPJS Ketenagakerjaan ini kan sangat besar. Sehingga wajar ketika jumlah kepesertaannya mengalami kenaikan. Justru kalau aset dananya besar, kepesertaannya turun, ini yang perlu dipertanyakan kinerjanya,” tegas Ali Mahir, Anggota Komisi IX DPR RI ini dengan mantap.

Kemudian, lanjutnya, aset dana BPJS Ketenagakerjaan yang sangat besar itu, seharusnya berbanding lurus dengan kinerja. Artinya, dengan aset yang besar, seharusnya kinerjanya juga optimal.

” Dan yang lebih penting juga adalah terkait dengan pelayanan. Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan harus ditingkatkan dan lebih baik lagi. Pelayanannya juga harus menjangkau daerah- daerah yang susah dijangkau. Karena wilayah Indonesia sangat besar dan luas,” ucapnya.

Ali Mahir berharap dan menegaskan agar kontrol Dewas BPJS Ketenagakerjaan terhadap para Direksi ditingkatkan lagi agar lebih bagus. Komunikasi antara Dewas dan Direksi juga perlu ditingkatkan.

” Jangan sampai ada yang merasa diawasi ketat sehingga ada gap antara Dewas dengan Direksi. Antara Dewas dan Direksi harus saling sinergi,” terang Politisi Partai NasDem ini.

” Menurut Dewas dalam RDP dengan Komisi IX DPR pada Senin 23 Januari 2017, Dewas mempunyai 36 point pengawasan terhadap Direksi. Menurut saya itu terlalu banyak dan melebar. Sebaiknya point- point pengawasannya bisa lebih simple, hal- hal yang lebih urgent dan dalam satu kelompok, sehingga lebih mudah dalam melakukan pengawasan,” pungkas Ali Mahir di penghujung wawancara. (Aziz).

BERANDA | RSS 2.0 | KATEGORI: Headline | Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.