Jakarta. Seputar Nusantara. Menurut Drs. H. Tamanuri, MM., Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, bahwa penataan di sektor Agraria harus segera dilakukan. Karena, dengan penataan kembali sektor Agraria, sektor ini akan rapi dan tidak amburadul seperti yang selama ini terjadi.

” Aparatur di bidang Agraria dari tingkat pusat sampai daerah harus siap menata kembali sektor yang sangat strategis ini. Kesiapan penataan sektor Agraria sangat penting, sebab hal ini sudah terjadi sangat lama, carut marutnya sektor Agraria,” ungkap Tamanuri.

Tamanuri menegaskan bahwa perlu adanya evaluasi dan penataan kembali sektor Agraria. Dengan evaluasi dan penataan kembali tersebut, maka akan diketahui daerah- daerah mana yang perlu segera disertifikasi lahannya.

” Evaluasi dan penataan ini sangat penting, sehingga sertifikasi lahan bisa segera dibagikan ke masyarakat. Karena pada tahun 2017 ini, ditargetkan ada 2 juta sertifikat lahan yang dibagikan ke masyarakat. Hal ini ditingkatkan menjadi puluhan juta sertifikat pada tahun 2019- 2025,” terang Tamanuri.

Hal tersebut yang harus dilakukan terlebih dahulu agar sektor Agraria menjadi rapi kembali. Kalau tidak segera dilakukan evaluasi dan penataan kembali, maka sektor Agraria ini akan terus- menerus terjadi carut marut.

” Yang terpenting juga adalah masalah pendataan, baru kemudian operasional di lapangan oleh aparatur Agraria yang berkompeten. Jangan sampai ada istilah ‘kalau bisa diperlambat, kenapa dipercepat?’ Istilah ini tidak boleh lagi terjadi di Indonesia,” ucap Tamanuri.

Prona, jelasnya, harus betul- betul gratis tanpa biaya. Jangan sampai administrasi dikantor gratis, tetapi di lapangan ada biaya ini itu. Selama ini banyak pengaduan dari masyarakat yang menyatakan bahwa di lapangan saat pengukuran tanah dan lain- lain, masih dipungut biaya cukup besar.

” Jangan sampai Prona gratisnya hanya di sertifikatnya saja, tetapi untuk pengukuran tanah dan sebagainya, masih dikenakan beban biaya yang tidak sedikit. Ini yang menghambat dan menjadi kendala selama ini, sehingga program Prona ternyata masih dikenakan biaya,” tegasnya.

Prona, lanjutnya, harus betul- betul gratis tanpa biaya. Jangan setengah- setengah program Prona ini. Yang ternyata di lapangan, masyarakat masih dibebankan dengan biaya yang cukup besar.

” Masyarakat kita dibawah terkadang tidak punya pekerjaan dan modal usaha. Nah dengan mempunyai sertifikat tanah kan bisa menjadi Agunan untuk pinjam uang dan Bank. Sehingga mereka punya modal usaha. Misalkan 1 hektar lahan, sertifikatnya bisa diagunkan di Bank dengan uang Rp 30 Juta, kan bisa buat modal usaha,” tegasnya.

” Masyarakat Indonesia kan mempunyai etos kerja yang cukup tinggi, kalau mereka mempunyai modal usaha, maka sektor ekonomi kerakyatan akan bergerak. Nah, kalau ekonomi rakyat yang kecil- kecil ini bergerak, maka perekonomian nasional yang tumbuh dan maju, sehingga bangsa Indonesia akan makmur,” pungkas Tamanuri di penghujung wawancara. (Aziz).

Jakarta. Seputar Nusantara. Program Prona harus betul- betul sukses.

Program Prona juga harus betul- betul gratis tidak dipungut biaya.

Menurut Drs. H. Tamanuri, MM., Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, bahwa penataan di sektor Agraria harus segera dilakukan. Karena, dengan penataan kembali sektor Agraria, sektor ini akan rapi dan tidak amburadul seperti yang selama ini terjadi.

” Aparatur di bidang Agraria dari tingkat pusat sampai daerah harus siap menata kembali sektor yang sangat strategis ini. Kesiapan penataan sektor Agraria sangat penting, sebab hal ini sudah terjadi sangat lama, carut marutnya sektor Agraria,” ungkap Tamanuri.

Tamanuri menegaskan bahwa perlu adanya evaluasi dan penataan kembali sektor Agraria. Dengan evaluasi dan penataan kembali tersebut, maka akan diketahui daerah- daerah mana yang perlu segera disertifikasi lahannya.

” Evaluasi dan penataan ini sangat penting, sehingga sertifikasi lahan bisa segera dibagikan ke masyarakat. Karena pada tahun 2017 ini, ditargetkan ada 2 juta sertifikat lahan yang dibagikan ke masyarakat. Hal ini ditingkatkan menjadi puluhan juta sertifikat pada tahun 2019- 2025,” terang Tamanuri.

Hal tersebut yang harus dilakukan terlebih dahulu agar sektor Agraria menjadi rapi kembali. Kalau tidak segera dilakukan evaluasi dan penataan kembali, maka sektor Agraria ini akan terus- menerus terjadi carut marut.

” Yang terpenting juga adalah masalah pendataan, baru kemudian operasional di lapangan oleh aparatur Agraria yang berkompeten. Jangan sampai ada istilah ‘kalau bisa diperlambat, kenapa dipercepat?’ Istilah ini tidak boleh lagi terjadi di Indonesia,” ucap Tamanuri.

Prona, jelasnya, harus betul- betul gratis tanpa biaya. Jangan sampai administrasi dikantor gratis, tetapi di lapangan ada biaya ini itu. Selama ini banyak pengaduan dari masyarakat yang menyatakan bahwa di lapangan saat pengukuran tanah dan lain- lain, masih dipungut biaya cukup besar.

” Jangan sampai Prona gratisnya hanya di sertifikatnya saja, tetapi untuk pengukuran tanah dan sebagainya, masih dikenakan beban biaya yang tidak sedikit. Ini yang menghambat dan menjadi kendala selama ini, sehingga program Prona ternyata masih dikenakan biaya,” tegasnya.

Prona, lanjutnya, harus betul- betul gratis tanpa biaya. Jangan setengah- setengah program Prona ini. Yang ternyata di lapangan, masyarakat masih dibebankan dengan biaya yang cukup besar.

” Masyarakat kita dibawah terkadang tidak punya pekerjaan dan modal usaha. Nah dengan mempunyai sertifikat tanah kan bisa menjadi Agunan untuk pinjam uang dan Bank. Sehingga mereka punya modal usaha. Misalkan 1 hektar lahan, sertifikatnya bisa diagunkan di Bank dengan uang Rp 30 Juta, kan bisa buat modal usaha,” tegasnya.

” Masyarakat Indonesia kan mempunyai etos kerja yang cukup tinggi, kalau mereka mempunyai modal usaha, maka sektor ekonomi kerakyatan akan bergerak. Nah, kalau ekonomi rakyat yang kecil- kecil ini bergerak, maka perekonomian nasional yang tumbuh dan maju, sehingga bangsa Indonesia akan makmur,” pungkas Tamanuri di penghujung wawancara. (Aziz).