Edison Lambe Sosialisasi 4 Pilar Untuk Perkuat Dasar Negara Pancasila

Edison Lambe saat jadi Nara Sumber
Jayapura. Seputar Nusantara. Anggota DPD RI dari Provinsi Papua Edison Lambe melaksanakan kegiatan Sosialisasi 4 Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara yakni Pancasila, UUD’ 45, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.
Pelaksanaan kegiatan Sosialisasi 4 Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara bekerjasama dengan Himpunan Mahasiswa Pelajar Yalimo- Papua.
Kegiatan Sosialisasi 4 Pilar oleh Edison Lambe dilaksanakan di Aula Asrama Nimboran.
Kegiatan tersebut dilaksanakan pada tanggal 17 Juni 2017. Nara sumbernya adalah Edison Lambe (Anggota DPD RI dari Provinsi Papua).
Kegiatan Sosialisasi 4 Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara tersebut diikuti oleh 150 orang.
Dalam paparannya, Edison Lambe menjelaskan bahwa MPR terdiri atas Anggota DPR dan Anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum. MPR merupakan Lembaga Permusyawaratan Rakyat yang berkedudukan sebagai Lembaga Negara.
Berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), MPR mempunyai tugas : memasyarakatkan ketetapan MPR; Memasyarakatkan Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika ; Mengkaji system ketatanegaraan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 2015, serta pelaksanaannya ; dan Menyerap aspirasi masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Menurut Edison Lambe, kegiatan Sosialisasi 4 Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara mempunyai tujuan diantaranya; untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan Ketetapan MPR, serta untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya seluruh penyelenggara pemerintah dan diharapkan agar masyarakat memahami serta menerapkan nilai-nilai luhur bangsa dalam kehidupan sehari-hari.
Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, anggota MPR berkewajiban melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat yang salah satu kegiatannya adalah Sosialisasi dengan masyarakat di daerah pemilihanya.
Dalam sesi dialog, ada beberapa pertanyaan dari peserta diantaranya ;
1. Pancasila sebagai dasar negara merupakan satu ideologi bangsa, namun kenyataannya ketidakadilan terus terjadi…?
Penjelasan Nara Sumber : para pendiri negeri ini telah merumuskan semua cita-cita bangsa kedalam Pancasila, sebab untuk mempersatukan pluralisme kita dan Pancasila menjadi alat perekat/ pemersatu antara kita. Ketidakadilan yang terjadi mesti dilihat juga secara porposional dan hal itu menjadi tantangan kita bersama.
2. Mohon penjelasan terkait Pancasila sila ke 4 tentang keadilan…?
Penjelasan Nara Sumber : Presiden Jokowi terus melakukan gebrakan pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke dengan tujuan untuk menjawab Pancasila sila ke 4. Dengan tujuan agar ada pemerataan pembangunan di seluruh wilayah hukum Indonesia yang merupakan cita-cita para pendiri negara ini.
3. Pancasila berbicara mengenai kemanusiaan yang adil dan beradab pada Sila ke-2, kehidupan bernegara telah dicantumkan dalam sila itu kemudian diatur lebih lanjut dalam Pasal 28 UUD 1945 tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal lain dalam UUD 1945. Demikian pula secara operasional tercantum dalam Perundang-undangan termasuk dalam konvensi HAM PBB, tetapi rakyat Papua selalu menjadi korban atas nama negara. Bagaimana pendapat Bapak mengenai hal ini ?
Hak Asasi Manusia merupakan hal yang urgen namun kebijakan pemerintahlah yang selalu tidak sesuai dengan harapan rakyat, hal ini merupakan persoalan kita bersama sehingga kami sepakat bahwa tidak dibenarkan atas nama negara negara melakukan pelanggaran HAM dan negara wajib melindungi rakyatnya.
4. Sulit membenarkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, ketimpangan sosial terjadi dimana-mana, kemiskinan yang terus meningkat, pembangunan yang tidak merata serta pelayanan publik terhadap masyarakat yang condong hanya berpihak kepada kaum kaya, koruptor merajalela. Bagaimana upaya serius pemerintah untuk mewujudkan cita-cita dimaksud?
Penjelasan Nara Sumber ; Pemerintah terus berupaya mewujudkan cita-cita kebangsaan sebagai wujud dari upaya mensejahterahkan rakyat Indonesia dengan seadil-adilnya oleh negara. Luas negara Indonesia yang besar, jumlah penduduk terbanyak, Negara dengan puluhan ribu pulau. Pemerintah lewat UU Otonomi Daerah, diharapkan adanya percepatan pembangunan dari berbagai segi oleh Pemerintah Daerah tapi tidak terlepas dari dukungan Pemerintah Pusat.
” Sebagai generasi penerus bangsa kita harus memberikan pengawasan terhadap semua kebijakan pemerintah, kita menjadi pengontrol, adanya kritikan, saran sehingga pemerintah merasa terbantu untuk mengambil kebijakan yang tepat sasaran. Pemerintah terus melaksanakan pembangunan diberbagai segi, kita tetap berupaya mengawasi, sehingga pembangunan tetap berjalan secara adil,” ungkap Edison Lambe.
5. Bagaimana Tanggapan Bapak terkait dengan adanya ormas-ormas yang atas nama agama melarang membangun atau mendirikan tempat ibadah di Indonesia, apakah negara pluralis seperti ini pantas untuk melakukan hal tersebut…?
Penjelasan Nara Sumber :tidak dibenarkan atas nama apapun untuk melarang, tetapi sebagai warga negara yang baik agar mematuhi semua aturan yang ada demi kenyamanan kita bersama. Soal pelarangan dan lain-lain itu menjadi tanggungjawab pemerintah, dan sebagai wakil rakyat untuk memberikan kebebasan kepada umat beragama selagi tidak bertentangan dengan undang-undang sebab dilindungi oleh negara.
Beberapa masukan peserta sosialisasi, sebagai berikut ;
– Kebhinekaan NKRI perlu disosialisasikan sampai pada tingkatan bawah agar pemahaman tentang perbedaan itu disadari sedini mungkin.
– Pancasila dan hukum harus menjadi panglima bagi kita semua.
– Perlu adanya kesadaran dari pada penyelenggara negara agar tidak terjadi krisis sumber daya manusia yang sedang dialami oleh bangsa ini.
– Sekolah-sekolah perlu diberi materi sosialisasi empat pilar kebangsaan agar dapat diamalkan dalam setiap perilaku siswa dalam kehidupan sehari-hari;
– Pendidikan Pancasila hendaknya mendapat porsi yang lebih banyak dalam mata pelajaran di sekolah. (Aziz)
BERANDA | RSS 2.0 | KATEGORI: Headline | Both comments and pings are currently closed.
Tulisan dengan Kategori Headline
- Hampir Seratus Kejadian Kebakaran di Kabupaten Purworejo Berhasil Dijinakkan oleh Pasukan Damkar. Sekarang Musim Panas Ekstrem, Masyarakat Dihimbau Hati- hati Terhadap Bahaya Kebakaran
- Telkom Luncurkan SCALE, Integrasikan AI, Cloud, dan Keamanan Siber. SCALE Mengorkestrasi 13 Program Strategis Untuk Menyelaraskan Cara Kerja, Kapabilitas Teknologi, dan Agenda Transformasi di Seluruh TelkomGroup
- Dari Green Journey hingga Aksi Karbon, Begini Upaya Keberlanjutan yang Dilakukan oleh PT. Telekomunikasi Indonesia Internasional (Telin) Milik PT. Telkom (Persero) di BATIC 2026
- Promo Paket Merdeka Pemasangan Sambungan Rumah (SR) Baru Diperpanjang hingga 31 Oktober 2026, Diskon Rp 300 Ribu dan Berhadiah Umroh. Perumda Air Minum Tirta Perwitasari Purworejo Bertekad Selalu Berikan Layanan yang Terbaik untuk Masyarakat
- Polemik Seputar Tender Proyek di Purworejo Sebaiknya Disudahi, Supaya Pekerjaan Bisa Segera Dimulai Untuk Kesejahteraan Masyarakat
- Pembangunan 2 Kantor Pemerintahan di Kabupaten Purworejo Dikebut Pekerjaannya Supaya Selesai Tepat Waktu, Schedule Percepatan yang Dibuat Bersama Supaya Ditepati dan Dijalankan dengan Disiplin oleh Penyedia Jasa
- Isu- Isu Miring Yang Beredar di Tengah-Tengah Masyarakat, Tidak Mempengaruhi Pelaksanaan Lelang di Purworejo, Karena Prosesnya Dijalankan Sesuai dengan Aturan Yang Berlaku
- Telkom Solution Raih Penghargaan Business Impact & Industry Growth Untuk Market B2B ICT di Indonesia. Penghargaan KGI Tegaskan Kontribusi Telkom Solution Bagi Transformasi Digital di Berbagai Industri
- Dorong Predictive Cyber Intelligence, MDI Ventures Milik PT. Telkom (Persero) Sabet Indonesia Cyber Security Excellence Award 2026. Investasi Strategis di CYFIRMA Memperluas Kolaborasi Solusi Keamanan Siber yang Inovatif di Indonesia
- Anggota MPR RI Heru Tjahjono : Keadilan Sosial Harus Dibuktikan dengan Kesempatan yang Sama dalam Mengikuti Pelatihan Kerja
- Polemik tentang Lelang Proyek di Purworejo Dapat Menunda Pekerjaan dan Dapat Menghambat Pembangunan di Daerah Purworejo
- TelkomGroup Mendorong Gaya Hidup Berkelanjutan Melalui Zero Plastic Movement. Sediakan Fasilitas Water Refill Station Bagi Para Karyawan dan Memperkuat Kolaborasi Komunitas hingga Pelaku Usaha
- Raih Golden Trophy dan The Most Committed GRC Leader 2026, Telkom Akses Perkuat Tata Kelola, Manajemen Risiko, Kepatuhan, dan ESG. Pertahankan Predikat Bintang 5 Tiga Tahun Berturut-turut, Tegaskan Komitmen GRC sebagai Fondasi Keberlanjutan Bisnis
- Polemik di Masyarakat Kabupaten Purworejo Terkait dengan Pemberitaan Mengenai Proses Tender, Sebaiknya Disudahi saja. Pihak- Pihak yang Memunculkan Polemik tersebut Sebaiknya Berhenti Memperpanjang Hal tersebut Karena Dapat Menciptakan Iklim yang Tidak Kondusif bagi Pembangunan Daerah
- FGD Dinas Perkimtan Kabupaten Purworejo Fokuskan pada Dukungan terhadap Program Pemerintah Pusat 3 Juta Rumah dan Bimbingan Teknis tentang Inovasi SIPERUMBAKPUR
- Seluruh Proses dan Mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa di Kabupaten Purworejo Sudah Sesuai Dengan Regulasi Yang Berlaku dan Pemenang Tender Sudah Memenuhi Syarat Yang Ditentukan
- Dinas Perkimtan Kabupaten Purworejo- Provinsi Jawa Tengah Selenggarakan Kegiatan Sosialisasi dan DESK Pencairan Bantuan Sosial RTLH Tahun 2026
- TelkomGroup Optimalkan Aset Properti, Pastikan Kepentingan Perusahaan Tetap Terjaga. Rencana Pemanfaatan Ruang di GMP Membuka Peluang Revenue Baru dari Konektivitas Digital
- Telkom- Public Expose Live 2026 : Strategi PT. Telkom (Persero) Jaga Momentum Pertumbuhan, Tingkatkan Nilai Tambah dari Bisnis Infrastruktur Digital. Kinerja 1H26 Tumbuh Kuat, Didukung Monetisasi Bisnis Seluler, Disiplin Operasional, dan Optimalisasi Aset Strategis
- InfraNexia dan XLSMART Perluas Sinergi Infrastruktur, Dukung Pertumbuhan Jaringan Nasional. Manfaatkan Layanan Wavenexia, Metronexia, dan Infrastruktur Pasif Untuk Menjawab Pertumbuhan Kebutuhan Kapasitas di Berbagai Provinsi