Sulaeman Hamzah : Perlu Reformasi ASN agar Dapat Beri Pelayanan Terbaik

H. Sulaeman Hamzah, Anggota Baleg (Badan Legislasi) DPR RI dari Fraksi Partai NasDem

Jakarta. Seputar Nusantara. Aparatur Sipil Negara (ASN) mempunyai peranan yang besar dalam melayani masyarakat.

ASN juga berperan dalam rangka kemajuan pembangunan nasional, sehingga dibutuhkan ASN yang berkualitas dan mempunyai kinerja yang baik.

Menurut H. Sulaeman Hamzah, Anggota Baleg (Badan Legislasi) DPR RI, kalau mau dilakukan reformasi di tubuh ASN, maka harus ada langkah- langkah kongkret untuk memperbaharui ASN dan harus menyeluruh.

” Kalau kita lihat di daerah, ini sangat jelas. ASN di berbagai daerah hanya datang ke kantor untuk mengisi absen, kemudian tidak tahu apa yang harus diperbuat. Karena mereka hanya mengisi jabatan struktural, tetapi tidak tahu apa yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya. Jabatan yang diterimanya hanyalah formalitas saja, tetapi tidak bisa menjalankan tugasnya dengan baik,” ungkap Sulaeman Hamzah kepada seputarnusantara.com di Gedung Nusantara 1 DPR RI- Senayan, pada Rabu 26 Juli 2017.

Lebih lanjut Sulaeman memaparkan, memang di suatu daerah, sebuah jabatan struktural itu dibutuhkan sehingga harus dibentuk dan diisi formasinya. Namun belum tentu jabatan struktural tersebut juga dibutuhkan didaerah lain, karena memang tidak membutuhkan, sehingga tidak perlu dipaksa dibentuk dan diisi formasinya oleh orang yang tidak mempunyai kemampuan di bidangnya.

” Presiden Jokowi sudah memulai melakukan langkah- langkah kongkret untuk memperbaiki kualitas dan kinerja ASN. Namun, karena keterbatasan anggaran, sehingga hal ini mendapatkan kendala. Belum lagi, pemerintah harus menyediakan anggaran yang besar untuk menggaji dan menyelamatkan para pegawai honorer yang menggantungkan hidupnya kepada pemerintah, walaupun honornya sangat kecil. Pegawai honorer ini banyak yang sampai puluhan tahun bertahan dengan gaji yang kecil,” ucap Sulaeman, yang juga Anggota Komisi IV DPR RI ini.

Apalagi, sambungnya, di daerah pemekaran, ASN datang ke kantor untuk absen kemudian pergi lagi. Jadi ketika masyarakat membutuhkan pelayanan, kantor dalam keadaan kosong, ini sangat menyedihkan. Ini terjadi, apakah karena pimpinannya tidak tahu? Ataukah memang mereka tidak paham akan tugas dan tanggungjawabnya? Ini yang menyedihkan.

” Seharusnya, pimpinan daerah, baik itu Bupati maupun Walikota, sudah mengatur sedemikian rupa ASN- nya, sehingga sistem tetap terus bergerak. Nah, ketika pimpinan daerah tidak berada di tempat, pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan karena sistem dan ASN- nya tetap bergerak. Namun, kalau pimpinan daerahnya juga tidak paham, bagaimana mau mengatur ASN dibawahnya? Ini yang perlu dibenahi,” tegas Politisi NasDem dari Dapil Papua ini.

Sulaeman juga menyoroti masalah pelayanan oleh ASN terkait pendidikan dan kesehatan di daerah. Daerah terpencil seperti di Papua, anak- anak hanya seminggu atau sebulan menerima pelajaran dari guru, walaupun setiap hari anak- anak itu datang. Jadi mereka dibiarkan saja setiap hari datang ke sekolahan. Namun sulit untuk menindak guru yang seperti itu, karena di daerah terpencil, tidak ada jaminan keamanan bagi para guru dan tempat juga tidak disediakan.

” Masalah ASN ini, sebenarnya kalau sistem sudah berjalan dengan baik dan penempatan personil sesuai dengan keahliannya, maka Inshaa Allah pelayanan kepada masyakarat akan berjalan dengan baik,” tegasnya.

Sulaeman menceritakan, kalau zaman Orde Baru, karena Presiden terlalu lama memimpin, maka cenderung monoton dan ASN kurang inovatif. Namun pada sisi lain, pemerintah waktu itu bisa menjaga stabilitas harga dan kurs rupiah. Harga dan kurs rupiah cenderung selalu stabil, ini merupakan sisi kelebihan zaman Orde Baru. Walaupun di akhir pemerintahannya, harus turun dengan cara yang kurang menyenangkan.

” Kalau kita cermati dari segi pembiayaan negara sekarang ini, biaya rutin dan belanja pegawai lebih besar daripada biaya pembangunan. Sekalipun ada semangat untuk mengembalikan biaya pembangunan agar lebih besar daripada biaya rutin dan belanja pegawai, tetapi agak sulit,” terang Sulaeman yang aktif mengikuti rapat- rapat Baleg ini.

” Semangat Presiden Jokowi dan pemerintah sangat kuat dalam melakukan reformasi Aparatur Sipil Negara. Oleh karena itu, perlu dukungan yang kuat juga dari masyarakat terutama DPR sebagai wakil rakyat,” pungkas Sulaeman Hamzah di penghujung wawancara. (Aziz)

BERANDA | RSS 2.0 | KATEGORI: Headline | Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.