Fadholi : Pemerintah Harus Perhatikan Sarana & Infrastruktur Pertanian

Drs. H. Fadholi, Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai NasDem (Nasional Demokrat)

Jakarta. Seputar Nusantara. Beras tengah jadi sorotan dalam beberapa hari terakhir.

Harga beras di Indonesia dianggap lebih mahal jika dibandingkan dengan negara sesama produsen beras di ASEAN seperti Vietnam, Thailand, dan Myanmar.

Sementara harga beras di Indonesia sesuai dengan Permendag 47 Tahun 2017 tentang Harga Acuan, harga beras ditetapkan sebesar Rp 9.000/kg, sebelum kemudian aturan tersebut dibatalkan Menteri Perdagangan.

Di pasaran Indonesia, harga beras medium dijual dari kisaran Rp 7.800- Rp 11.000/ kg untuk beras medium.

Sementara untuk beras jenis kualitas premium dijual di kisaran Rp 12.000/ kg.

Bahkan di beberapa swalayan harga beras medium yang sudah dikemas di atas Rp 20.000/kg.

Menurut Drs. H. Fadholi, Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai NasDem (Nasional Demokrat), bahwa dengan kondisi sekarang ini, pertama yang harus dilakukan adalah melakukan operasi pasar agar harga beras stabil.

” Stok beras yang ada di Bulog harus dikeluarkan dan dilakukan operasi pasar, agar harga beras jadi stabi dan stok tercukupi di pasar. Ini sangat penting untuk menghadapi situasi darurat sekarang ini,” ungkap Fadholi kepada seputarnusantara.com di Gedung Nusantara 1 DPR RI- Senayan, pada Kamis 11 Januari 2017.

Menurut Fadholi, kondisi cuaca ekstrim sekarang ini memang menghambat produksi beras nasional, sehingga hasil panen para petani menjadi menurun. Cuaca ekstrim ini kejadian alam, sehingga tidak bisa menyalahkan petani.

” Mahalnya harga beras sekarang ini, disamping persoalan cuaca ekstrim, juga patut diwaspadai adanya oknum- oknum yang bermain dalam bisnis beras, misalkan penimbun beras. Kalau memang ada penimbun beras, maka aparat keamanan wajib menindak tegas,” terangnya.

Kemudian, lanjut Fadholi, yang perlu dilakukan untuk meningkatkan produksi beras nasional adalah pendampingan bagi kelompok tani, baik terkait masalah SDM, penyediaan alat- alat pertanian dan perbaikan infrastruktur pertanian seperti irigasi dan lain- lainnya.

” Anggaran Kementerian Pertanian ini cuma sekitar 25 Triliun, sedangkan untuk membiayai sarana, prasarana dan infrastruktur pertanian nasional dibutuhkan anggaran sekitar 60 Triliun, jadi masih sangat jauh dari target. Sedangkan 25 Triliun tersebut kan hanya berapa persen yang dialokasikan untuk infrastruktur pertanian,” tegas Fadholi, Politisi Partai NasDem ini.

Fadholi memaparkan, sekarang ini Dana Desa sangat besar, rata- rata Rp 1 Miliar/ Desa/ Tahun. Sebaiknya Dana Desa sebagiannya dialokasikan untuk pembangunan dan perbaikan sarana, prasarana dan infrastruktur pertanian, misalnya 20% dari Dana Desa tersebut.

” Sejauh Bulog masih bisa menangani dan mencukupi suplai kebutuhan beras nasional, saya pikir tidak perlu impor. Terkecuali Bulog sudah tidak ada lagi stok beras, maka mau tidak mau untuk mencukupi kebutuhan beras nasional perlu impor,” pungkas Fadholi di penghujung wawancara. (Aziz)

BERANDA | RSS 2.0 | KATEGORI: Headline | Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.