Eddy Kusuma Wijaya : Era Presiden Jokowi, Demokrasi Cukup Bagus

Irjen Pol. (Purn) Drs. H. Eddy Kusuma Wijaya, SH., MH., MM., Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan

Jakarta. Seputar Nusantara. Demokrasi di Indonesia saat ini sudah mengalami kemajuan yang cukup berarti.

Demokrasi saat ini sangat berbeda implemetasinya dibandingkan Era Orde.

Saat ini implementasi Demokrasi di Indonesia sudah menggembirakan.

Menurut pandangan Irjen Pol. (Purn) Drs. H. Eddy Kusuma Wijaya, SH., MH., MM., Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, bahwa era sekarang pada Pemerintahan Presiden Joko Widodo, Demokrasi di Indonesia sudah mengalami kemajuan.

” Indonesia saat ini, di Era Presiden Jokowi, perkembangan Demokrasi sudah mengalami kemajuan yang signifikan. Demokrasi di Indonesia Era Presiden Jokowi sudah semakin bagus,” ungkap Eddy Kusuma kepada seputarnusantara.com di Gedung Nusantara 1 DPR RI- Senayan, pada Rabu 19 September 2018.

Eddy Kusuma membandingkan Era sekarang dengan Era Orde Baru. Saat Orde Baru, menurutnya, wong cilik (rakyat kalangan bawah) tertindas dan termarjinalkan.

” Era Orde Baru, dari mulai tingkatan RT sampai Presiden mendukung Golkar. Dan saat itu, pemerintah sangat otoriter dan koruptif. Sehingga pada waktu itu, hukum tidak ditegakkan sebagaimana mestinya, hukum ditegakkan atas kepentingan penguasa,” terang Eddy Kusuma.

Pada waktu itu, dirinya sudah mendapatkan Penataran P4 dan Pancasila. Namun, saat itu Pancasila tidak diimplementasikan, khususnya dalam mewujudkan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Jadi, saat itu rakyat tidak mendapatkan kesejahteraan sebagaimana amanat dari Pancasila dan UUD ’45.

” Era Orde Baru, Pemilu itu sangat curang dan rakyat tidak bisa berbuat apa- apa. Karena ke- otoriteran penguasa saat itu, rakyat tidak memperoleh keadilan dan HAM- nya pun tidak dijaga dengan baik, sehingga banyak sekali terjadi pelanggaran HAM di Era Orde Baru,” tegas Politisi PDI Perjuangan ini.

Padahal, lanjutnya, Indonesia adalah Negara yang sangat kaya raya, sumber daya alam melimpah, pertambangan sangat banyak dan kekayaan alam ada dimana- mana, tetapi rakyat kita miskin dan sengsara. Disebabkan oleh keserakahan penguasa Orde Baru saat itu. Kekayaan alam dan kekayaan ekonomi Indonesia dikuasai oleh penguasa dan para konglomerat.

” Sebagai contoh, di Papua ada tambang emas terbesar di dunia bernama Freeport (Era Orde Baru bernama Tembaga Pura). Tambang Emas itu menghasilkan uang dan kekayaan yang sangat luar biasa. Namun yang membuat kita miris adalah di Papua ada tambang emas yang sangat besar dan luar biasa, tetapi penduduk Papua yang sangat sedikit waktu itu kurang lebih 3 juta, tetapi oleh pemerintahan Orde Baru, rakyat Papua dibiarkan hidup miskin dan terbelakang,” ucap Eddy Kusuma.

Padahal, terangnya, negara Indonesia sangat kaya raya. Tetapi oleh pemerintah Orde Baru, khususnya wilayah Indonesia Timur dibiarkan miskin dan terbelakang. Padahal ada Penataran P4 saat itu.

Jadi pertanyaannya, dimana Pancasila saat Orde Baru saat itu? Pemerintah mengajarkan kepada rakyatnya tentang P4 dan harus mengamalkan Pancasila. Tetapi pada sisi lain pemerintah mengabaikan Pancasila dan justru melanggarnya, ini sangat kontradiktif.

” Tetapi kalau kita pikir dan analisis, Pak Harto berkuasa selama 32 tahun dan sangat kaya raya, namun saat meninggal dunia tidak membawa apa- apa, hanya membawa kain kafan putih 1 lembar. Nah, kalau dulu Pak Harto betul- betul berjuang untuk rakyat, tentu bangsa Indonesia sudah sangat maju dan rakyat sudah sejahtera,” tegas Eddy Kusuma, Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan ini.

Jadi, tegasnya, seharusnya seluruh pemimpin di negeri ini berpikir dan bertindak untuk memajukan bangsa Indonesia dan mensejahterakan rakyat. Jangan melakukan hal- hal yang menyakiti hati rakyat dan jangan korupsi. Karena berapapun harta yang dimiliki, meninggal dunia hanya membawa selembar kain kafan putih. (Aziz)

BERANDA | RSS 2.0 | KATEGORI: Headline | Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.