Aria Bima : Kementerian BUMN Harus Buat Road Map Tata Niaga Gula

Jakarta. Seputar Nusantara. Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Aria Bima mengingatkan agar BUMN yang mengurusi pergulaan nasional, segera menyusun road map tata niaga gula.

Selain itu, Aria Bima juga mengkritisi kebijakan impor gula agar jangan sampai disusupi kepentingan importir pemburu rente.

Hal itu disampaikan seusai berkunjung ke Pabrik Gula (PG) Mojo Sragen- Jawa Tengah, kemarin 16 November 2019. Kunjungan dilakukan untuk mengecek progres proyek revitalisasi PG Mojo yang digelontor Penyertaan Modal Negara (PNM) sebesar Rp 225 miliar.

Aria Bima mengatakan, revitalisasi PG itu diharapkan bisa meningkatkan produktivitas sehingga target swasembada gula 5 tahun ke depan bisa tercapai.

Aria Bima mengatakan revitalisasi menjadi solusi untuk mengejar defisit produksi gula nasional saat ini. Ia menyebut dari 41 pabrik gula yang ada di bawah BUMN, produksi gula pertahun hanya 1,4 juta ton.

Jumlah itu di bawah kebutuhan gula nasional sekitar 3 juta ton pertahun. Setiap tahun, defisit gula konsumsi baru 600.000 ton.

“ Dengan revitalisasi ini, lima tahun ke depan ini, swasembada gula konsumsi secara tahap bisa tercapai,” paparnya kepada wartawan.

Aria Bima mengatakan dengan revitalisasi, diharapkan rendemen pabrik gula yang selama ini di angka 6, bisa naik ke angka 7 dan 8.

Selain revitalisasi, leverage asset juga menjadi solusi lain yang bisa dilakukan. Lantas dari Komisi VI juga akan menjaga kebijakan politik untuk membatasi impor gula agar produksi gula bisa terjaga.

“ Termasuk jangan sampai ada rembesan dari gula produksi ke konsumsi. Kalau tidak dijaga pasti akan ambyar. Lima tahun ke depan akan mengalami problem yang sama,” urainya.

Politisi asal PDI Perjuangan ini juga menekankan pentingnya road map tata niaga yang kuat untuk mengatur gula produksi dan gula konsumsi. Road map dinilai penting untuk menjaga stabilitas gula nasional demi mengejar target swasembada gula lima tahun mendatang.

Defisit gula industri atau nantinya akan diarahkan untuk diberikan kebijakan importir gula konsumsi sehingga keuntungannya bisa digunakan untuk kepentingan on farm.

“ Produksi nasional kita 2,6 juta ton pertahun dalam keadaan normal. Dalam kondisi hujan atau banjir paling hanya 2,3 juta ton. Defisit 600- 700 ton hampir rutin setiap tahun. Makanya selisihnya itu impor gula untuk menutup defisit sebaiknya dimanfaatkan untuk pabrikan-pabrikan gula konsumsi. Ini yang namanya impor sesuai dengan road map, bukan sekadar mencukupi,” ulasnya.

Terkait upaya mengejar swasembada, Komisi VI DPR RI dalam waktu dekat akan rapat dengan Menteri BUMN untuk membahas road map yang ditarget selesai tiga bulan ke depan. Road map lima tahun itu terkait hal-hal yang berkenaan untuk membereskan persoalan 46 PG sehingga produksi bisa meningkat.

“ Yang penting jangan sampai kebijakan impor gula ini terus menerus dilakukan karena motif-motif pemburu rente yang selalu di depan sehingga mengabaikan target-target pencapaian swasembada gula,” tandasnya. (Aziz)

BERANDA | RSS 2.0 | KATEGORI: Headline | Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.