Anggota DPR Ferdiansyah : Faktor Terjadinya Pungli di Sekolah- Sekolah

Keterangan foto : Anggota Komisi X DPR RI Ferdiansyah

Jakarta. Seputar Nusantara. Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai Golkar (Golongan Karya) Ferdiansyah menilai ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya Pungutan Liar (Pungli) di sekolah. Yang pertama adalah ketidakpenuhan informasi, kemudian kedua, tidak ada transparansi dan ketiga, pengelolaan dana yang tidak akuntabel.

Hal tersebut disampaikan oleh Ferdiansyah, Anggota DPR RI senior ini, merespon isu Pungli yang terjadi belakangan ini di sejumlah sekolah negeri.

“ Jadi seharusnya pihak sekolah termasuk masyarakat harus bertanya. Misalnya, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), sekolah ini terimanya untuk berapa murid sih? Karena itu, jangan- jangan tidak seluruh murid (diminta pungli/ sumbangan). Padahal berdasarkan konstitusi kita dan juga diperjelas dalam Undang- Undang Sisdiknas (Sistem Pendidikan Nasional), terutamanya untuk wajib belajar 9 tahun, itu kan dibiayai oleh negara Bantuan Operasional Sekolah (BOS)- nya,” ujar Ferdi di Komplek Parlemen, Senayan,- Jakarta, baru- baru ini.

Terkait besaran BOS yang diberikan kepada sekolah, dirinya menemukan fakta di lapangan bahwa dana tersebut tidaklah cukup. Sehingga, dirinya mendesak Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) untuk kembali membuat unit cost operational yang sesungguhnya untuk jenjang SD, SMP, SMA danSMK. Dia mengaku, hingga sekarang Kemendikbud Ristek belum memberikan respon terkait hal tersebut.

“ Sehingga apa? Ketika kita mendapatkan Bantuan Operasional Sekolah dan masyarakat tahu, misalnya untuk SD (sebesar) Rp 2,5 juta dibantu Rp 500 ribu, berarti masih kurang Rp 2 juta. Nah sumber pendanaannya bagaimana?” tanya Politisi Partai Golkar tersebut.

Ferdi juga menerangkan bahwa dalam Undang- Undang Sisdiknas yang masih existing, disebutkan bahwa sumber pendanaan dari APBN, APBD Provinsi atau APBD Kabupaten/ Kota, dan ketiga dari masyarakat.

Menurutnya, terkait pendanaan ini perlu transparansi dan inilah hal yang perlu dilakukan oleh sekolah.

” Diungkap penyelenggara Pendidikan, berapa sih unit cost di tempat tersebut, berapa sih bantuan yang diperoleh, termasuk bukan saja hanya BOS, tapi PIP atau Program Indonesia Pintar yang bentuknya Kartu Indonesia Pintar, berapa sekolah dapat dari sekian banyak siswa yang tidak ataupun yang berhak mendapatkan KIP tuh berapa, dan tentu disini ada persyaratannya lagi,” jelas Legislator Dapil Jawa Barat XI itu.

Dengan adanya transparansi terkait pemanfaatan dana, menurutnya, hal itu tentu akan lebih bisa diterima oleh masyarakat. Meski demikian, dia menilai perlu ada target- target yang dicapai sebagai bentuk komitmen dari kesepakatan itu.

“ Misalnya apalagi, anak ibu bisa menulis, anak bapak bisa menulis karangan dengan baik sebanyak 5 halaman, dengan baik, dengan Bahasa Indonesia yang baik dan benar, target- target itu harus disampaikan, sehingga pertanyaannya yang selanjutnya, (bagaimana) kalau tidak mencapai target? Nah itu yang perlu didiskusikan, apakah harus ada pengembalian dari uang yang disetor pada kesepakatan awal,” terang Ferdi.

Terkait pengawasan bersama dari masyarakat, menurutnya hal ini harus ada dan tidak boleh tiada. Sebab, agar masyarakat dapat memahami secara lengkap darimana dana pendidikan berasal, apakah dari APBN, APBD Provinsi, atau Kabupaten/ Kota serta kekurangannya.

” Saya bilang tirulah seperti masjid- masjid, lembaga- lembaga pendidikan, lembaga- lembaga pendidikan agama, yang membuat pengumuman penggunaan dana secara transparan, baik itu penerimaan maupun pengeluaran,” lanjut Anggota Baleg DPR RI ini.

Ferdiansyah mengingatkan agar Kemendikbud Ristek sebagai mitra kerja supaya lebih intens berkomunikasi dengan Komisi X DPR RI tentang bantuan- bantuan yang turun dan tidak hanya berbicara soal Pungli saja. Menurutnya perlu ditelusuri bersama apa persoalan dan penyebabnya.

” Kan harus dipupuk kepedulian masyarakat untuk menanyakan sumber dananya darimana. Dan pemerintah dalam hal ini Kemendikbud Ristek, juga harus mensosialisasikan dan harus mengajak DPR RI, jadi kita tahu apa yang kita awasi. Nah selama ini saya anggap Kemendikbud Ristek sudah berupaya mengajak Dewan untuk turun bersama- sama,” tutup Ferdi. (Aziz)

BERANDA | RSS 2.0 | KATEGORI: Headline | Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.