Yahya Sacawiria : Kita Harus Mandiri Dalam Bidang Industri Pertahanan

Mayjen (Purn.) Yahya Sacawiria, Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat

Jakarta. Seputar Nusantara. Masalah industri strategis pertahanan, konsep yang dibangun di Indonesia sudah banyak mengadopsi Sishankamrata (Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta). Ada 10 industri pertahanan yang harus dikembangkan untuk mensuplay kebutuhan Pertahanan TNI (Tentara Nasional Indonesia).

Hal tersebut disampaikan oleh Mayjen (Purn.) Yahya Sacawiria, Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat.

Yahya Sacawiria memaparkan bahwa kita harus mandiri dalam produksi industri pertahanan. Memang sebagian alat perang TNI masih import, seperti pesawat tempur dan kapal perang. Dalam menjalankan tugas dan tanggung- jawab TNI untuk mengawal NKRI, dibutuhkan akselerasi industri pertahanan yang cepat, karena wilayah Indonesia yang terdiri dari puluhan ribu pulau.

Sebagai contoh : Senjata buatan Pindad, larasnya harus impor sedangkan komponen dalamnya sudah produksi dalam negeri.

” Kedaulatan itu tidak ternilai harganya, apalagi sumber daya alam Indonesia yang sangat besar sering diambil oleh luar negeri, maka dalam hal ini pertahanan negara sangat penting,” ungkap Yahya Sacawiria kepada seputarnusantara.com

Menurut Politisi Partai Demokrat ini, bahwa standarnya adalah TNI bisa mengawal kedaulatan negara dari Sabang sampai Merauke. Itu yang harus mendapatkan perhatian serius, pertahanan wilayah lautan harus lebih ditingkatkan. Dengan keterbatasan pertahanan Indonesia, membuat Indonesia kurang mempunyai posisi tawar yang kuat dengan negara- negara sekitar.

” Kita mempunyai doktrim Sishankamrata, ketika terjadi perang, maka seluruh rakyat harus terlibat mempertahankan Indonesia. Sehingga kekuatan perang menjadi besar dan kuat dengan dukungan seluruh komponen rakyat Indonesia,” imbuhnya.

Anggaran Pertahanan : khusus mengenai Alutsista (Alat utama sistem sanjata) anggarannya Rp 11 Triliun pada tahun 2011. Sedangkan untuk Periode 2011- 2014 anggaran Pertahanan diusulkan oleh Komisi I DPR RI sebesar Rp 150 Triliun. (Aziz)

BERANDA | RSS 2.0 | KATEGORI: Headline | Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.