Ir. Nurdin Tampubolon : Buka Akses Internasional Bagi Para Petani Kakao

Ir. Nurdin Tampubolon, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Hanura (Hati Nurani Rakyat)

Jakarta. Seputar Nusantara. Ekspor kakao tahun ini diproyeksikan naik seiring dengan tren kenaikan harga komoditas tersebut. Bursa New York Mercantile Exchange pada 4 Maret lalu, mencatat harga kakao menyentuh US$ 3.736 per metrik ton yang merupakan level tertinggi sejak 32 tahun terakhir. Kenaikan harga terjadi akibat spekulasi munculnya pembatasan pasokan dari Pantai Gading, produsen kakao terbesar di dunia yang sedang mengalami gejolak politik di dalam negeri.

Menurut Ir. Nurdin Tampubolon, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Hanura (Hati Nurani Rakyat), bahwa komoditas kakao Indonesia sangat laku di pasar internasional. Indonesia sebagai salah satu negara penghasil kakao terbesar di dunia, terus berupaya meningkatkan produktifitas. Dengan peningkatan produktifitas diharapkan akan mampu meningkatkan ekspor kakao ke luar negeri. Pada tahun 2011 ini, ekspor kakao diproyeksikan akan mengalami kenaikan seiring dengan meningkatnya harga komoditas kakao Indonesia.

” Menurut saya, yang tidak wajar adalah jika pajak ekspor naik, tetapi tidak dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan para petani kakao. Jika belum ada peningkatan kesejahteraan petani kakao, maka sebaiknya pajak jangan dinaikkan dahulu,” ungkap Ir. Nurdin Tampubolon kepada wartawan seputarnusantara.com di Gedung Nusantara 1 DPR RI- Senayan pada Selasa, 15 Maret 2011.

Lebih lanjut Nurdin Tampubolon menjelaskan bahwa selama para petani kakao dibantu oleh pemerintah dalam hal upaya peningkatan produktifitas, maka wajar jika pajak dinaikkan. Jika biaya produksi para petani kakao berkurang atau sedikit, sedangkan hasilnya bertambah atau banyak, maka wajar jika pajak dinaikkan.

” Apa sebenarnya nilai tambah bagi para petani kakao? Karena disamping biaya produksi, para petani juga masih harus membayar pajak dsb…maka pemerintah harus memperhatikan peningkatan kesejahteraan para petani kakao jika ingin menaikkan pajaknya,” imbuhnya.

Berkaitan dengan masalah keringanan pajak/ insentif pajak, Nurdin Tampubolon mempertanyakan dalam artian bagaimana? Apakah dikurangi atau dibebaskan? Padahal menurutnya, APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), lebih dari 70 % dibiayai dengan pajak. Maka jika tidak ada peningkatan kesejahteraan petani, perbaikan infrastruktur komoditas kakao, pemangkasan birokrasi, dan petani kakao tidak bisa meng- akses pasar internasional, maka tidak semestinya pajak dinaikkan.

” Jika para petani kakao sejahtera, dapat nilai tambah, biaya produksi sedikit, kemudian dapat meng- akses pasar internasional, maka mereka tidak akan berteriak ketika pajak dinaikkan,” pungkas Nurdin Tampubolon. ( Aziz )

BERANDA | RSS 2.0 | KATEGORI: Headline | Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.