Koes Moertiyah : Melanggar Keuangan, Anggaran BPN RI Harus Dikurangi

Dra. Gray. Koes Moertiyah, M.Pd., Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat

Jakarta. Seputar Nusantara. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI terhadap laporan keuangan BPN ( Badan Pertanahan nasional ) pada semester I tahun 2010 menemukan banyaknya kejanggalan. Salah satunya adalah adanya perjalanan dinas fiktif sebesar Rp 231 juta pada kegiatan peningkatan sistem perencanaan dan manajemen BPN pusat. Dampaknya adalah adanya pengeluaran yang tidak sah yang merugikan keuangan negara.

BPK  dalam setiap   pemeriksaannya memberikan empat penilaian terhadap laporan keuangan suatu lembaga atau instansi. Yakni  opini wajar tanpa pengecualian, opini wajar dengan pengecualian, opini tidak wajar, dan menolak memberi opini atau disclaimer of opinion.

Politisi Partai Demokrat, Dra. GRAY. Koes Moertiyah, M. Pd., yang juga Anggota Komisi II DPR RI mengusulkan agar ada sanksi  berupa pengurangan anggaran kepada instansi yang dalam pemeriksaan BPK meraih predikat disclaimer of opinion. Menurut dia selama ini tidak ada sanksi yang tegas kepada  instansi yang meraih predikat itu.

Menurutnya, instansi BPN kinerjanya sangat buruk dan administrasinya sangat amburadul. Terbukti dengan berbagai peristiwa sengketa tanah yang sering terjadi di Indonesia. BPN sebagai instansi resmi pemerintah yang khusus mengurus masalah pertanahan, justru tidak mampu mengelola pertanahan di Indonesia.

” BPN harus dicambuk, karena banyak kasus tanah di Indonesia yang tidak selesai oleh BPN, justru yang terjadi adalah ‘menang- menangan’. Sekian ribu kasus tanah di Indonesia hanya berapa persen yag diselesaikan oleh BPN, prosentasenya sangat sedikit sekali,” tegasnya.

” BPN harus memperbaiki kinerjanya, kalau sudah mendapat opini tidak wajar dari BPK RI maka harus diperbaiki. Rapor merah BPN ini harus dijadikan cambuk agar kedepan lebih bagus lagi kinerjanya,” imbuhnya.

” Rekan- rekan di instansi BPN belum bisa merubah pola pikir dan sikapnya dalam bekerja. Sehingga mainset lama masih dipakai sampai sekarang. Padahal zaman sudah berkembang sangat pesat. Seharusnya BPN dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan merubah mainset- nya sehingga bisa maksimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” pungkasnya. ( Aziz )

BERANDA | RSS 2.0 | KATEGORI: Headline | Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.