Gitalis Dwinatarina : Indonesia Harus Punya Diplomasi Kuat dengan Arab Saudi

Hj. Gitalis Dwinatarina, Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKB (Partai Kebangkitan Bangsa)

Jakarta. Seputar Nusantara. Kita turut prihatian atas hukuman pancung yang dialami Ruyati, Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Arab Saudi. Ruyati menjalani hukuman hari Sabtu, 18 Juni 2011 kemarin, setelah dinyatakan bersalah membunuh majikannya. Kalau memang Ruyati benar melakukan tindakan itu, maka kita tidak bisa menghindar dari hukuman seperti itu. Hukum yang berlaku di Arab Saudi memang dikenal keras, di mana pelaku pembunuhan hukumannya adalah hukum pancung.

Hanya saja yang kita sesalkan, mengapa Pemerintah Arab Saudi tidak memberitahukan Kedutaan Besar Indonesia di Riyadh akan adanya pelaksanaan hukuman tersebut. Bagaimana pun Ruyati bekerja di negara tersebut sebagai tenaga kerja yang legal. Sebagai warganegara Indonesia sepantasnya jika Pemerintah Arab Saudi memberitahukan pelaksanaan hukuman tersebut kepada Pemerintah Indonesia.

Hal tersebut disampaikan oleh Hj. Gitalis Dwinatarina, Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) kepada seputarnusantara.com di Gedung DPR- Senayan, Senin 20 Juni 2011.

Gita menjelaskan, seharusnya Pemerintah Indonesia menyampaikan protes keras atas tindakan sepihak yang dilakukan Pemerintah Arab Saudi. Sebagai negara bersahabat, kita harus menyatakan ketidaksenangan atas tindakan sewenang-wenang yang dilakukan Pemerintah Arab Saudi.

” Kita harus menyampaikan bahwa cara seperti itu tidak boleh sampai terjadi lagi. Meski hukum yang diterapkan harus mengikuti hukum Arab Saudi, namun jika ada sesuatu yang berkaitan dengan nasib warganegara Indonesia, kita harus diberitahu. Sikap tegas ini penting agar pemerintah negara lain tidak memperlakukan secara sewenang-sewenang warganegara kita. Selama ini pemerintah terlalu bertenggang rasa kepada bangsa lain, sehingga  akibatnya warganegara Indonesia dianggap tidak ada harganya,” ungkap Gita, panggilan akrabnya, yang juga seorang artis ini.

Gita memaparkan, Kemenlu dan BNP2TKI seharusnya merespon cepat terhadap permasalahan tersebut. Seharusnya kedua Lembaga tersebut harus selalu berkoordinasi secara intensif, sehingga dapat merespon dengan cepat kejadian yang menimpa TKI kita.

” Perlu diplomasi yang kuat antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Arab Saudi. Sehingga Indonesia mempunyai bargaining position terhadap negara dimana TKI ditempatkan. Sudah terjadi miss antara Kemenlu dengan BNP2TKI, sehingga terjadi over lapping. Lembaga- lembaga pemerintah harus bekerja secara profesional dan sesuai dengan jobnya, sehingga tidak saling lempar tanggung- jawab ketika ada kejadian,” tegasnya.

” Saya sangat kecewa dengan hukuman pancung terhadap Ruyati, saya ikut berduka cita kepada keluarga korban, Ruyati. Semoga keluarga korban selalu diberi ketabahan dan Allah selalu meridhoi langkah keluarga korban dalam meniti kehidupannya,” doa Gita.

Gita lebih lanjut menjelaskan, seharusnya pemerintah Indonesia ada kesepahaman dengan Pemerintah Arab Saudi. Sehingga pemerintah Indonesia bisa mencegah hukuman pancung dengan diplomasi yang kuat dan merespon dengan cepat setiap kejadian yang menimpa TKI kita.

Tanggung- jawab penempatan dan perlindungan TKI itu ada pada Lembaga BNP2TKI, maka BNP2TKI harus bekerja secara profesional. Koordinasi BNP2TKI dengan Kemenlu harus ditingkatkan sehingga ditingkat teknis bisa bekerjasama dengan baik. Sinergi antar lembaga pemerintah sangat penting sehingga dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada TKI.

” Kalau saya secara pribadi menginginkan agar dihentikan saja pengiriman TKI ke Arab Saudi. Stop kirim TKI ke Arab Saudi! Sebab kejadian penyiksaan, pemerkosaan, tidak digaji, pembunuhan sudah sangat sering dilakukan oleh majikan kepada TKI kita,” pungkas Hj. Gitalis Dwinatarina. ( Aziz )

BERANDA | RSS 2.0 | KATEGORI: Headline | Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.