Sekretaris Dewan : RAPBD 2026 Sedang Dibahas dan Digodok di DPRD Purworejo, Prioritaskan Anggaran Untuk Kepentingan Masyarakat dan Akselerasikan Visi dan Misi Pemerintah Daerah

Keterangan foto : Agus Ari Setiyadi, S.Sos., Sekretaris DPRD Kabupaten Purworejo- Provinsi Jawa Tengah

Purworejo. Seputar Nusantara. Saat ini DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kabupaten Purworejo – Provinsi Jawa Tengah sedang membahas menggodok RAPBD (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Kabupaten Purworejo tahun 2026.

Menurut Agus Ari Setiyadi, S.Sos., Sekretaris DPRD Kabupaten Purworejo- Provinsi Jawa Tengah, bahwa saat ini pembahasan RAPBD Kabupaten Purworejo tahun 2026 dilakukan oleh masing- masing Komisi yang ada di DPRD Purworejo. Pembahasan RAPBD 2026 dilakukan oleh Komisi- Komisi yang ada di DPRD dengan masing- masing mitra kerjanya OPD (Organisasi Perangkat Daerah).

” Masing- masing Komisi mengundang OPD untuk bersama- sama membahas dan menggodok RAPBD 2026. Jadi, Komisi 1 sampai dengan Komisi 4 mengundang OPD yang menjadi mitra kerjanya untuk duduk bersama membahas RAPBD 2026,” ungkap Agus Ari kepada Media Online seputarnusantara.com di ruang kerjanya, pada Kamis 6 November 2025.

Lebih lanjut dia menjelaskan bahwa pembahasan RAPBD 2026 sudah dimulai sejak hari Selasa 4 November 2025 sampai hari ini Kamis 6 November 2025 masih berlangsung. Jadi selama 3 hari penuh DPRD Purworejo bersama mitra kerjanya membahas RAPBD 2026 dengan berbagai dinamika yang ada dan nantinya akan menjadi Rekomendasi DPRD.

” Pembahasan RAPBD 2026 di tingkat Komisi, kemudian nantinya akan naik ke Pimpinan dan selanjutnya akan dibahas di Badan Anggaran. Nanti akan ada laporan masing- masing Komisi kepada Badan Anggaran yang akan dilaksanakan pada hari Senin depan, 10 November 2025. Dalam rapat di Badan Anggaran nanti, akan ada Tim Anggaran dari Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo,” paparnya.

Menurutnya, bahwa APBD tersebut kegunaannya untuk kepentingan masyarakat. Jadi, belanja- belanja yang sifatnya untuk kepentingan publik itu akan diprioritaskan. Belanja publik, belanja modal dan belanja untuk kepentingan masyarakat itu yang harus diprioritaskan.

” Dan sesuai dengan Regulasi Yang Berlaku Secara Nasional bahwa SPM (Standar Pelayanan Minimal) itu harus dipenuhi oleh masing- masing daerah, termasuk di Kabupaten Purworejo. Jadi pembahasan RAPBD 2026 di Komisi- Komisi adalah fokus pada pencermatan belanja- belanja publik yang dilaksanakan oleh OPD,” tegas Agus Ari.

Lebih jauh dirinya memaparkan, untuk persoalan jumlah APBD 2026, tentunya masih melihat kondisi riil di lapangan, karena daerah juga masih mengandalkan Dana Transfer Daerah dari Pusat. Seperti diketahui bahwa Dana Transfer Daerah dari Pusat pada tahun 2025 ini mengalami penurunan karena adanya efisiensi anggaran. Hal ini tentunya akan menjadi pembahasan yang strategis di Badan Anggaran DPRD Purworejo agar bagaimana mengatur anggaran supaya tetap fokus untuk kepentingan masyarakat dan mewujudkan visi dan misi daerah.

” Jadi intinya adalah bagaimana dengan efisiensi anggaran ini namun tidak mengurangi output dari kinerja OPD dan tidak mengurangi hasil yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Karena selama ini kemitraan antara Legislatif dan Eksekutif di Purworejo ini berjalan dengan baik dan harmonis, serta semua pembahasan dilaksanakan sesuai dengan aturan main, semua pegang komitmen bahwa regulasi merupakan hal yang utama dan harus diimplementasikan,” jelasnya.

Kita berharap, lanjutnya, APBD 2026 menjadi APBD yang ideal bagi kepentingan masyarakat dan dapat mewujudkan visi dan misi Kabupaten Purworejo ke depannya. RAPBD 2026 harus mendukung Program Nasional, kemudian Program Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan juga Program yang tercantum dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kabupaten Purworejo. (Aziz)

BERANDA | RSS 2.0 | KATEGORI: Headline | Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.