Ir.Muhammad Najib : Diplomasi Indonesia dengan Timur Tengah Sangat Buruk

Ir. H. Muhammad Najib, M.Sc.,Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PAN (Partai Amanat Nasional)

Jakarta. Seputar Nusantara. Sebetulnya sudah sejak lama pemerintah didesak oleh berbagai kalangan untuk melakukan Moratorium TKI (Tenaga Kerja Indonesia). Desakan Moratorium tersebut terkait dengan ketidak-beresan dalam penempatan TKI di Timur Tengah. Hal tersebut karena banyaknya masalah yang terjadi berkaitan dengan TKI yang ditempatkan di Timur Tengah. Muaranya adalah, begitu banyak persoalan yang terjadi pada TKI yang bekerja di Timur Tengah. Tetapi baru kali ini pemerintah melakukan Moratorium (penghentian sementara pengiriman TKI ke luar negeri, red).

Hal tersebut disampaikan oleh Ir. H. Muhammad Najib, M.Sc.,Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PAN (Partai Amanat Nasional) kepada seputarnusantara.com di Gedung Nusantara 1 DPR RI- Jakarta pada Senin, 4 Juli 2011.

Menurut Najib, dengan kejadian Ruyati yang dihukum pancung di negara Arab Saudi, akhirnya pemerintah melakukan Moratorium. ” Semoga ini menjadi pengorbanan yang mulia oleh Ruyati,” ungkap Muhammad Najib, Politisi PAN ini.

” Kita mengeluarkan tenaga, uang dan pikiran dalam bentuk diplomasi internasional dengan wajah buruk kita karena persoalan TKI, sehingga martabat kita hilang karena masalah TKI. Banyak TKI yang disiksa, tidak dibayar gajinya dan bahkan diperkosa di luar negeri. Juga petugas- petugas kita dari Kemenakertrans dan BNP2TKI yang tidak bisa mengatasi masalah TKI di luar negeri, ini persoalan besar bangsa kita,” imbuhnya.

Menurut Najib, BNP2TKI seharusnya bisa melindungi TKI di luar negeri, tetapi mereka tidak bisa bekerja untuk melindungi TKI, ini pertanyaan mendasar kita. Mengapa Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI tidak bisa bekerja untuk melindungi para TKI? Bukankah sudah menjadi tugas dan kewajiban mereka untuk melindungi para TKI?

Dia memaparkan bahwa carut marut TKI itu hulunya ada di Indonesia, mulai dari masalah perekrutan, dokumen- dokumen TKI yang tidak beres, pelatihan- pelatihan yang tidak maksimal dan ketidaksiapan lainnya. Persoalan ini kalau tidak dibenahi secara keseluruhan, maka akan semakin bertambah lagi masalah- masalah yang berkaitan dengan tenaga kerja kita.

” Kesempatan saat Moratorium ini juga harus digunakan untuk meng- evaluasi perjanjian kontrak kerja dengan negara setempat dimana TKI bekerja. Sedangkan evaluasi di dalam negeri, PJTKI (Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia) yang tidak beres dan liar harus ditertibkan, sehingga TKI bisa bekerja dengan baik dan mendapatkan hak- haknya,” tegas Politisi PAN ini.

Najib menjelaskan, untuk sementara ini dimasa pembenahan, harus ada penjelasan yang memadai oleh pemerintah kepada publik bahwa ini hanya bersifat sementara. Kalau Arab Saudi sementara di hentikan, negara- negara lainnya kan tidak. Bagaimana pemerintah agar cepat bertindak menyikapi masalah TKI ini. Pemerintah harus melakukan pembenahan- pembenahan mengenai masalah TKI ini.

” Diplomasi Indonesia dengan Timur Tengah khususnya mengenai TKI, sangat buruk. Ini tidak bisa dibebankan kepada Kemenlu saja, tetapi ini juga menjadi tanggung- jawab Kemenakertrans dan BNP2TKI. Rumah tangga kita harus dibenahi dulu, baru kemudian membenahi diplomasi ke luar negeri,” tegas Muhammad Najib.

Pemikiran- pemikiran Muhammad Najib mengenai masalah TKI, pertama, Pemerintah harus membuat program jangka panjang, yaitu pengurangan TKI di sektor domestik/ PRT, kemudian suatu saat dihentikan sama sekali. Kedua, pemerintah harus menyiapkan tenaga kerja dalam sektor formal karena jelas kontrak kerjanya, mereka juga memiliki pendidikan yang memadai seperti SMK (Sekolah Menengah Kejuruan). Tetapi yang bekerja di sektor non- formal kan bahkan ada yang buta huruf dan tidak pernah keluar rumah, tiba- tiba bekerja di luar negeri dengan budaya yang sangat berbeda, sehingga timbullah culture shock. ( Aziz )

BERANDA | RSS 2.0 | KATEGORI: Headline | Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.