Achmad Syafii : Terkait BBM Premium, MUI Harus Hati- Hati Keluarkan Fatwa

Drs. H. Achmad Syafii, M.Si.,Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat

Jakarta. Seputar Nusantara. Akhir-akhir ini banyak fenomena yang unik dalam kehidupan bernegara kita, di antara contoh yang paling menonjol adalah soal (rencana) dikeluarkannya fatwa haram bagi orang kaya membeli bahan bakar minyak bersubsisi (premium). Jika fatwa ini benar-benar dikeluarkan, mungkin akan menjadi fatwa yang paling kontroversial, atau bahkan paling aneh di antara sekian banyak fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang sudah dikeluarkan. Mengapa aneh? Karena fatwa secara terminologis bertalian dengan soal hukum halal haram, yang biasanya untuk makanan dan minuman atau hal-hal lain yang bisa dikonsumsi manusia.

Tentu tak lazim jika ada label ”halal” untuk barang-barang yang tidak dikonsumsi. Kalau ada fatwa haram meminum premium mungkin tepat, karena premium mengandung zat-zat yang berbahaya bagi tubuh. Tapi kalau ada fatwa haram membeli premium, kedengarannya sangat ganjil.

Menurut Drs. H. Achmad Syafii, M.Si.,Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, bahwa dalam melihat persoalan BBM Premium ini kita harus melihat konteksnya. Kalau masalah halal atau haram itu ada yang berkompeten di bidangnya. Tetapi kalau menyangkut aspek yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat harus hati- hati mengeluarkan fatwa dan harus dipertimbangkan matang- matang.

” Mengapa MUI baru sekarang mengeluarkan fatwa, kok tidak kemarin- kemarin. Sehingga timbul banyak pertanyaan dari masyarakat terhadap masalah ini,” ungkap Achmad Syafii kepada seputarnusantara.com di Gedung Nusantara 1 DPR- Jakarta, Rabu 7 Juli 2011.

Menurutnya, yang pasti Kementerian ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) terus melakukan pengkajian- pengkajian mengenai masalah BBM Premium yang disubsidi oleh pemerintah. Tujuan pengkajian tersebut agar penggunaan BBM premium benar- benar tepat sasaran dan digunakan oleh masyarakat yang kurang mampu.

Achmad Syafii memaparkan agar penggunaan BBM bersubsidi tersebut dapat tepat sasaran maka pertama, harus melalui perencanaan yang matang. Kedua, sosialisasi yang baik kepada masyarakat. Ketiga, ini harus diberlakukan secara bertahap, karena jika dilakukan secara langsung tidak bertahap, maka akan ada dampak bagi masyarakat. Ketika harga BBM naik, tentu akan berpengaruh kepada naiknya harga barang- barang.

” Harus ada ketegasan dari Kementerian ESDM bahwa hal tersebut fungsinya untuk apa. Pemahaman kepada masyarakat sangat penting, agar mereka mengerti bahwa tujuan sebenarnya adalah untuk mengamankan hak mereka rakyat kecil,” pungkasnya. ( Aziz )

BERANDA | RSS 2.0 | KATEGORI: Headline | Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.