DR. H. Taufiq Effendi, M.BA. : Multi Manfaat Dari KTP Elektronik

DR. H. Taufiq Effendi, M.BA.,Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat

Jakarta. Seputar Nusantara. Kementerian Dalam Negeri menerapkan nomor induk kependudukan secara menyeluruh, mulai bulan Februari 2011. Penerapan tersebut dilaksanakan berbarengan dengan proyek kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). Menurut Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, pada tahun 2011 ini Kementeriannya mentargetkan sekitar 97 juta penduduk di 197 kabupaten/kota sudah mengantongi KTP baru berbasis elektronik ini. Sisanya, 105 juta penduduk di 300 kabupaten/kota, pada 2012 mendatang.

Penduduk tidak dipungut biaya sepeser pun dalam pembuatan KTP elektronik ini. Proyek KTP elektronik bakal menelan biaya sekitar Rp 6,3 triliun. Karena itu, sebaiknya KPK melakukan pengawasan ketat terhadap proyek KTP elektronik agar tak ada korupsi dalam proyek tersebut.

Menurut DR. H. Taufiq Effendi, M.BA.,Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, bahwa sebelum menerapkan KTP elektronik, Kementerian Dalam Negeri telah melakukan uji coba di lima daerah, yakni Cirebon, Padang, Jembrana, Makassar, dan Yogyakarta.

Menurut Taufiq Effendi, KTP elektronik bakal memuat nomor induk kependudukan tunggal. KTP nantinya bisa digunakan untuk bermacam keperluan, mulai dari pengurusan akta tanah hingga pelayanan kesehatan. Kartu identitas ini juga ditanami chip dan dibubuhi sidik jari. e-KTP juga diharapkan dapat mengatasi masalah identitas ganda seperti yang kerap muncul saat pemilihan umum.

” Menurut saya dasarnya adalah, sudah seharusnya KTP elektronik ini diterapkan karena mengikuti perkembangan zaman dan teknologi. Ide KTP elektronik ini dari saya saat menjadi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN & RB). Saat itu saya mengatakan bahwa untuk ke- akuratan data kependudukan, maka KTP elektronik sangat tepat diberlakukan. Disamping untuk ketertiban masalah administrasi kependudukan, juga khususnya sangat berguna untuk menghadapi Pemilu, karena persoalan mendasar dalam Pemilu adalah DPT (daftar pemilih tetap) yang sumbernya dari KTP,” ucap Taufiq Effendi kepada seputarnusantara.com di Gedung Nusantara 1 DPR- Jakarta, Kamis 21 Juli 2011.

Waktu itu Taufiq Effendi menamakannya SIN (Single Identification Number), kemudian ada SIAK (Sistem Identitas Administrasi Kependudukan). Ide pada saat itu dari Menteri PAN & RB Taufiq Effendi, dia yang mencetuskannya pertama kali.

” Ini merupakan bagian Reformasi Birokrasi, yakni masalah pemberantasan korupsi, masalah pengangkatan pegawai honorer, SIN, dan Perundang- Undangan lainnya seperti UU ASN (Aparat Sipil Negara). Ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari UU pelayanan publik, administrasi pemerintahan, etika penyelenggaraan negara dan UU pengawasan nasional,” ungkap Taufiq Effendi dengan mantap.

Agar dana yang sangat besar dari proyek KTP elektronik tersebut bisa tepat sasaran, Taufiq Effendi menegaskan agar pelaksanaan dari proyek KTP elektronik itu benar- benar serius.

” Proyek KTP elektronik ini tidak boleh maen- maen, karena ini merupakan taruhan bagi bangsa Indonesia. Ini harus terwujud betul, karena kalau semua berjalan dengan rapi, maka masalah administrasi kependudukan juga akan bagus, termasuk pelaksanaan Pemilu. Kalau Pemilu berjalan dengan bagus dan benar, maka akan bagus juga jalannya roda pemerintahan,” tegas Mantan Menteri PAN & RB ini.

Dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Taufiq Effendi menegaskan bahwa kita semua harus berpikir secara holistik, komprehensif dan integral. Jangan sampai kita berpikir secara parsial saja.

” Saya juga menyampaikan ‘Marhaban Yaa Ramadhan’ kepada kita semua yang menjalankan ibadah puasa. Mudah- mudahan ibadah puasa kita diterima oleh Allah SWT dan puasa kita dapat memberikan dampak positif serta bisa melatih diri kita agar selalu membersihkan diri dari noda & dosa,” ucap DR. H. Taufiq Effendi, M.BA.,dipenghujung wawancara. ( Aziz )

BERANDA | RSS 2.0 | KATEGORI: Headline | Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.