Ir. Muhammad Najib : Pemerintah Harus Melihat Persoalan Secara Mendasar

Ir. H. Muhammad Najib, M. Sc.,Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PAN (Partai Amanat Nasional)

Jakarta. Seputar Nusantara. Insiden bentrokan antar warga di Ambon- Maluku beberapa waktu yang lalu menyisakan kesedihan dan kepedihan bagi korban, keluarganya dan bangsa Indonesia. Sebab insiden di Ambon juga pernah terjadi beberapa tahun silam. Seharusnya tidak perlu terjadi lagi insiden bentrokan antar warga di Ambon- Maluku. Sebab semua akan dirugikan dengan peristiwa bentrok antar warga tersebut.

Menurut Ir. H. Muhammad Najib, M. Sc.,Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PAN (Partai Amanat Nasional), bahwa ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian serius dari para pejabat di Jakarta terkait dengan kerusuhan di Ambon. Kesimpulan penyebab dari kerusuhan Ambon yang mendasar adalah karena faktor kesenjangan ekonomi, itu menjadi semacam pelatuk bagi perbedaan- perbaedaan baik itu perbedaan agama maupun etnis diantara masyarakat Maluku. Kalau bicara masalah etnis adalah antara masyarakat asli dan pendatang. Kesimpulan ini adalah kesimpulan pasca kerusuhan ambon 1 yang terjadi beberapa tahun silam.

” Pemerintah pusat harus melihat persoalan ini secara mendasar, mestinya pemerintah pusat melakukan perhatian khusus di Ambon. Jangan melakukan pendekatan seperti daerah yang normal, apalagi Ambon ada gerakan separatis. Saya menilai Pemerintah pusat belum melakukan penyelesaian mendasar secara intensif dan kontinyu. Persoalan ini tidak bisa dilakukan dalam jangka waktu yang pendek. Juga belum ada back up dana secara maksimal dari pemerintah pusat,” ungkap Muhammad Najib kepada seputarnusantara di Gedung Nusantara 1 DPR RI, pada hari Rabu 21 September 2011.

Menurut Najib, kalau bicara polisi dan intelejen, mereka hanyalah sebagai penopang, terkait kerusuhan di Ambon, tidak bisa disalahkan sepenuhnya kepada mereka. Beban tersebut tidak bisa sepenuhnya diberikan kepada aparat keamanan.

” Menurut hemat saya, yang terpenting adalah bagaimana kebijakan politik pemerintah pusat mengenai masalah perekonomian, lapangan kerja, masalah kesejahteraan dan kesenjangan sosial, sehingga masyarakat kita akan merasa aman dan nyaman hidup di Indonesia serta tidak akan lagio terjadi kerusuhan,” imbuhnya.

Najib lebih lanjut memaparkan, selain itu tokoh- tokoh etnis yang ada di Ambon dan antara penduduk asli dan pendatang, pemerintah harus mendekati mereka semua. Konsekwensinya tentu adalah masalah anggaran, ini adalah konsewensi logis untuk mencapai perdamaian. Sebagaimana pemerintah pusat memberikan anggaran yang besar kepada Aceh dan Papua karena memang harus ada perhatian khusus bagi ketiga Provinsi tersebut.

” Kalau kita bicara stressing, tentu setiap daerah memiliki ke- khasan tersendiri, mendekati daerah- daerah itu tidak bisa di seragamkan. Tetapi kalau bisa disederhanakan, seperti adanya gejolak dan konflik antar warga di daerah, maka pemerintah harus melakukan identifikasi. Setelah diidentifikasi kemudian persoalannya apa? Selanjutnya harus ada langkah nyata secara konseptual dan di break down untuk menentukan langkah- langkah yang maksimal dan kontinyu dengan back up dana yang cukup.

” Persoalan lainnya adalah mengenai Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah), apakah itu pemilihan Bupati/Walikota maupun Gubernur. Seringkali para politisi mengambil jalan pintas untuk mendapatkan dukungan masyarakat. Dalam melakukan pendekatan, para kandidat terkadang justru meng- eksploitasi etnis untuk mendapatkan dukungan instan dari para pemilih untuk memenangkan Pilkada. Saya melihat indikasi yang sangat kuat faktor ini dan ini sangat dominan akhir- akhir ini,” pungkas Muhammad Najib.  ( Aziz )

BERANDA | RSS 2.0 | KATEGORI: Headline | Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.