logo seputarnusantara.com

Muhammad Najib : Komisi I DPR dan Pemerintah Sebaiknya Kunjungan Bersama ke Camar Bulan & Tanjung Datu

Muhammad Najib : Komisi I DPR dan Pemerintah Sebaiknya Kunjungan Bersama ke Camar Bulan & Tanjung Datu

Ir. H. Muhammad Najib, M. Sc.,Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PAN (Partai Amanat Nasional)

12 - Okt - 2011 | 14:36 | kategori:Headline

Jakarta. Seputar Nusantara. Pemerintah terus berkelit terhadap ancaman pencaplokan wilayah Indonesia oleh Malaysia di Dusun Camar Bulan, Desa Temajuk, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Sikap pemerintah ini kian membuat anggota DPR RI gemas. Sebab, menurut anggota DPR RI, kawasan ini kaya akan sumber daya alam seperti minyak, timah, dan gas bumi.

Menurut Ir. H. Muhammad Najib, M. Sc.,Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PAN (Partai Amanat Nasional), sumber daya alam itu bisa hilang direbut Malaysia jika Indonesia kalah dalam meja perundingan/ Mahkamah Internasional. Mengingat pada pengalaman diplomatik dengan Malaysia sebelumnya, Indonesia seringkali kalah. Kasus yang masih belum hilang dalam ingatan kita diantaranya adalah direbutnya Pulau Sipadan dan Ligitan oleh Malaysia pada tahun 2002 silam.

” Ada perbedaan pandangan antara pemerintah dengan Komisi I DPR. Pemerintah menyatakan tidak ada yang dilanggar dan tidak ada wilayah yang hilang. Sementara Komisi I DPR berpandangan ada wilayah yang dilanggar dan hilang. Perbedaan pandangan ini jangan dilihat sebagai menang atau kalah antara pemerintah dan DPR, tetapi harus dilihat ada upaya i’tikad baik untuk menyelesaikan masalah tersebut,” ungkap Muhammad Najib kepada seputarnusantara.com di Gedung Komisi I DPR- Jakarta pada hari Rabu, 12 Oktober 2011.

Muhammad Najib menegaskan bahwa di berbagai wilayah Indonesia memang ada perpindahan patok, hal ini sangat rentan. Karena di wilayah tersebut ada hutan yang bisa dikelola oleh warga negara Malaysia. Yang menggeser atau memindahkan patok tersebut tentu warga negara Malaysia yang ingin mengelola hutan di kawasan perbatasan RI- Malaysia.

Menurut Najib, ada juga kemungkinan yang terjadi di lapangan, justru warga negara Indonesia yang menggeser patok atau memindahkannya karena menginginkan masuk wilayah Malaysia karena mereka anggap bergabung dengan Malaysia akan bisa lebih sejahtera/ faktor ekonomi.

” Jangan sampai kita lalai dalam masalah perbatasan ini. Mumpung masih belum jauh, saya berharap pemerintah harus bergerak cepat. Selain mengandalkan upaya diplomasi di meja perundingan, pemerintah harus segera mendatangi langsung wilayah berpenduduk 1.883 jiwa itu. Jika memang ada beberapa patok perbatasan yang rusak dan tergerus ombak, atau sengaja dipindah maka harus segera diperbaiki,” tegas Muhammad Najib.

Sejak tahun 1994 Malaysia sudah mengklaim wilayah Tanjung Datu sebagai tujuan wisata yang dikenalkan kepada masyarakat internasional dengan mengurus dan mempromosikannya secara sistematis. Sedangkan Indonesia santai- santai saja, sehingga kalau nanti Mahkamah Internasional mengecek ke lapangan ternyata memang Malaysia yang mengurusnya, maka bisa menang Malaysia.

” Sampai saat ini terjadi sengketa antara Indonesia dengan Malaysia mengenai wilayah Camar Bulan dan Tanjung Datu. Komisi I DPR belum melakukan kunjungan lapangan, tetapi kita mendapatkan laporan yang sangat valid dan juga dari pemaparan Bupati Sambas dan Gubernur Kalimantan Barat bahwa Camar Bulan dan Tanjung Datu dicaplok Malaysia,” tegasnya.

Dia menganggap, kejadian ini adalah kelalaian pemerintah Indonesia. Akibatnya, Indonesia disebut kehilangan sekitar 1.490 hektar wilayah daratan di Camar Bulan. Selain itu perairan di Tanjung Datu menyusut sekitar 80 ribu meter persegi.

Menurut Muhammad Najib, dalam waktu dekat ini Komisi I DPR RI akan melakukan kunjungan lapangan ke Camar Bulan dan Tanjung Datu. ” Kita masih memikirkan bagaimana teknis kesana, karena daerahnya susah dijangkau. Kalau dengan Helikopter apakah memungkinkan landasannya, jadi masih kita cari jalan keluar menuju kesana,” terang Politisi PAN ini.

” Mari kita bersama- sama dan sungguh- sungguh untuk menyelamatkan wilayah teritorial Indonesia khususnya wilayah perbatasan Camar Bulan dan Tanjung Datu. Sebaiknnya Komisi I DPR dan pemerintah melakukan kunjungan bersama- sama untuk melihat kenyataan di lapangan,” pungkas Muhammad Najib. (Aziz)

BERANDA | RSS 2.0 | KATEGORI: Headline | Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Tulisan dengan Kategori Headline