Dugaan Korupsi Dana BOS, ICW Mendesak Kepala Inspektorat Pemprov DKI Jakarta Non- Aktif

Jakarta. Seputar Nusantara. Pengungkapan kasus dugaan korupsi di Dinas Pendidikan Pemprov DKI bakal terganjal konflik kepentingan pejabat terkait. Mencegah kemungkinan itu, Gubernur DKI Jakarta harus non-aktifkan kepala Inspektorat Pemprov DKI Sukesti Martono. “Seharusnya untuk mencegah conflik of interest, Kepala Inspektoratnya
non-job dulu. Karena tidak mungkinkan bawahan memeriksa atasannya,” ujar Febri Hendri, peneliti ICW, melalui telepon, Jumat (5/3/2010).

Menurutnya penonaktifan Sukesti dimaksudkan untuk mempermudah penelusuran terkait dugaan korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)dan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) periode 2007-2008. Meski belum tentu bersalah, penonaktifan Sukesti akan mempermudah proses penyelidikan, mengingat Sukesti diketahui pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Dasar pada periode 2008.

Sebelumnya (ICW) dan Koalisi Anti Korupsi Pendidikan (KAKP) mendatangi Pemprov DKI pada Senin (1/3) lalu. Mereka untuk mengadukan adanya dugaan korupsi dana BOS dan BOP senilai Rp 1 Miliar di 8 Tempat Kegiatan Belajar Mandiri (TKBM) yang yang berada di bawah SMPN 95, SMPN 30, SMPN 84, SMPN 28, dan SMPN 190.

“Kami juga akan melaporkan dugaan kasus ini ke KPK dan Kejaksaan Agung,
karena penelusuran Inspektorat selama ini lemah,” tandas Febri. ( detik.com )

BERANDA | RSS 2.0 | KATEGORI: Hukum | Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.